Oleh : In’amul Mustofa, M.IP.
Transisi politik Indonesia kini justru berkepanjangan usianya setelah reformasi kini memasuki babak baru pasca dua periode pemerintahan Joko Widodo, wajah sistem kepartaian kita berubah: stabil secara elektoral namun kehilangan kontur ideologis yang tajam. Partai-partai lama seperti Golkar, PDIP, Gerindra, terjebak pada logika koalisi besar, yang ingin menggaet parpol medioker dan kecil untuk bergabung bersamanya sementara ruang oposisi substantif makin menyempit. Di tengah dinamika ini, gelombang partai politik baru bukan sekadar fenomena administratif — mereka hadir sebagai manifestasi dari pencarian ulang arah demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Ruang ini penting karena keberadaannya menentukan apakah demokrasi kita akan terus menjadi permainan kompromi elit atau kembali menjadi kanal aspirasi rakyat yang hidup dan konkret.
Survei publik membuktikan bahwa sekitar 40,6% responden masih menyatakan kebutuhan terhadap partai baru di Indonesia, artinya ada ruang signifikan publik yang ingin alternatif baru dalam struktur politik nasional. Namun jarak antara kebutuhan publik dan realitas elektabilitas partai baru tetap lebar. Sebuah survei Litbang Kompas memotret Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru dengan elektabilitas tertinggi di antara kelompok parpol nonparlemen, mencapai 2,6 persen pada akhir 2023 — meningkat dari kurang dari 1 persen sebelumnya. Namun angka itu masih jauh dari ambang parlemen 4 persen yang menjadi syarat untuk kursi di DPR RI.
Data lain menunjukkan inkonsistensi dukungan PSI menjelang Pemilu 2024, dengan beberapa survei mencatat elektrabilitasnya hanya sekitar 1,4 persen hingga 1,9 persen, jauh di bawah ambang parlemen. Ini memperlihatkan betapa beratnya perjalanan partai baru dalam menembus basis suara rakyat di tengah dominasi partai mapan. Diskrepansi antara harapan publik terhadap partai baru dengan performa elektoralnya menjadi inti dari dilema yang dihadapi aktivis, kader, dan pengamat politik saat ini. Pada tahun 2025-2026 PSI meski belum ada survei resmi menunjukkan gelagat dan pergerakan baru untuk dapat simpati secara nasional. PSI makin ekspansif, terjun langsung menyapa rakyat serta ada asupan baru dari mantan Presiden ke 7, Joko Widodo.
PSI Memperjuangkan Kekuasaan?
PSI sering digambarkan sebagai partai yang lahir dari idealisme generasi muda — pluralisme, anti-korupsi, dan retorika baru dalam politik Indonesia. Namun perjalanan PSI menjadi bukti pahit bahwa idealisme tanpa strategi politik yang kuat di akar rakyat akan sulit bertahan. Ketika PSI dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, publik sempat berharap fenomena “coattail effect” dapat menaikkan dukungan signifikan. Tapi pada kenyataannya, survei elektabilitas PSI tetap jauh di bawah ambang parlemen, bahkan ada survei yang mencatat angka hanya sekitar 1 persen, yang menunjukkan kenaikan minimal dibandingkan suara PSI dalam Pemilu 2019.
Fenomena ini menggarisbawahi dilema klasik partai baru: apakah perlu mengejar legitimasi melalui akses kekuasaan — seperti dukungan elite atau figur populer — atau tetap berakar pada basis konstituen walau elektabilitasnya rendah. PSI tampaknya mencoba menyeimbangkan kedua strategi ini: mereka memanfaatkan simbolisme figur populer, tetapi juga mencoba mengepakkan semangat pembaruan. Namun hasil elektoral menunjukkan bahwa strategi itu belum cukup efektif menggaet dukungan luas publik. Kenapa kedua hal tersebut kurang efektif karena PSI kurang sekali dalam membuat formulasi gagasan yang disampaikan ke publik. Publik secara sederhana hanya membaca partai PSI hanya berorientasi pada kekuasaan bukan kepada pendidikan politik alih-alih peningkatan kualitas demokrasi. Teriakan yang nyaring adalah misalnya, ‘jadikan Jawa Tengah sebagai kandang Gajah’. Bahkan karena tiadanya tokoh akhirnya Joko Widodo harus turun langsung, pada titik ini PSI sungguh menghadapi dilemma. Satu sisi memerlukan magnet, simbol personal yang dapat mendongkrak simpati khalayak kepada PSI, dan pada sisi lain tiada tokoh lain selain Joko Widodo yang sebenarnya sedang menjadi sorotan masyarakat luas terkait ‘Ijazah asli/palsu’.
Tidak berlebihan jika hal tersebut dibilang ironi parpol baru yang kelak akan membuat partai baru bergantung pada permainan elite lama, sehingga kehilangan differensiasi ideologis di tengah persaingan dengan partai lama yang sudah mapan. PSI dalam hal ini memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mencari cara membangun basis dukungan yang luas, bukan sekadar memanfaatkan momentum figur atau jaringan elite semata.
Partai Gerakan Rakyat dan Posisi Konstituennya
Sementara itu, kebangkitan Partai Gerakan Rakyat (PGR) yang lahir dari ormas Gerakan Rakyat yang dirangkul dan merangkul tokoh nasional seperti Anies Baswedan menunjukkan arah lain strategi partai baru: mengandalkan narasi perubahan dan basis konstituen. Alih-alih langsung berorientasi pada kekuasaan, sama sekali bukan. Bermula dari keterpanggilan dalam politik lewat Ormas Gerakan Rakyat akhirnya menjadi perlunya wadah perjuangan politik dengan wadah partai politik. Dari keterpanggilan ke perjuangan akhirnya GR memulai dengan pendekatan institusionalisasi para pendukung Anies Baswedan pada pemilu 2024. Maka GR perlu merubah budaya yang ada dalam relawan menjadi lebih teratur dan terorganisasi. Melakukan perluasan dukungan bukan hanya dari mantan relawan dan pendukung namun menyasar kelompok masyarakat dan sektor lain dengan memperkaya serta memperteguh gagasan agar iklim demokrasi tidak hanya berjalan formalitas namun juga mengarah pada demokrasi substansial. Strategi cukup berhasil terbukti paska ditunjuknya Sahrin Hamid menjadi ketua umum partai politik GR saat Rakernas ormas Gerakan Rakyat, perbincangan GR di medsos menduduki 3 besar dan hampir satu minggu bertahan. Hal ini dapat dibaca bahwa hadirnya partai politik baru seperti GR.
Tantangan bagi partai ini adalah bagaimana mewujudkan narasi aspiratif menjadi basis organisasi yang stabil. Tanpa struktur kelembagaan yang kuat, partai yang terlalu bergantung pada figur sentral berpotensi menjadi kendaraan politik jangka pendek — bukan institusi yang mendalam dan berkelanjutan. Ini bukan persoalan kecil: konsolidasi basis massa di akar rumput dan pembentukan jaringan kader yang solid adalah prasyarat bagi partai baru untuk tidak sekadar menjadi label tetapi institusi politik yang kredibel. Maka ujian yang pertama adalah institusionalisasi dan organisasi apakah GR akan lolos sebagai peserta pemilu 2029.
Dalam konteks lain juga memperlihatkan ketidakpastian terhadap figur Anies dalam survei nasional: dalam survei intention to vote sebelumnya, Anies mendapatkan dukungan publik yang signifikan di kisaran 15,5–25 persen, namun tetap di bawah Prabowo Subianto. Ini menunjukkan bahwa narasi aspiratif memang menggaet sebagian pemilih, tetapi masih harus bersaing keras untuk menjadi kekuatan utama dalam politik elektoral. Maka tidak ada pilihan lain bagi Anies Baswedan untuk mengepakkan sayapnya bersama PGR ke jantung kaum pedesaan, wong cilik.
Komparasi Dua Strategi
Komparasi antara PSI dan PGR memperlihatkan dua pilihan strategis yang menantang: berjuang dari basis rakyat atau merapat ke kekuasaan melalui figur populer dan jaringan elite. PSI, meski secara simbolik dekat dengan elite, masih kesulitan mengokohkan basis suara rakyat. Partai Gerakan Rakyat, sebaliknya, mencoba berakar pada aspirasi konstituen, namun menghadapi tantangan kuat dalam institusionalisasi serta resistensi dari elit-elit partai politik lama. Dalam kondisi politik yang kompetitif dan sangat mahal seperti Indonesia, partai politik yang berhasil adalah yang mampu menyeimbangkan kedua strategi ini secara dinamis. Artinya, bukan sekadar memilih “idealisme dulu” atau “kekuasaan dulu”, tetapi bagaimana keduanya dikelola secara simultan agar partai tidak terjebak dalam logika kompromi elite tanpa dukungan akar rakyat — atau sebaliknya terisolasi tanpa akses dalam arena kekuasaan yang menentukan kebijakan publik.
Realitas yang lain baik PSI dan PGR adalah parti yang masih tergolong kecil, baru akan tumbuh maka figur kuat seperti Anies Baswedan dan Joko Widodo tetap memiliki nilai lebih positif daripada negatif. PSI dan PGR akan menjadi perbincangan secara nasional serta memudahkan jalan untuk segmentasi pasar/pemilih.
Tantangan di atas bukanlah sesuatu yang unik bagi Indonesia. Namun konteks pemilu dan survei publik kita menunjukkan betapa tajamnya persaingan politik saat ini, dan bagaimana partai baru di era paska rezim Jokowi diharapkan bukan hanya hadir sebagai label, tetapi sebagai aktor politik yang relevan, responsif, dan kredibel.
Penutup
Akhirnya, masa depan partai politik baru di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan mereka mengelola kontradiksi antara idealisme dan pragmatisme politik. Harapan publik terhadap alternatif baru tetap kuat — salah satu survei mencatat lebih dari 40 persen responden masih membutuhkan partai baru sebagai bagian dari perkembangan demokrasi Indonesia — namun realitas elektoral menunjukkan jalannya masih sangat panjang.
Kesimpulannya: partai baru yang mampu membangun basis dukungan luas sekaligus mempertahankan nilai ideologisnya berpeluang mempengaruhi arah politik Indonesia secara signifikan. Mereka bukan hanya peserta dalam kompetisi elektoral, tetapi bisa menjadi mesin perubahan yang menjawab kerinduan publik terhadap demokrasi yang lebih substantif dan bermakna.
In’amul Mustofa, M.IP
Direktur eksekutif LeSPK (lembaga studi pendidikan dan kebangsaan) Yogyakarta & Ketua Partai Gerakan Rakyat DIY
