
Oleh: Sobirin Malian
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan)
Di balik sejarah besar sebuah bangsa, selalu ada sosok-sosok yang bekerja dalam senyap, yang lebih memilih menjadi fondasi daripada menara, yang lebih mengutamakan darma daripada nama. Salah satu sosok itu adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Membicarakan sosok beliau bukan sekadar mengenang seorang mantan Wakil Presiden atau mantan Panglima ABRI, melainkan sedang menelusuri kembali jejak etika, kesederhanaan, dan cinta yang tulus terhadap Ibu Pertiwi.
Fajar di Surabaya: Akar Seorang Prajurit
Lahir di tengah gemuruh perjuangan di Surabaya pada 15 November 1935, Try Sutrisno tumbuh dengan napas kemerdekaan yang kental. Ia adalah saksi hidup bagaimana sebuah bangsa lahir dari keringat dan air mata. Akar inilah yang kemudian membentuk mentalitasnya saat memutuskan masuk ke Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD) pada tahun 1956. Sejak usia muda, ia telah memahami bahwa seragam militer yang ia kenakan bukan sekadar kain, melainkan kain kafan yang sewaktu-waktu bisa membungkusnya demi membela kedaulatan negara.
Tahun-tahun awalnya di militer diisi dengan penugasan-penugasan berat yang menguji nyali dan kecerdasan teknisnya. Ia terlibat dalam operasi penumpasan PRRI di Sumatra, sebuah fase sejarah yang sangat pelik karena melibatkan sesama saudara sebangsa. Di sanalah ia belajar tentang pentingnya diplomasi di balik senjata, tentang bagaimana menjaga keutuhan tanpa harus menghancurkan martabat. Pengalaman lapangan ini menempanya menjadi perwira yang tidak hanya cakap secara taktis, tetapi juga memiliki empati yang dalam terhadap kondisi sosial masyarakat.
Puncak Karier: Antara Loyalitas dan Profesionalisme
Nama Try Sutrisno mulai dikenal luas secara nasional saat ia dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1974. Posisi ini adalah titik balik penting. Di sana, ia belajar memahami denyut nadi pemerintahan pusat. Namun, yang luar biasa adalah bagaimana beliau tetap mempertahankan profesionalisme prajuritnya. Ia tidak terjebak dalam pusaran kekuasaan yang koruptif, melainkan tetap berdiri tegak sebagai pengawal konstitusi.
Kariernya melesat bagai anak panah yang terukur. Menjadi Pangdam Jaya, Wakasad, Kasad, hingga akhirnya menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988. Di bawah kepemimpinannya, militer Indonesia diarahkan untuk menjadi kekuatan yang solid namun tetap menyatu dengan rakyat. Ia sering menekankan bahwa “TNI adalah milik rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.” Kalimat ini bukan jargon semata, melainkan prinsip yang ia terapkan dalam setiap kebijakan strategisnya, terutama dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perang dingin yang mulai memudar.
Negarawan di Kursi Wakil Presiden
Tahun 1993, sejarah mencatat namanya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Masa jabatan ini adalah ujian sesungguhnya bagi seorang prajurit dalam kancah politik sipil. Sebagai pendamping Presiden Soeharto, Pak Try menunjukkan kelasnya sebagai sosok yang humble dan tahu cara menempatkan diri. Ia tidak pernah menunjukkan ambisi yang meluap-luap untuk menyalip pemimpinnya, namun ia juga tidak pasif.
Beliau dikenal sebagai Wakil Presiden yang sangat rajin turun ke bawah, menemui petani, buruh, dan masyarakat di pelosok-pelosok desa. Gaya komunikasinya yang santun, bahasa tubuh yang menghargai lawan bicara, dan senyumnya yang tulus menjadikannya sosok yang dicintai rakyat. Ia adalah wajah “ramah” dari pemerintahan yang saat itu sering dianggap kaku. Di matanya, kekuasaan hanyalah alat untuk melayani, sebuah konsep servant leadership yang ia praktikkan jauh sebelum istilah itu populer di buku-buku manajemen modern.
Teladan Kesederhanaan: Rumah yang Dicicil











