Diskusi keprihatinan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Kemang (Jakarta) diobrak-abrik oleh kaum preman. Diskusi berantakan. Suara nurani gagal tersampaikan ke ranah publik. Itulah aksi para “penjahat” yang demikian barbar. Dunia pun terperangah. Seperti tak percaya. Tapi, itu nyata terjadi di sebuah negara hukum yang menyatakan diri bersistem demokrasi. Memang, para perusak forum itu langsung ditindak secara hukum. Benarkah ditindak, atau kamuflase karena malu dengan sorotan dunia?
Yang jauh lebih krusial adalah mengapa membiarkan aktor intektualnya, padahal sudah jelas alamatnya: sosok istana yang beberapa hari lagi harus berakhir kekuasaannya. Dapat dimaklumi sikap pembiaran itu. Para “algojo” utama menilai, istana masih memiliki legalitas kekuasaan, meski tinggal sejengkal waktu. Atas nama kekuasaan, para “algojo” itu pun ciut nyalinya. Dirinya sadar posisinya – menurut UU Kepolisian RI – masih ada dalam struktur organisasi di bawah Presiden.
Sebuah renungan lebih jauh, apakah gerakan pembubaran paksa merupakan tesis pembuktian loyalitas aparat keamanan dan ketertiban itu terhadap Jokowi? Pertanyaan ini layak kita lontarkan sejalan dengan rencana yang terpublished luas: pada 22 Oktober akan dikerahkan pasukan berani mati (PBM) Jokowi. Mengapa menentukan tanggal 22 Oktober?
Untuk memastikan, apakah Gibran akan ikut dilantik atau ditinggalkan. Jika memang Gibran ditinggalkan, maka pengumuman terbuka itu bagai psywar, sekaligus ancaman. Dan ancamannya bisa dinilai sebagai keniscayaan skenario pemberontakan 22 Oktober. Gelora konflik horisontal akan dimainkan serius. Agar, kalangan elitis, termasuk barisan presiden terpilih pun akan dirigiring pada pusaran konflik diametral itu.
Kekacauan yang menasional akan menggerakkan Jokowi dan para anteknya akan mengambil alih kekuasaan secara paksa. Kudeta terhadap Prabowo yang baru terlantik. Kekacauan horisontal inilah salah satu strategi efektif untuk misi merebut kekuasaan yang sah, meski kualitas pilpres 2024 lalu dipertanyakan legalitasnya secara hukum, bahkan legitimasi politiknya.
Yang perlu kita analisis lebih jauh, merujuk penanganan FTA beberapa waktu lalu, maka kita dapatkan gambaran desain konflik horisontal. Gerakan PBM relatif akan mendapat proteksi pengamanan oleh aparatur negara (kepolisian). Perlindungan ini menggiring potensi tindakan kaum PBM mengganas. Polanya bisa secara gerilya, tapi meledak dalam satu kurun waktu yang relatif bersamaan. Bisa juga dengan penculikan dan membantainya. Persis yang pernah kita catat pada sejarah pemberontakan sosial seperti yang dilakukan “Koetil” di Talang (Tegal) pada 1945.
Aktor komunis pemberontak “Koetil” bernama Sakyani, seorang tukang cukur. Dia dan gerombolannya menculik banyak kyai di sekitar wilayah Tegal. Mereka disembelih bagai binatang. Jasadnya di lempar ke Broeg Abang (bendungan Ekoproyo). Koetil juga merajalela di wilayah Brebes dan Pemalang. Gerakan Koetil ini menginspirasi gerakan biadab komunis di berbagai daerah. Karenanya, simponi kebiadaban itu meluas dalam masa yang relatif bersamaan, terjadi pembantaian biadab di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bahkan Banten.
Bicara Banten, kita kenal nama Otto Iskandardinata, salah satu tokoh Bojongsoang (Bandung) yang pernah menjadi Menteri Negara zaman Soekarno. Ketika berada di wilayah Banten, pada 20 Desember 1945, datang tamu tak dikenal, yang ternyata komplotan komunis. Ia diculik dan dicincang hingga tewas. Jasadnya dibuang di Pantai Maok (Banten). Hingga kini, jasadnya tak ditemukan.
Yang perlu kita garis-bawahi, adanya sistem komando pemberontakan ideoligis itu. Gerakannya diawali observasi intensif siapa yang selama ini kritis terhadap PKI. Rumahnya ditandai silang merah. Ga lama kemudian penghuninya lenyap. Mencermati, pola tindakan sadis itu, maka para pemborantak itu sejatinya kaum preman ideolog yang berhaluan komunis. Pada era 1963 – 1965, mereka berhasil menyusup ke Angkatan Udara bahkan sebagian ke Angkatan Darat. Maka, milisi preman itu berkamuflase menjadi kekuatan bersenjata. Itulah yang kita saksikan pada tragedi 30 September 1965.
Sebuah pertanyaan mendasar, bagaimana milisi preman yang siap unjuk kekuatan pada 22 Oktober besok? Data bicara, sejak Jokowi berkuasa, komunis mendapat ruang seluas-luasnya. Bahkan, mendapat proteksi politik dan hukum. Semetara, selama sekitar seluruh tahun terakhir, terdapat arus imigrasi paramiliter asing (China) dalam jumlah ratusan ribu orang dalam kedok kerjasama ekonomi, investasi dan proyek infrastruktur.
Maka, di depan mata, sketsa kekuatan milisi Jokowi saat ini jauh lebih powerful dibanding era jauh sebelumnya seperti 1929, 1945, 1948 dan 1965. Maka, tindakannya berpotensi jauh lebih sadis-biadab. Jumlah korbannya pun berpotensi jauh lebih besar. Dalam hal ini siapapun yang selama ini dinilai kritis terhadap Jokowi akan dibabat habis. Maka, korbannya bukan hanya kalangan agamis, tapi juga kaum nasionalis dan kaum terpelajar (mahasiswa dan akademisi). Panorama sadisme ini tak jauh beda dengan masa lalu.
Yang menarik adalah, sejumlah kalangan yang selama ini diduga terpapar virus komunis pun akan menjadi sasaran kebengisan Jokowi, karena dinilai berkhinat pada cita-cita “politburo” komunisme. Dalam doktrin komunis negeri ini, haram hukumnya “berseberangan” dengan sang “raja Jawa” yang cukup jelas virusnya itu.
Lebih dari itu, ada dua hal utama yang layak menjadi konsentrasi analisis. Yaitu, selama ini sekitar sepuluh tahun, Jokowi berhasil membangun kekuatan penyusup sampai ke tingkat puncak, di wilayah pertahanan dan keamanan. Berarti di jajaran TNI dan POLRI. Juga, berhasil menyusupkan kekuatan aseng di wilayah perkotaan dan teritorial pedesaan dan arena perkebunan dan pertambangan, yang kini berwajah tenaga kerja asing (TKA).
Kedua kekuatan strategis tentu memiliki daya penaklukan agresif-ekstensif. Itulah daya cengkeram Jokowi yang harus dikalkulasi dengan cermat. Tak bisa dipandang sebelah mata. Lalu, bagaimana Prabowo menghadapi kekuatan yang telah terancang rapi itu? Sebagai militer brilian sungguhan, ia tak boleh kalah menghadapi manusia super bandit itu. Penguasaan teritorial dari hulu sampai hilir tak boleh terlepas. Karenanya, konsentrasi pengamanan teritorial tidak boleh hanya di pusat-pusat perkotaan saja. Seluruh celah di negeri Nusantara ini haruslah menjadi wilayah yang terjaga keamanannya. Inilah urgensinya sistem pengamanan semesta bersama rakyat. Rakyat menjadi matra penting, di samping matra formal yang ada dalam tubuh TNI.
Dalam konteks itulah, Prabowo harus mampu menunjukkan diri sebagai sosok presiden yang sadar martabat dan jatidirinya sebagai komponen semesta rakyat. Dari, oleh dan untuk rakyat bukanlah hanya slogan. Tapi, menjadi karakter personal seorang pemimpin yang berasal dari tentara. Kebersamaannya dengan rakyat menjadi kekuatan strategis menghadapi ancaman dalam dan luar. Meski proses politiknya menuju kekuasaan sangat tricky, tapi rakyat akan memaafkan jika tindakan tegasnya ditunjukkan secara ekstra paripurna dalam menghadapi kekuatan komunis di Tanah Air, dari anasir Jokowi dan para anteknya, ataupun kekuatan aseng. Rakyat pun akhirnya akan memahami mengapa dirinya berkoalisi bersama Jokowi selama 2019-2024. Itu hanyalah strategi. Untuk kepentingan negara dan bangsa tercinta ini.
Sikap tegas itu perlu diperlihatkan, bukan dengan retorika. Ketika Jokowi melakukan mobilisasi anarkis dan membuat kekacauan sebagai upaya makar, maka jangan ragu-ragu menangkap aktor utamanya. Tak perlu berpikir politik balas budi. Kalau perlu, yang langsung terbayang adalah kejahatan politik Jokowi yang merampas kemenangan Prabowo pada pilpres 2014 dan 2019.
Mengenang kepicikannya menjadi penting. Agar tak sungkan dalam mengkerangkeng sang bromocorah dan mengadili sesuai prosedur hukum. Tunjukkan tekad konstruktif itu terhadap anak bangsa yang kini sedang mencari keadilan atas kejahatan sistemik Jokowi. Profesionallah dan adillah dalam menyikapi proses hukum Jokowi dan keluarganya. Untuk dan atas nama penegakan hukum yang berkeadilan, keluarkan perintah untuk melarang Jokowi dan keluarganya keluar dari Tanah Air ini.
Prabowo pun harus mampu menunjukkan bahwa dirinya berketurunan etnis China, tapi beda dengan Jokowi. Prabowo pun punya kesempatan terbuka bahwa dirinya bukanlah trah keluarga komunis. Juga, pernah bermertua pembabat komunis sampai seakar-akarnya. Sisi lain, perlu ditegaskan, tak sedikit etnis China di tanah air ini, tapi nasionalis sejati. Ayahnya yang telah almarhum bisa dijadikan teladan. Terkait dengan keteladanan itu pula, kiranya tidaklah berlebihan jika pemikiran dan sikap kritis Kweek Kian Gie yang nasionalis itu menjadi panduan kebijakan, terutama dalam melumpuhkan konspirasi kejahatan ekonomi kaum ologarki sipit. Untuk misi sistem ekonomi berkeadilan.
Dan the last but not least, jika muncul gerakan 22 Oktober yang jelas-jelas dalangnya, lalu rakyat melawannya, tunjukkan sikap tegasnya bersama rakyat. Kerahkan kekuatan militeristiknya untuk melindungi gelombang amuk rakyat. Jika perlu, siapkan kekuatan strategis untuk menghadapi kekuatan manapun yang berwajah preman, milisi aseng, atau bahkan “seragam coklat” antek Jokowi itu.
Kini, Prabowo dipertaruhkan kredibelitas dan integritasnya, apakah akan membiarkan negeri ini tercaplok lagi oleh sosok Jokowi, atau terpanggil untuk menyelamatkannya? Inilah masa-masa genting dalam menanti gerakan preman yang sejatinya milisi komunis sejati, not the others. Jangan terkecoh oleh isu-isu yang bernuansa adu-domba, yang jelas arah skenarionya: memecah kekuatan anak-bangsa yang anti komunis. Tatap kembali landasan filosofis bernegara: Pancasila sebagai pijakan rancang bangun negara dan bangsa yang telah porak-poranda akibat mengebirinya.
Bandung, 10 Oktober 2024
Penulis: analis politik
Advertisement
