Oleh : Agus Wahid
Abah terjegal mau pilkada Jakarta. Lalu, bagaimana anak abah harus bersikap politik? Haruskah menggunakan hak pilihnya terhadap salah satu pasangan kandidat yang ada itu? Atau, melawan dengan cara mencoblos semua pasangan kandidat gubernur-wakil gubernur Jakarta dan atau tak hadir ke tempat pemungutan suara (TPS)?
Beberapa waktu lalu sebelum pengumuman resmi pencalonan pada 29 September, terdapat suara gemuruh: anak-anak abah siap mencoblos semua kontestan yang ada. Ada juga, yang tak mau menggunakan hak pilihnya. Tak menghadiri tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November mendatang. Tantu, ada landasan politik yang sangat mendasar.Yaitu, kekecewaan karena menjegal abah secara picik, berkomplot secara terencana dan sistematis.
Namun, belakangan ini muncul suara gemuruh. Di antara anak abah siap memberikan suaranya kepada salah satu pasangan kandidat gubernur-wakil gubernur. Yang menarik untuk kita telaah adalah sikap politik itu muncul dari sebagian masyarakat yang menyatakan diri sebagai kyai dan atau ustadz. Apakah mereka kyai sungguhan atau klaim?
Bisa jadi, memang sungguhan. Bisa juga klaim. Kita perlu mencatat, menyasar kaum kyai dan atau ustadz merupakan artikulasi politik identitas. Pendekatan ini tak bisa dienyahkan dalam setiap kontestasi politik menuju kekuasaan. Salahkah penggunaan politik identitas itu? No. Proporsinya merupakan penerjemaah kerangka teoritik sosial dari sebuah entitas budaya. Tak bisa dipungkiri, entitas kaum beragama dinilai sebagai patron politik yang cukup efektif untuk mempengaruhi sekaligus menjangkau basis umat.
Yang perlu kita telusuri lebih jauh, apakah perubahan sikap kaum kyai atau ustadz itu murni getaran jiwanya untuk mengambil peran konstruktif dalam politik praktis? Diragukan. Yang dominan muncul adalah sikap aji mumpung (carpedium). Ada “panen raya” politik per lima tahunan. Bisa pasang tarif mahal. Semakin dibutuhkan apalagi diperebutkan, nilai tarifnya makin tinggi. Bisa jual mahal.
Peta politik kompetitif menunjukkan, seluruh kandidat gubernur-wakil gubernur dan timnya sangat membutuhkan suara anak abah yang memang tidak kecil jumlahnya di tanah Jakarta ini. Kondisi obyektif inilah yang dieksploitase oleh sebagian anak abah yang notabene tercatat sebagai kyai atau ustadz, yang tentu punya jamaah atau pengaruh tidak kecil di kalangan grass-root.
Harus kita garis-bawahi, secara psikopolitik, sikap aji mumpung (carpedium) merupakan sikap pragmatis bahkan oportunis saat melihat kesempatan yang sangat terbuka. Tak bisa dipungkiri, iming-imingnya cukup mengggiurkan. Sikap “hubb addunya” cukup mudah untuk merontokkan iman (konsistensi pro perubahan).
Setidaknya, ada dua hal mendasar yang perlu kita analisis lebih jauh dari panorama kaum kyai atau ustadz yang bisa dinilai membelot itu. Pertama, problem mental. Sebagian anak abah ini tergolong bukanlah barisan ideolog yang konsisten (istiqamah) pada garis perjuangan pro perubahan.
Kedua, cara pandang dan sikap keberagamaan. Barisan pembelot ini sudah mensekulerisasikan diri dari persoalan keyakinan (akidah keberagamaan). Implikasinya, persoalan politik hanya dipandang sebagai urusan duniawi semata, tak terkoneksi lagi dengan urusan ukhrawi. Bahkan, lebih ekstrim lagi pandangan politiknya: tak ada lagi pertanggungjawaban kelak, di akhirat nanti. Na`udzubillah. Sebuah kesesatan nyata, bahkan – dalam terminilogi agama – sudah tergolong fasiq. Tahu, tapi tak mengikutinya.
Dua faktor tersebut di atas menjadi jalan mulus untuk berkamuflase politik, dari nuansa politik idealistik menuju politik pragmatis. Dan eksplorasinya terhadap kondisi yang ada membuat dirinya tak malu untuk menunjukkan sikap oportunistiknya.
Dua faktor tersebut merupakan titik lemah yang selama ini dieksploitase untuk meruntuhkan idealisme kaum elitis umat. Tanpa disadari, kalangan elitis umat ini “digarap” atau diekspaoitase secara picik dengan pendekatan materi (duniawi), termasuk tahta (jabatan), bahkan kadang dengan wanita.
Ketiga pendekatan itu pula menjadi faktor krusial mengapa kepentingan besar keumatan dalam panggung politik selama ini berhasil ditaklukkan. Sejarah peradaban dunia Islam mencatat, ketiga faktor itu telah mengakibatkan bangsa-bangsa muslimin di berbagai belahan dunia terjatuh di bawah cengkeraman kaum dzalim penindas, bahkan penghancur Islam.
Dalam konteks pilkada Jakarta, lunturnya kalangan kyai dan atau ustadz dari idealismenya akan berandil besar pada proses jatuhnya nilai-nilai perjuangan anak abah dan jatuh ke tangan kaum anti perubahan. Bahkan, lebih memprihatinkan lagi. Yaitu, potensi jatuhnya Jakarta ke tangan-tangan penguasa yang sudah terindikasi akan merusak hasil pembangunan yang telah ditorehkan sang “abah” yang sudah demikian nyata gemilang.
Sebuah spekulasi besar peta geografis yang mencemaskan adalah penggerusan teritorial atas nama proyek strategis nasional (PSN). Sebagian wilayah Jakarta bagian utara-barat sudah siap dicaplok dengan megaproyek PIK II dengan sebagian angka APBN 2023-2024 sekitar Rp 20 triliun telah digelontorkan. Juga, proyeksi megaproyek yang akan dibangun kembali rekmalasi Pantai Utara Jakarta. Inilah skatsa pembangunan fisik yang tak disadari kaum kyai dan atau asatidz yang kini sudah memperlihatkan siap membelot.
Yang sungguh diprihatinkan adalah pembelotan itu tak diawali dengan pengetahun yang cukup tentang visi-misi para kandidat gubernur-wakil gubernur yang kini berkontestasi. Mengapa harus terburu-buru membelot, padahal posisinya bagai membeli “kucing dalam karung”? Inilah yang diingatkan abah beberapa waktu lalu.
Yang perlu kita telaah lebih jauh, panorama pembelotan anak abah jelas berpengaruh destruktif bagi ikhtiar mewujudkan cita-cita perubahan besar dan mendasar untuk negeri ini. Sementara, implikasnya jelas: anak bangsa, setidaknya, warga anak abah akan menderita, tidak hanya kaum anak abah yang tinggal di wilayah seputar Jakarta Utara.
Daerah jantung ibukota Jakarta bahkan sampai ke wilayah perbatasan Jakarta-Bogorpun harus siap menghadapi implikasi destruktif, di antaranya makhluk banjir yang siap menggenangi sejumlah titik Jakarta akibat “pembendungan” di kawasan Jakarta Utara. Dampak kontigionnya pun sulit dilimitasi, terkait ekonomi dan kegiatan rutin lainnya.
Wahai anak-anak abah pembelot… Sadarkah, pragmatisme dan opotunisme kalian akan menderitakan banyak elemen masyarakat Jakarta dan sekitarnya? Harus dicatat, pembelotan kalian akan diminta pertanggungjawabannya kelak di kadapan Allah. Kini, pilkada belum terselenggara. Mash ada waktu. Gunakan hak politiknya dengan cerdas dan penuh tanggung jawab.
Jangan berikan suaranya untuk sang pemimpin yang bakal bikin Jakarta dan sekitarnya hancur atau tergadai ke tangan kaum oligarki. Jika memang harus gunakan suaranya, jadikanlah suara tak sah. Inilah integritas dan komitmen pro perubahan yang akan menyelamatkan kepentingan umat dan wilayah. Juga, selamat di hadapan pengadilan akherat kelak.
Sikap politik anak abah sudah selayaknya direfleksikan lebih nyata di berbagai daerah, terkiat pilkada provinsi ataupun kabupaten dan kotamadya di manapun. Para anak abah punya tanggung jawab besar untuk menghadang potensi para pemimpin anti perubahan. Inilah jihad politik kalian. Insya Allah, Yang Maha Tahu akan senantiasa bersama dengan para mujahidin-mujahidat yang istiqamah pro perubahan.
Purwakarta, 29 September 2024
Penulis: analis politik
