Jakarta, Kansnews.com – Pada Selasa, 18 November 2025, bertempat di kantor Kementerian Transmigrasi RI, telah dilaksanakan Rapat Teknis 4 RSNI G2R Tetrapreneur-Bagian 1: Pedoman Mutu Ekosistem bersama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Acara dibuka dengan paparan singkat dari Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T selaku Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sekaligus KetuaKomisi Teknis 03 – 13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif (Komtek SNI G2RT) yang pula didampingi oleh Sekretaris Komtek SNI G2RT yaitu Ir. Rr. Aisyah Gamawati, M.M.
Pada paparannya yang berjudul Rapat Teknis 4 Rancangan SNI G2R Tetrapreneur, Bambang Widyatmiko menyampaikan bahwa inisiasi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) ke-satu G2R Tetrapreneur-Bagian 1: Pedoman Mutu Ekosistem telah dimulai sejak tahun 2024. Adanya pergantian kelembagaan tempat bernaungnya Sekretariat Komite Teknis (Komtek) 03-13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif (SNI G2R Tetrapreneur) merupakan keberlanjutan penyusunan RSNI 1 tersebut. Keberlanjutan Komite Teknis 03-13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif (G2R Tetrapreneur) menemui titik terang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada November 2025 yang memutuskan Sekretariat Komite Teknis 03-13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif (G2R Tetrapreneur) saat ini bernaung pada Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi dengan penyesuaian keanggotaan. “Adanya perubahan birokrasi ini berdampak pada administrasi yang berubah. Namun harapannya dokumen RSNI yang telah dihasilkan tetap dapat diteruskan dan tidak mengulang dari awal,” ungkap Bambang Widyatmiko mengakhiri paparannya.
Paparan dilanjutkan oleh Heru Suseno selaku Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian BSN yang menyampaikan paparannya dengan judul Pengembangan Standar. Heru Suseno menyampaikan perlunya menghubungkan konsep G2R Tetrapreneur dengan berbagai standar dan sistem lain yang relevan, sehingga keterkaitan dan relasinya dapat tergambar jelas dalam dokumen panduan. Sementara itu, untuk aspek penerapan G2R Tetrapreneur di lapangan akan dikawal BSN oleh bagian Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN, termasuk kesiapan institusi dan integrasinya dengan sistem yang sudah berjalan. Revisi terkait pengaturan produk, baik barang maupun jasa, dalam naskah BSN juga perlu untuk dilakukan sesuai dengan masukan dari Komisi Teknis (Komtek). “Harapannya G2R Tetrapreneur ini dapat ditegaskan sebagai sebuah system yang terstruktur, mencakup standar, mekanisme kerja, indikator, serta proses evaluasi dalam panduannya (SNI)” kata Heru Suseno.
Heru Suseno menambahkan bahwa timeline penyusunan RSNI dan Konsensus RSNI dapat ditargetkan untuk selesai dalam waktu satu minggu, sehingga dapat dilanjutkan dengan tahap jajak pendapat yang biasanya memakan waktu kurang lebih satu bulan.
Menurut Heru, secara keseluruhan, proses penyusunan RSNI diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan, dengan pelaksanaan maraton Januari 2026 sehingga seluruh dokumen ditargetkan sudah selesai sebelum April 2026. “Memang
terlihat intense, namun saya percaya dengan expertise, kemampuan, dan pengalaman Bapak Ibu Komtek dapat menghasilkan rancangan yang diharapkan dan sesuai dengan visi perancangan RSNI tersebut,” imbuh Heru Suseno mengakhiri paparannya.
Paparan selanjutnya disampaikan oleh Sugeng Raharjo selaku Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN yang menyampaikan paparannya dengan judul Penerapan Standardisasi.
Mengawali paparannya, Sugeng menyampaikan bahwa mengenai pentingnya mencapai konsensus dari berbagai pihak dalam penyusunan standar agar hasilnya dapat diterima secara luas dan aplikatif. Pada kesempatan tersebut, dibahas pula bahwa standar yang akan dibakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari produk, sistem, hingga elemen pendukung lainnya. “Standar itu sendiri merupakan persyaratan, sehingga harus jelas mengenai produk, sistem, dan aspek lainnya,” tutur Sugeng.
Sugeng juga menyampaikan bahwa penetapan standar perlu disertai kejelasan mengenai tujuan, bentuk penerapan, serta rencana implementasinya di lapangan. Selain itu, perlu dipastikan bahwa pihak yang akan menerapkan standar memiliki kemampuan untuk memenuhi ketentuannya, ditunjukkan melalui mekanisme seperti audit, uji kesesuaian, sertifikasi, atau skema asesmen lainnya. Struktur standar juga mencakup berbagai kategori, seperti standar kosakata, standar dasar, standar produk dan proses, serta standar untuk kegiatan inspeksi, pengujian, dan organisasi. Dalam jangka panjang, terdapat harapan agar SNI G2R Tetrapreneur dapat ditingkatkan dan diakui sebagai standar internasional.
Terkait subjek dan ruang lingkup yang diatur, beberapa bagian sebenarnya sudah tersedia dan akan disesuaikan kembali berdasarkan catatan dari Komtek.
Paparan selanjutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Suratman, M.Sc selaku Inisiator Transpolitan, anggota Komtek 03-13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif (G2R Tetrapreneur), dan Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul SNI dan HKI untuk Pembangunan Transmigrasi Menuju Global. Suratman menyampaikan bahwa ekosistem transmigrasi yang sudah berjalan dari dulu hingga sekarang dapat disebut sebagai 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa (TKN), dan Trans Gotong Royong.
Suratman juga menambahkan bahwa saat ini, Kementerian Transmigrasi telah menambahkan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi atau KETT pada program transmigrasi yaitu merupakan kawasan transmigrasi yang fokus utamanya adalah aktivitas ekonomi berbasis industri dan hilirisasi secara berkelanjutan.
Kenapa di Kawasan Transmigrasi? Menurut Suratman, penggerak ekonomi di Kawasan Transmigrasi adalah warga transmigrasi, bukan investor. “Kawasan Transmigrasi merupakan Kawasan yang human resources-nya itu adalah rakyat yang berinisiasi untuk growing up,” ungkap Suratman. Sejalan dengan salah pengembangan program tersebut, Pembangunan transmigrasi dan pengembangan kawasan transpolitan diarahkan dalam satu kerangka besar berbasis gotong royong yaitu melalui G2R Tetrapreneur, yang diposisikan sebagai
ruh filosofi tertinggi dan ikon perwujudan Ekonomi Pancasila. G2R Tetrapreneur tengahdipersiapkan sebagai kelembagaan nasional di tingkat kementerian agar memiliki mandat, arah kebi jakan, dan kekuatan regulatif yang jelas.
Menurut Suratman, meskipun ekosistem pelaksanaannya telah berjalan di berbagai sektor, standar nasional yang mengikat (SNI) belum ditetapkan, sehingga penyusunan SNI G2R Tetrapreneur menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pembeda yang berdaulat—bahkan dipandang sebagai model yang berpotensi “menakuti” negara global karena keunggulan nilai gotong royong yang tidak dimiliki negara lain. Dengan fondasi tersebut, G2R Tetrapreneur diproyeksikan tidak hanya sebagai Standar Nasional Indonesia, tetapi juga sebagai agenda dunia yang menawarkan paradigma Pembangunan baru berbasis kolaborasi, kemandirian, dan nilai kemanusiaan. “Gotong royong merupakan napas bangsa kita, sehingga menjadikannya sebuah sistem lebih mudah karena ada disekitar kita dan dikehidupan sehari-hari,” ungkap Suratman sebelum mengakhiri paparannya.
Paparan selanjutnya dengan judul Perumusan SNI G2R Tetrapreneur: Inovasi Percepatan Wirausaha Asli Indonesia Sebagai Pergerakan Ikonik Global disampaikan oleh Founder, konseptor dan tenaga ahli G2R Tetrapreneur, Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D. dan juga Dosen Senior Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sekaligus Wakil Ketua Komisi Teknis 03 – 13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif. G2R Tetrapreneur merupakan model inovasi gotong royong gerakan wirausaha berkelanjutan berkemampuan untuk penciptaan kemandirian dan kewibawaan asli Indonesia menuju produk ikonik global. Inisiasi pergerakan besar ini dipelopori sejak tahun 2017 sebagai program inovasi perdana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi Dana Keistimewaan (Danais) DIY. Konsistensi dan visioner nya G2R Tetrapreneur ini pula diharapkan dapat dikelola oleh pusat dan menjadi salah satu standarisasi produk bergeraknya wirausaha asli Indonesia dengan proses bisnis berlandaskan Ekonomi Pancasila.
Standar mutu menjadi suatu hal yang penting tidak hanya untuk pasar domestik, namun juga untuk pasar internasional. Diharapkan dengan G2R Tetrapreneur yang menjadi inovasi standar mutu nasional yang mampu untuk mendorong ekonomi desa dan UMKM yang berbasis kearifan lokal menuju pasar global.
Salah satu visionernya standarisasi G2R Tetrapreneur adalah menterjemahkan intangible gotong royong menjadi tangible ekonomi. UMKM di Indonesia, saat ini lebih berorientasi kepada penjualan, sementara di luar negeri, perusahaan lebih mengutamakan pencapaian Visi dan Misi terlebih dahulu untuk memperkuat merek atau brand mereka, baru penjualannya. Beberapa produsen di negara luar menerapkan ISO sebagai salah satu alat pencaiapan Visi dan Misi mereka, sebagai jaminan atau assurance bahwa mereka juga bermitra dengan perusahaan yang berkualitas unggulan.
Rika menambahkan bahwa G2R Tetrapreneur merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ekonomi Pancasila yang menjunjung tinggi seluruh sila, terutama sila pertama dan sila kelima yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia. “Mau komersil? G2RT ada komersilnya ada duitnya … namun duit itu berasal dari jiwa gotong royong dari sila satu hingga sila ke lima, sehingga tidak meninggalkan harga diri kita,” ujar Rika Fatimah. G2R Tetrapreneur mengutamakan konsep rezeki, yaitu semua rezeki telah diatur oleh Allah SWT sesuai dengan waktu dan porsinya. Keyakinan tersebut akan membuat para pelaku usaha untuk lebih ikhlas, sehingga yang dikejar adalah rezeki, bukan omset atau keuntungan, dan membentuk ketangguhan berwirausaha secara berkelanjutan. Konsep rezeki yang merupakan sebuah nilai keyakinan (spiritual values) menjadi suatu keunikan tersendiri dari Model G2R Tetrapreneur.
Pada kesempatan tersebut, Rika Fatimah menyampaikan bahwa kekayaan tanah air melalui keberagaman potensi baik sumberdaya alam beserta manusia dan budaya sosialnya di Indonesia menjadikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya namun tanpa merusak ekosistem keaslian desa/kawasan. Lebih penting adalah menonjolkan kearifan lokal dari desa tersebut melalui inovasi yang berkelanjutan. Rika menambahkan bahwa masyarakat sekarang berhati-hati dalam melakukan inovasi, karena tuntutan success story tidak hanya dari masyarakat namun juga oleh Pemerintah. “Masyarakat takut untuk memulai sesuatu yang belum ada (zero innovation – futurictic).
Selalu membandingkan dengan yang existing sehingga kita tidak kemana-mana” ungkap Rika. G2R Tetrapreneur memastikan bahwa hulu-nya berasal dari desa dengan segala potensi bahan baku yang tersedia, sehingga G2R Tetrapreneur sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah saat ini yang memberdayakan kelembagaan desa/kawasan untuk tumbuh berkembang menuju global.
Pembentukan ekosistem yang mendukung kepada para wirausahawan pemegang persentase UMKM tertinggi di Indonesia ini nantinya akan membentuk pasar yang cerdas dan berpihak.
Tanggapan juga diberikan oleh Riska Tresia Sibuea dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi bagian dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Kementerian Transmigrasi yang menyoroti peran kawasan transmigrasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, yaitu kegiatan gotong royong menjadi fondasi penguatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah pembentukan koperasi transmigrasi sebagai wadah ekonomi bersama sekaligus lembaga ekonomi baru di level kawasan.
Proses pengembangan kawasan melibatkan tahapan identifikasi potensi, penguatan kapasitas manusia, serta inkubasi lokal untuk melahirkan local champions yang mampu mendorong gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi diharapkan menjadi pusat penggerak ekonomi dengankompetensi yang jelas, proses dan pola usaha yang terstandar, manajemen berbasis gotong royong, serta kemampuan menyediakan jasa dan produk yang kompetitif. Selain itu, sektor kuliner serta produk Usaha Pangan (PU) diharapkan dapat dikembangkan dengan standar yang memungkinkan produk tersebut menembus pasar global. Seluruh poin ini mendukung visi kawasan transmigrasi sebagai ruang tumbuh ekonomi yang inklusif, terstandar, dan berkelanjutan.
Agenda utama lainnya adalah dilanjutkan dengan pembahasan rumusan draft RSNI G2R Tetrapreneur yaitu G2R Tetrapreneur-Bagian 1: Pedoman Mutu Ekosistem G2R Tetrapreneur-Bagian 1: Pedoman Mutu Ekosistem yang dipimpin oleh Sekretaris Komtek SNI G2RT yaitu Ir. Rr. Aisyah Gamawati, M.M. dan didampingi Wakil Ketua Komisi Teknis 03 – 13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif sekaligus founder dan konseptor G2R Tetrapreneur yaitu Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D. Adapun tim BSN yang terlibat yaitu Titin Resmiatin, S.S., Analis Standardisasi Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Fitriana Khoirunnisa pada Penilaian Kesesuaian; Hadir secara luring dalam rapat tersebut dari Komtek 03 – 13 (SNI G2R Tetrpareneur) adalah (1) Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T selaku Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sekaligus Ketua Komisi Teknis 03 – 13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif; (2) Konseptor dan Tenaga Ahli G2R Tetrapreneur, Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D. dan juga Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sekaligus Wakil Ketua Komisi Teknis 03 – 13 Manajemen Ekonomi KolaboratifIr; (3) Rr. Aisyah Gamawati, M.M., selaku Sekretaris Komite Teknis Manajemen Ekonomi Kolaboratif dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; (4) Prof. Dr. Suratman, M.Sc selaku Inisiator Transpolitan, anggota Komtek 03-13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif (G2R Tetrapreneur), dan Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Adapun kehadiran daring anggota komtek lainnya yaitu Hadir juga dalam rapat tersebut melalui zoom anggota Komtek 03 – 13 diantaranya Dr. Ivan Lanovara, ST, MIT, PhD; Abu Yazid, SIP, MM; Juang Kurniawan S, M.Pd.BI.; Pril Huseno, SE; Wahyu Lilik Slamet Wibowo, SE. MBA; dan Yusuf Anugrah Putrandaru.
Adapun kehadiran perwakilan Kementerian Transmigras, Riska Tresia Sibuea dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi bagian dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Juga kehadiran dari BSN hadir Heru Suseno selaku Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian BSN; Sugeng Raharjo selaku Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN; Titin Resmiatin, S.S., Analis Standardisasi Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian; Fitriana Khoirunnisa; dan jajaran staf BSN lintas direktorat lainnya.
