dr. Hariman Siregar dan Prabowo Subianto ; dalam Menjaga Kehidupan Demokrasi di Indonesia
DALAM RANGKA MEMPERINGATI PERISTIWA MALARI (MALAPETAKA 15 JANUARI 1974)
Oleh: Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalis (CAJ) PWI Pusat, Executive Director HIAWATHA Institute
Dalam bingkai demokrasi Indonesia, kerap kali dipahami sebagai republik yang dibangun dari pertentangan-pertentangan sejarah, sipil versus militer, aktivisme jalanan versus disiplin barak, kritik versus stabilitas.
Namun di balik dikotomi itu, sejarah juga mencatat perjumpaan karakter, watak yang lahir dari pengalaman berbeda tetapi berujung pada tujuan yang sama.
Dalam konteks itulah, figur Hariman Siregar dan Prabowo Subianto layak dibaca sebagai dua poros yang tampak berseberangan, namun sejatinya bertemu pada satu cita, yaitu demokrasi Indonesia yang bebas dari diskriminasi, dan memberi ruang setara bagi seluruh warganya.
Hariman Siregar
Representasi dari Demokrasi sebagai Keberanian Mengoreksi Kekuasaan.
Nama Hariman Siregar lekat dengan keberanian moral generasi mahasiswa awal 1970-an, dengan Tragedi MALARI tahun 1974, Ia tampil bukan semata sebagai aktivis, melainkan sebagai simbol perlawanan intelektual terhadap ketimpangan, ketertutupan, dan dominasi kepentingan ekonomi politik yang menggerus kedaulatan rakyat.
Pengalaman pahit, represi, pemenjaraan, stigma, tidak memadamkan keyakinannya bahwa demokrasi hidup justru ketika warga berani mengoreksi negara.
Bagi Hariman, demokrasi bukan ritus lima tahunan, melainkan praktik harian, kebebasan berpendapat, persamaan di depan hukum, dan penolakan atas diskriminasi apa pun, baik kelas, etnis, agama, maupun afiliasi politik.
Prabowo Subianto
Demokrasi sebagai Keteraturan yang Melindungi.
Di sisi lain spektrum, Prabowo Subianto lahir dari rahim militer, sebuah institusi yang kerap disalahpahami sebagai antitesis demokrasi.
Namun perjalanan politiknya menunjukkan transformasi penting, dari prajurit ke politisi elektoral, dari logika komando ke logika mandat rakyat.
Dalam pandangan Prabowo, demokrasi membutuhkan keteraturan agar kebebasan tidak berubah menjadi kekacauan.
Negara yang kuat, menurutnya, justru menjadi prasyarat perlindungan bagi yang lemah, baik itu petani, buruh, dan warga di pinggiran.
Ketertiban dan hukum bukan untuk mengekang, melainkan memastikan setiap warga menikmati hak yang sama tanpa diskriminasi.
Titik Temu
Watak, Bukan Latar
Menyandingkan Hariman dan Prabowo bukanlah upaya meniadakan perbedaan, melainkan membaca titik temu watak.
Keduanya sama-sama menolak politik eksklusif yang memecah belah. Keduanya mengakui pluralitas Indonesia sebagai pondasi, bukan ancaman.
Keduanya, dengan bahasa dan jalan berbeda, menempatkan keadilan sosial sebagai jantung demokrasi.
Jika Hariman mengajarkan keberanian sipil untuk bersuara, Prabowo menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan suara itu dilindungi dan berdampak.
Demokrasi Tanpa Diskriminasi, adalah Agenda Bersama
Demokrasi Indonesia ke depan menuntut sintesis, kebebasan yang beradab dan ketertiban yang manusiawi. Di sinilah pelajaran dari dua figur ini relevan.
Demokrasi tidak boleh dikooptasi oleh oligarki, juga tidak boleh lumpuh oleh anarki. Demokrasi harus menjamin kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta menutup ruang diskriminasi struktural.
Hariman mengingatkan agar kekuasaan selalu diawasi, Prabowo mengingatkan agar negara hadir melindungi.
Dua pesan ini, bisa dirajut, menjadi kompas kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak.
Penutup
Sejarah Indonesia bukan garis lurus, melainkan anyaman. Hariman Siregar dan Prabowo Subianto adalah dua benang dengan warna berbeda yang saling menguatkan ketika ditenun bersama. Demokrasi yang dewasa tidak menuntut keseragaman latar, tetapi kesamaan komitmen. Dan pada komitmen itulah Indonesia yang demokratis, adil, dan bebas dari diskriminasi, keduanya bertemu.
SELAMAT MEMPERINGATI PERISTIWA MALAPETAKA 15 JANUARI MALARI 1974
