Wawancara Khusus dengan Ishak Rafick
Direktur Eksektif – MasaDepan Institute
Prabowo, kata bang Ishak Rafick, nampaknya mulai gerah. Lebih 10 bulan dia menempuh jalan-jalan lama, yang diciptakan Lembaga-lembaga superkuasa (IMF, WB, WTO), negara-negara adidaya barat dan timur diwakili AS dan China serta investor dan kreditor. Jalan-jalan lama ini diwarisinya mentah-mentah terutama dari Presiden sebelumnya Joko Widodo yang telah manggung 10 tahun. Simak rangkuman wawancaranya di bawah ini.
Kini Prabowo menjadi Orang Nomor satu di Republik. Dia menggantikan Jokowidodo lewat lewat Pemilihan Presiden (pilpres) pada 2024 dan dilantik MPR bersama wakilnya pada 20 Oktober 2024. Dengan kedudukannya sebagai presiden yang dipilih langsung dan hak-hak prerogatifnya, Prabowo sejak itu sebetulnya telah sampai di persimpangan emas. Apakah itu? Itulah persimpangan keramat saat masa depan Indonesia mesti ditata ulang. Sebab jalan-jalan lama tersebut terbukti merupakan jalur cepat menuju kebangkrutan atau kegagalan. Indonesia butuh jalan baru yang dibuatnya sendiri sebagai negara merdeka, apa pun resikonya.
Indikasinya bahwa dia mulai menempuh jalan baru yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya adalah gebrakan Mentri Keuangannya yang baru Purbaya Yudi Sadewa. Dialah yang mengayunkan langkah pertama di jalan baru tersebut. Yakni menerobos kebekuan cekaknya dana pembangunan dengan menggelontorkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang diparkir di Bank Indonesia (BI) Rp 200 Triliun ke sektor riil. Stok SAL ini seluruhnya ada Rp 457,5 T. Bagaimana caranya?
Ini dilakukan lewat himpunan bank BUMN HIMBARA. Bank BRI, BNI, MANDIRI masihng-masihng Rp 55 T, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 T dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 Triliun. Dana tersebut dikenakan bunga 4%. Jauh lebih rendah dari BI rate yang 6,5%. Tentu saja harapannya dengan bunga serendah itu perusahaan-perusahaan akan berani meminjam modal dari bank. Tentu di sini masih ada hambatan, misalnya bila manajemen bank-bank tersebut malas mikir. Mereka akan menaruh lagi dana murah tersebut di Bank Indonesia (BI) dengan cara membeli surat berharga negara (SBN) atau surat berharga lainnya yang dikeluarkan BI. Dengan cara itu mereka bisa mengeduk keuntungan (selisih bunga) dengan ongkang-ongkang kaki. Sedang sektor riil tetap megap-megap. Cara ini legal, kecuali pemerintah mengeluarkan aturan baru yang melarang itu.
Tentu masih banyak yang harus dilakukan agar sektor riil, terutama usaha kecil menengah (UMKM) benar-benar bisa memanfaatkan dana murah tersebut untuk mengembangkan bisnis mereka. Juga untuk menghidupkan kembali industri, yang selama 10 tahun Jokowidodo diabaikan. Memang UMKM dan industri di dalam negeri seperti dipinggirkan pemerintah akibat kontrak-kontrak investasi dan utang terutama yang datang dari China. Sebab umumnya China menjadikannya satu paket dengan bahan baku dan tenaga kerjanya.
Saya jadi teringat karya monumental Ishak Rafick Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Ini buku ketiga dari Trilogi Jalan Membangun Indonesia. Buku pertamanya Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia, dan buku keduanya BUMN eXpose. Nah di saat pemerintah sedang membangun jalan barunya sendiri menuju Indonesia Emas 2045, ada baiknya Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial dijadikan bahan pertimbangan.
Banyak kalangan menyebut Roadmap sebagai Buku Suci Gerakan Nasionalisme Indonesia Zaman Now. Menurut bang Isak, begitu dia disapa, itu lebih mudah diwujudkan dari atas. Artinya lewat pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah memiliki APBN, menguasai pertambangan (SDA), mineral, batubara, emas, bijih besi, alumunium, timah, tanah langka (disprosium, terbium, torium, uranium, dll), laut, udara (frekwensi), danau dan sungai. Juga badan usaha milik negara (BUMN), perizinan, aparat pemerintahan dan keamanan, serta segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejsnteraan rakyat sebagai cita-cita kemerdekaan.
Ada 6 Opsi Masa Depan Indonesia yang ditawarkan bang Ishak dalam Roadmap:
1. Menjadi Beban Dunia
2. Menjadi Lumbung Pangan Dunia
3. Menjadi Negara Paling Makmur di Asia
4. Menjadi Negara yang Terbebas dari Utang
5. Menjadi Negara pertama di Asia Tanpa Tunawisma
6. Menjadi pusat SDM Dunia di bidang-bidang yang seharusnya kita Unggul (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, budidaya laut, pertambangan, industri pengolahan, dan pariwisata).
Menurut pakar ekonomi-politik tamatan Leiden (Belanda) ini opsi 2 – 6 memerkukan perencanaan matang dan kerja keras untuk mencapainya. Sedang opsi 1 akan terwujud otomatis, bila pemerintah tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya. Jadi cuma melaksanakan program-program rutin saja menghabiskan anggaran seperti yang berjalan selama ini. Maka Indonesia akan menjadi beban dunia.
Cirinya? Angka tunawisma tinggi, kelaparan, gizi buruk, kesehatan buruk, angka putus sekolah tinggi, pengangguran tinggi, kejahatan dan penyalahgunaan narkoba di jalan-jalan. Ini gejalanya sudah terlihat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan, dll. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi Ethiopia kedua, di mana PBB, WHO, dan negara-negara kaya akan melemparkan bantuan dari helikopter. Sebab bila mereka membagikan langsung, rakyat kelaparan akan merangsek mereka seperti zombie. Bila tak cepat mengambil jalan lain atau terus melanjutkan apa-apa yang sudah digariskan Jokowi 10 tahun dll, maka itulah yang akan terwujud.
Tak dapat dipungkiri pilihan 2 – 6 merupakan hak prerogatif indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat ‘penuh.’ Langkah pertamanya harus dilakukan sekarang dan terus dikembangkan sampai 2045 (100 th setelah kemerdekaan), saat penduduknya sudah mencapai 400 juta jiwa.
Menurut bang Isak dalam diskusi dengan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia di Bakoel Cafe (20 mei 2019), pemerintah bisa memilih satu agar fokus atau kelimanya skaligus dengan skala prioritas yang disinergikan. Sebab tanpa itu, maka yang bisa digapai cuma kebetulan-kebetulan. Itulah yang kerap dilakukan oleh negara-negara merdeka dengan kedaulatan semu di Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara berkembang di dunia ketiga.
Negara Merdeka dengan kedaulatan Semu, tidak menentukan lebih dulu tujuan dan target2-target yang mau dicapai. Mereka langsung menyusun kabinet dan membuat anggaran. Pertimbangannya bukan lagi tujuan negara, tapi ketua-ketua parpol koalisi pendukung, cukong yang ikut mendanai, negara- negara adikuasa, kreditor, investor dan Lembaga-lembaga superkuasa semacam Bank Dunia, IMF, WTO. Itu normal di era global dimana yang kuat bisa memaksakan kehendak, meskipun mendengungkan demokrasi, bebas tarif dll.
Contohnya Presiden AS Trump yang memaksakan tarif 19 persen kepada Indonesia. Jalan baru yang mau ditempuh, swasembada pangan, ketahanan energi, pembangunan industri dalam negeri, dll yang menjadi cita-cita kemerdekaan dan cita-cita Prabowo akan terus dibelokkan oleh negara-negara adidaya, investor dan kreditor yang selama ini mengeruk keuntungan lewat ketergantungan kita. Masalah ini akan kita bahas pada artikel berikutnya.
Negara-negara lemah akan dijebak dalam program-program rutin, tanpa bisa mencapai apapun, kecuali berputar-putar. Negara- Negara ini – termasuk Indonesia, menjadi mangsa negara- Negara kuat dan Lembaga- lembaga superkuasa untuk dikendalikan dengan umpan utang, investasi dan ancaman (disintegrasi, boikot, dll).
Lebih jauh lagi menurut mantan Senior Editor GlobeAsia itu pemerintah yang tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya, maka tujuannya akan ditentukan oleh negara-negara maju yang lebih kuat, investor, dan Lembaga- Lembaga kreditor internasional seperti WB, IMF, Paris Club dll. Dia bilang itu teori yang telah dikemukan Prof. Waarheit Prekker (Austria) sekitar 50 tahun lalu.
Ini bukan mengada-ada. Di era Jokowi 10 tahun terakhir sebagaimana dilansir medmas dan medsos, bahkan China, yang banyak memberi utangan untuk proyek- proyek infrastruktur, bisa merubah skala- skala prioritas pemerintah. Contohnya bisa menunda pembangunan jalan trans sumatera, kalimantan, sulawesi, papua dll untuk diganti dengan KA Cepat Jakarta – Bandung yang tak terlalu perlu. Atau dengan proyek- proyek jalan tol, yang merupakan lapak bisnis konglomerat. Padahal rakyat kecil, petani, nelayan, usaha kecil menengah, pengrajin yang dananya pas-pasan butuh jalan umum yang gratis, lebar dan panjang utk membawa produk mereka ke kota- kota atau ke pasar dengan sepeda, motor, pickup butut, bajaj, gerobak atau dipanggul.
China, yang banyak mendapat konsesi tambang dan infrastruktur karena banyak memberi utang dan investasi, boleh memboyong tenaga kerjanya sendiri pada saat jutaan rakyat sendiri nganggur. Ini dilegalkan lewat UU No XI/2020 tentang Omnibus Law/Cipta Kerja dan turunannya PP No.64/2021 yang melegalkan perampasan tanah- tanah rakyat dan adat untuk PSN/investor. Itu bisa jadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja.
Apalagi bahan baku seperti baja dan semen juga boleh mereka impor, sehingga BUMN sendiri sekarat, ketika negaranya sedang jor-joran membangun infrastruktur. Contohnya Krakatau Steel (KS) dan perusahaan-perusahaan semen domestik. Pada periode Prabowo tentu keberfihakan kepada rakyat harus didahulukan.
Negara-negara dan Lembaga- lembaga superkuasa tersebut, kata mantan Senior Editor FORBESasia ini, bukanlah malaikat baik hati yang menginginkan indinesia menjadi negara besar dan makmur. Atau menjadi China dan India kedua di asia, yang nantinya akan jadi pesaing baru dalam perebutan sumber- sumber daya alam, pasar, dll.
Roadmap boleh dibilang merupakan antitesis dari skenario IMF, WTO, WB, dll yang mau memplot indonesia jadi 3 in 1:
1. pusat bahan baku murah
2. pusat tenaga kerja murah
3. pasar yang besar bagi segala produk mereka, termasuk produk intelektual seperti LGBT, kawin campur, gaya hidup bebas dan anti agama.
Menurut alumni Universitas Indonesia (UI) dan Rijks Universiteit Leiden (Nederland) ini di tengah kesulitan macam itulah mengintip revolusi sosial, reformasih II atau kerusuhan sosial berdarah-darah, yang ingin dicegah Roadmap. Revolusi, reformasi ke 2 atau kerusuhan sosial berdarah-darah tidak bisa dicegah dengan mengerahkan aparat keamanan, tentara dan polisi dengan senjata- senjata anti hura-hara, pembunuh massal, dll yang berbiaya tinggi. Cara mencegah yang paling mudah dan bermartabat adalah dengan memberi rakyat kemakmuran dan rasa aman. Sehingga pada 2045 bangsa ini tak jadi bangsa koeli dan koelinya bangsa- bangsa. (AS)
