Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Baru-baru ini, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mundur. Presiden Jokowi langsung menerbitkan Keppres terkait pemberhentian keduanya dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN (3/6/2024).
Dhony Rahajoe yang lebih dulu mundur, baru menyusul Bambang Susantono. Dhony sebelumnya adalah salah satu petinggi Sinarmas Land. Penunjukannya sebagai Wakil Otorita IKN, tak lepas dari kepentingan bisnis pengembang swasta.
Mundurnya Dhony Rahajoe dari jabatan Wakil Otorita IKN, dapat ditafsirkan sebagai konfirmasi mundurnya entitas bisnis swasta dari proyek ambisius Jokowi. Dalam konteks bisnis, pertimbangan utama mundur tentulah karena aspek bisnis. Bisa karena proyek yang tidak profitabel bahkan tidak visible.
Proyek IKN ini sendiri, sebelumnya digadang-gadang tidak akan menggunakan duit APBN. SoftBank mulanya dipamerkan oleh rezim Jokowi, sebagai pihak penyuntik dana untuk investasi IKN.
SoftBank sempat menjanjikan investasi senilai US$30 miliar hingga US$40 miliar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun SoftBank Group yang dikomandoi oleh Masayoshi Son tiba-tiba menyatakan mundur dari proyek ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tanpa alasan yang jelas.
Setelah SoftBank mundur, Luhut Binsar Panjaitan sempat safari mengolek investasi dari sejumlah investor Arab, dari Arab Saudi hingga Dubai. Namun, hasilnya juga nihil.
Akhirnya, oligarki dalam negeri dipaksa turun gunung. Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ditunjuk memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Namun, konsorsium ini juga tidak berjalan mulus. Wings Group dan Djarum Group dikabarkan mundur sebagai investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain Agung Sedayu Group milik Aguan, dalam konsorsium ini ada Wings Group milik William Katuari, Adaro milik TP Rahmat/Boy Tohir, Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Tjandranegara, dan Astra milik Jardine Cycle & Carriage Limited (50,11 persen) serta publik (49,89 persen).
Hari ini, Bambang Susantono sebagai Kepala IKN dan Wakilnya Dhony Rahajoe mundur. Peristiwa ini, menjadi penanda mundurnya entitas swasta dari proyek unfaedah kebanggaan Jokowi. Sebuah konfirmasi, pendanaan IKN akan full dibebankan kepada rakyat melalui APBN.
Rupanya, swasta sudah mulai berani melawan. Mereka, tak lagi mungkin melayani kemauan Jokowi yang tak realistis. Apalagi, sebentar lagi Jokowi lengser dari jabatannya.
Tentu saja, proyek ambisius Jokowi ini akan mangkrak. Karena rakyat, tidak mungkin dipaksa memikul beban APBN di luar kemampuannya. Hengkangnya entitas swasta, juga makin menegaskan bahwa proyek IKN tak profitabel bahkan tak visible.
Proyek IKN akan bernasib sama seperti mobil Esemka. Dua legacy Jokowi, yang akan selalu diingat oleh segenap rakyat penduduk negeri ini. Dua legacy, yang mengonfirmasi Jokowi gemar ingkar janji.
