Cerpen Ishak Rafick
Seorang kurir tiba-tiba menggemparkan jagat maya republik. Apa fasal?
Fasalnya sederhana saja. Dia menulis di akun twitternya sebuah pernyataan pendek, bahwa dia ingin menyumbangkan duitnya sebesar Rp 2 Triliun lebih sedikit kepada seluruh anggota DPR – RI, yaitu 492 orang. Dia mengaku sudah bernazar. Di bawah pernyataan itu dia cuma menulis inisialnya PSG tanpa alamat dan NIK.
Dunia maya langsung heboh. Seorang kyai membenarkan bahwa nazar itu setelah diucapkan, hukumnya wajib dilaksanakan setelah syaratnya terpenuhi. “Misalnya ada yang bilang nanti kalau saya diangkat jadi mentri koperasi, maka guru-guru ngaji di masjid komplek akan saya berangkatkan umroh. Plus memberinya gaji umr dari kantong sendiri seumur hidup. Atau kalau saya diangkat jadi mentri, saya tidak akan menutup komunikasi dengan teman-teman seperjuangan. Itu hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana kalau dia ingkar? Yah mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa memaksa. Karena itu perjanjian dia pribadi dengan Allah. Nanti kalau suatu saat kena musibah?”
Pembahasan dan debat kusir tentang nazar si PSG di medsos dua minggu tak berhenti siang malam. Semua mau melontarkan pendapatnya, tak peduli pada musibah banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Padahal bencana ini, disamping telah minta korban jiwa seribu lebih, telah mendorong 20 juta rakyat kecil masuk jurang kemiskinan akut. Juga lupa pada Aguan dan Antony Salim yang diduga keras sebagai biang keladi pengurugan sawah-sawah petani Banten dan memagari laut. Ini menciptakan kemiskinan akut juga di Banten. Raja Ampat, Morowali, dll pun terlupakan. Pelaku kejahatan tak ada yang ditangkap atau dihukum.
Dari twitter perdebatan bahkan merambat ke FB. Dari FB tersebar lagi ke WA. Lalu masuk TV. Liputan siang, liputan malam, pagi, petang dan dibahas di kampus-kampus.
Pakar ekonomi dan politik, baik yang kondang maupun yang karbitan, berdiskusi sampai berbusa-busa. Pembahasan sampai ke ibu-ibu arisan erte dan pemulung, tukang ojek dan relawan. Tukang ojek dan sopir bajaj sampai mau adu jotos di warteg.
Siapa sebenarnya PSG ini? Apakah dia termasuk Gang Solo? Atau Prabowo sendiri? Tapi G-nya itu apa? Gendeng?
“Lu yang gendeng!” kata bu Dewi di arisan mendamprat temennya yang asal ngejeblak. Romlah dan jeng Sri sontak meledak tawanya sampai cendol yang baru ditenggaknya muncrat ke meja. Bu Ina yang sedang makan pisang goreng di situ langsung mual. Dia lari ke toilet dan muntah.
Akhirnya sebuah lembaga kajian resmi terkenal dari Depok mengambil inisiatif mengadakan Diskusi Publik di Senayan. WHO dan Bill Gates siap mendanai. Dia mengundang pakar-pakar dari berbagai lembaga negara, kampus, dan ormas. Namun semuanya tidak mau mewakili lembaga. Forum Rektor menolak hadir. Begitu juga Lemhanas, Lippi, BIN dan lembaga-lembaga kampus, parpol dan ormas menolak dilibatkan. Para rektor yang baru saja dikumpulkan Presiden no comment. Namun diskusi mendadak ditunda, karena ketua penyelenggara diskusi digigit anjing yang diduga mengidap rabies.
Atas insiatif Ketua DPR diskusi kemudian diizinkan diadakan di ruang rapat paripurna DPR-RI. Syaratnya ringan: duit nazar PSG Rp 2 Triliun lebih sedikit mesti dibawa. Sebelum diskusi duit tsb mesti dibagi kepada masing-masing anggota DPR. “Enak aja!” sergah pengamat anti korupsi. “Kalau ada duit aja cepet,” tambanya keberatan.
Pendapat senada juga dilontarkan seorang anggota DPD. Anggota DPD itu bahkan protes di media online kenapa nazar bagi duit 2 triliun lebih sedikit itu cuma ditujukan kepada anggota DPR? Dia curiga ada sabotase. Padahal DPDlah yang mempertahankan persatuan bangsa tanpa pamrih. Kayak gak kenal DPR aja!
Seorang bocah millenial menjawab nyeleneh di media yang sama. “Kok lu keberatan? Terserah orang yang punya hajad donk!” Ujarnya. “Lagi pula kapan DPD mempertahankan persatuan bangsa? Tanah rakyat dan tanah adat serta hutan
Lindung dirampas pengusaha aja kalian meneng wae. DPD kan 11 – 12 dengan DPR. Sama-sama takut sama penguasa yang dikendalikan oligarki,” imbuhnya.
Jonly, seorang anggota aktivis prodemokrasi menimpali. “Anggota DPR memang tidak pantas mendapat dana hibah itu. Mereka sudah punya gaji besar, fasilitas premium, tunjangan perumahan super gede, reses masi dibayar gede pula. Sedang kerjanya buat rakyat apa? PSN lolos, UU Omnibuslaw/Cipta Kerja, yang merampas hak-hak rakyat, lolos. Mereka cuma pengabdi perut sendiri. Mereka cuma tukang stempel kemauan pemerintah dan oligarki.” paparnya.
Menurut Jonly mestinya untuk menanggulangi bencana banjir bandeng di 3 Aceh, Sumut dan Sumbar, gaji DPR dan semua fasilitas serta tunjangan yang mereka terima selama 2 tahun disita negara buat bantu korban. Mengapa? “Sebab mereka mengabaikan fungsi pengawasan. Tentunya juga mentri-mentri yang menjual perizinan tanpa kontrol. Mereka harus dipecat dulu dan hartanya disita. Sedang konglomerat perusak diproses di pengadilan, dicabut izin investasinya, dan keuntungan 10 tahun terakhir disita untuk penanggulangan,” jelas Jonly bak dosen.
Pendapatnya didukung Paijo. Dia seorang anggota ormas, yang selama 10 tahun lebih merasa sudah jadi kadal. Sebab tidak tau mau berbuat apa. Menurutnya 10 tahun masa Jkw ormas memang sudah jadi pempek Palembang. “Yang pantas mendapat bagian dari dana hibah itu adalah ormas. Sebab ormas berbeda dengan BUZZERRP yang setiap pernyataannya dihargai atau ada nilainya. Mereka dapat duit dari situ. Padahal mereka melestarikan penindasan. Mereka pengkhianat. Sedang ormas iklas, bekerja untuk negara dan bangsa. Tidak ada yang bayar mereka. Malah merogoh kantong sendiri,” katanya berapi-api kepada sopir jaklingko jurusan Slipi. Si sopir cepat-cepat memasukkan 6 butir panadol kemulut. Lalu dengan susah payah mendorongnya dengan tahu.
“Untuk apa kasi duit kepada anggota DPR yang mata duitan itu? Ya enggak? Lu diem aja gue ajak ngomong. Budeg atau bisu lu?” Lanjutnya sambil menoyor pelipis si sopir. Dia langsung ngerem mendadak. Penumpang terdorong ke depan berbenturan kepala. Wajah paijo membentur dasbor. Mimisan dan berdenyut. Dia merasa seperti ditabok anak jin. Seorang penumpang berbadan besar membuka paksa pintu depan dan menyuruhnya turun. “Bapak kalau mau diskusi sono ke kampus! Jangan sama sopir angkot!”
“Lho? Kampus negeri atau swasta?” Tanya Paijo sambil membersihkan cairan merah dari hidungnya dengan tisu.”Mahasiswa sekarang sudah gak punya telinga pak. Juga gak punya mata dan mulut kayak sopir ini. Bisu tuli kan?”
“Ah sudah sudah. Bikin pusing aja.”
“Baik pak. Terimakasi atas wejangan bapak,” katanya kalem sambil menyalami laki-laki berbadan besar itu dan mencium tangannya seperti terhadap kyai.
Namun nama PSG dan nazarnya senilai Rp 2 Triliun lebih sedikit itu tetap viral dan jadi Top of Mind. Selidik punya selidik akhirnya diketahui dia bukan anggota Gang Solo. Juga bukan orang parpol. Apalagi orang istana. Media tv luar negeri GNN berhasil menelusuri jejaknya. Dia seorang kurir biasa yang mendadak kaya gara-gara menolong pengusaha Jepang yang pingsan di lift Kejaksaan Agung saat kebakaran. Inisial PSG ternyata memang singkatan nama aslinya Parto Suko Sanggomo.
Orangnya kurus kering dengan mata sayu seperti kurang tidur. Tak ada yang tau lulusan Universitas mana, fakultas apa. Pak Erte tidak pernah menanyakan itu. Apalagi dia cuma pindahan. Artinya bila ada pembagian sembako atau bansos dan yang semacam itu, dia harap maklum bila tak kebagian. Bagiannya mesti dia ambil di daerah asalnya, Bojonegoro. Di mana cari ongkos? Hidup sebagai kurir aja susahnya minta ampun. Apalagi kalau ujan. Padahal ini zaman E-KTP.
Meskipun riwayat hidupnya bisa ditelusuri, misteri masi menggantung. Mengapa si PSG mau menyumbangkan duitnya Rp 2 Triliun lebih sedikit kepada seluruh anggota DPR? Sekaya apa dia? Wong cuma kurir. Mengapa pula jumlah DPR ditulis 492 orang? Apa dia mau cari sensasi? Atau salah hitung?
Orang-orang di medsos menganggap itu kesalahan manusiawi. Atau dia memang tidak menghitung, tapi dengar-dengar aja jumlahnya segitu. Atau si Parto Suko Sanggomo ini memang bego. Buktinya duit Rp 2 Triliun lebih sedikit itu mau dihibahkan kepada anggota DPR. Apa perlunya? Kecuali dia ingin jadi mentri esdm, atau menhut, atau mentri investasi/bkpm, atau mentri ATR/Ketua BPN atau mentri perkebunan, atau mendagri atau mentri pupr, atau perumahan rakyat, atau Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan yang semacam itu. Kan uang itu bisa jadi pelicin? Kalau gak mengharap apa-apa? Ya begok abis tuh orang. Mending buat anak yatim atau buat jaminan sosial guru honorer yang nasibnya sudah kapiran. Kan 10 – 20 tahun terakhir ini guru honorer seperti masuk neraka duluan. DPR peduli gak?
Sebaliknya kalangan aktivis dan akademisi justru curiga. Jangan-jangan si Suko ini punya dendam kepada salah satu atau beberapa parpol yang ada di DPR. Dan Parpol yang tak disukainya itu tidak kebagian. Coba saja perhatikan, kata Professor dari Universitas Gajah Anom si Suko Sanggomo ini menyebut seluruh anggota DPR 492 orang. Padahal jumlah sebenarnya 580. Jadi kurang berapa? 76? 78? Berapa parpol itu? Berapa fraksi?
Begitulah akhirnya TV GNN memutuskan untuk bikin wawancara khusus dengan PSG. Dia tidak keberatan dan menantang agar dijadikan siaran langsung ke seluruh dunia. Donnald Trump menyetujui ide ini. Dia pun berjanji bila berhasil menyedot minyak Venezuela tanpa sangsi internasional, anggota DPR-RI akan diangkat jadi anggota senat Amerika. Rangkap jabatan dan kewarganegaraan tak apa. Namun PSG punya syarat lain. Dia minta didampingi seluruh anggota kabinet dan wamen, yang tidak pernah memanfaatkan jabatannya sebagai peluang bisnis.
“Mau cari di mana?” tanya Ketua BEMSI suram.
[IR], Kopi Tuku, 250126
—
Dari Kumpulan Cerpen Politik Ishak Rafick
