Oleh: Aprinus Salam
Di Indonesia, kekuasaan terus berlangsung. Para penguasanya, para politisi dan pejabat hidup kaya dan joget-joget. Rakyat semakin susah cari kerja, cari makan, dan semakin kepepet. Para politisi dan pejabat hidup mewah sambil mengumbar arogansi dengan wajah ramah, rakyat hidup semakin lemah.
Rakyat hanya bisa bekerja untuk bertahan agar tetap bisa makan. Dalam bahasa Hannah Arendt, orang yang bekerja hanya bertahan untuk bisa makan, hal itu tidak ada bedanya dengan binatang. Kita tahu, pernyataan Hannah Arendt itu benar.
Berbagai sistem dan peraturan yang dibuat, juga kenaikan pajak yang berimplikasi penurunan pendapat, sejauh ini, membuat rakyat makin melarat. Hidup hanya bisa bertahan secara naluriah. Hidup yang semakin natural itu tidak berbeda dengan binatang.
Kekuasaan berhasil menjadikan rakyatnya binatang. Sebagai mana halnya binatang, jangan dituntut rakyat bisa berpikir. Ia akan menjalankan hidupnya secara naluriah dan natural. Dalam posisi itulah rakyat bergerak mempertahankan hidupnya.
Dalam posisi itulah, rakyat yang senasib sepenanggungan berkumpul, bergerak, berteriak, melakukan sesuatu yang kemudian disebut demonstrasi.
Dalam kehidupan bernegara, tentu demonstrasi menghadapi banyak aturan. Karena kekuasaan bernegara adalah kehidupan yang tidak natural. Kekuasaan memiliki banyak aparat kekerasan untuk mengendalikan dan mempertahankan kekuasannya. Muaranya, rakyat berhadapan dengan aparat kekuasaan.
Tidak ada yang salah dengan aparat kekuasaan karena mereka hanya menjalankan mandat dari atasan yang lebih berkuasa. Medan demonstrasi pastilah akan menjadi ruang yang keras dan akan banyak hal yang tidak terduga. Hal tersebut terjadi karena yang demonstrasi adalah rakyat yang binatang dan para aparat yang hanya bekerja mengikuti perintah atasan.
Sebagai mana halnya binatang, tidak perlu berharap demonstrasi akan bisa diatur dan “manusiawi.” Seperti kata Charil Anwar, aku ini binatang jalang. Aku akan berlari hingga hilang pedih peri. Sebagai mana halnya binatang, pada situasi itu rakyat yang binatang tidak bisa dikenai hukum sebagai mana hal tersebut harus berlaku dalam dunia sosial bernegara.
Binatang yang demonstrasi itu bergerak semaunya berdasarkan nalurinya. Tidak ada beban hukum dan adab di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa menghambatnya kecuali, sekali lagi seperti halnya binatang, dibunuh. Akan tetapi, tidak mungkin semua binatang dibunuh. Yang tidak terbunuh akan terus bergerak seperti binatang.
Ketika rakyat yang binatang, akan tidak berguna semua analisis dan dugaan terkait pergerakan demonstrasi. Gerakan dan maunya binatang tidak mudah ditebak, tidak diketahui ke mana arahnya, tidak mudah diukur, dan jangan berharap rakyat-binatang demonstrasi seperti dalam dunia kultural.
Artinya, yang paling bertangung jawab terhadap semua ekses kerusuhan dan “bentuk kerugian” yang terjadi selama ada demonstrasi adalah justru karena kekuasaan menjadikan rakyatnya binatang.
Nah, sekarang, demonstrasi para binatang tersebut, sedang bergerak menembus secara naluriah dunia para politisi yang kaya dan arogan. Hal natural sedang menembus hal kultural. Sebagai mana halnya para binatang harus bertahan hidup, dia akan mengambil apa saja untuk bertahan hidup.
Dan maaf juga, para rakyat yang telah dibinatangkan itu, tidak bisa dikenai bahwa pengambilan sesuatu untuk hidup dinilai sebagai penjarahan atau perampasan. Seekor harimau yang memakan kambing tidak bisa disebut sebagai penjarahan atau perampokan.
Solusinya, kekuasaan harus segera mampu membuat rakyat tidak lagi hidup seperti dan menjadi binatang. Perlakukanlah rakyat seperti halnya memperlakukan manusia, manusia awam yang bisa berpikir, merasakan sesuatu, dan tentu saja manusia yang bisa lapar dan marah.
Kalau kekuasaan tidak segera berhasil memanusiakan rakyat yang terlanjur menjadi binatang, maka kita telah dan sedang melihat bagaimana para binatang menyelesaikan dan mengatasi kesulitan hidupnya. Para penguasa yang kaya dan arogan, tentu saja, harus tahu diri juga karena sedang berhadapan dengan rakyat yang telah engkau jadikan binatang.
