Oleh: Gus Nas Jogja
Jika pertanyaannya adalah kenapa Gus Dur layak menjadi Pahlawan Nasional, maka jawabannya karena ia satu-satunya tokoh anomali pemegang mandat absurd sebagai PRESIDEN, WALI DAN PAHLAWAN GARIS LUCU, dan itulah Trinitas Kekuatan seorang Abdurrahman Wahid.
Dalam lanskap sejarah dan spiritual Nusantara, jarang ada sosok yang mampu menampung—dan menumpahkan—kontradiksi sedemikian rupa, sekaligus menjadikannya sebagai medan juang: seorang cucu pendiri ulama besar, seorang intelektual yang merangkul filsafat Timur dan Barat, seorang politikus yang membenci formalitas politik, dan seorang pemimpin negara yang diyakini memiliki ‘maqam’ spiritual seorang wali. Sosok itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur.
Gus Dur bukan sekadar biografi, ia adalah sebuah teks hermeneutika yang terbuka. Ia adalah Presiden yang memegang tampuk kekuasaan fana, Wali yang mewarisi otoritas batiniah, dan Pahlawan yang mendefinisikan ulang keberanian bukan lewat peluru, melainkan lewat inklusivitas dan kemanusiaan. Trinitas peran ini—Presiden, Wali, dan Pahlawan—adalah lensa terbaik untuk memahami kedalaman visinya tentang kebangsaan. Ini adalah upaya untuk membaca Gus Dur, bukan hanya dari apa yang ia kerjakan, melainkan dari kedalaman jiwa yang ia wariskan.
Sang Presiden: Paradoks Kekuasaan dan Politik Anti-Formalitas
Gus Dur tiba di panggung kekuasaan eksekutif sebagai sebuah anomali. Setelah tiga dasawarsa menjadi Ketua Umum PBNU, ia adalah representasi kekuatan spiritual dan kultural yang tiba-tiba didudukkan dalam kursi terpanas politik praktis di tengah badai reformasi. Masa kepresidenannya yang singkat (1999–2001) ibarat komet yang melintas dengan cepat, meninggalkan jejak cahaya yang teramat terang dan sekaligus memicu turbulensi yang luar biasa.
1. Kekuasaan sebagai Panggung Kemanusiaan
Bagi Gus Dur, kekuasaan, atau al-mulk, bukanlah tujuan, melainkan medium. Jika politik modern cenderung mengagungkan formalitas, protokoler, dan citra, Gus Dur justru mendekonstruksi semua itu. Ia memandang Istana Negara bukan sebagai kuil kekuasaan, melainkan sebagai rumah rakyat. Dalam banyak kesempatan, ia menunjukkan sikap anti-formalitas yang legendaris, sebuah perlawanan sunyi terhadap bekuan birokrasi. Ia bisa tertidur saat rapat kabinet, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang membingungkan para ajudan, atau mendadak mengunjungi warung kopi pinggir jalan. Sikap ini, yang sering disalahpahami sebagai keanehan, sesungguhnya adalah manifestasi filosofis: bahwa pemimpin harus melepaskan ilusi keagungan kekuasaan dan kembali menjadi manusia biasa.
Ia pernah berujar: “Gitu aja kok repot” (Begitu saja kok repot/Why so complicated). Ungkapan ini, yang kini menjadi anekdot populer, sesungguhnya adalah kritik tajam atas kompleksitas artifisial yang diciptakan oleh birokrasi dan politik. Ia menantang dogma bahwa solusi harus rumit, padahal seringkali, kebenaran dan keadilan tersembunyi dalam kesederhanaan.
2. Keberanian Seorang Politikus Buta
Secara fisik, Gus Dur memiliki keterbatasan penglihatan. Namun, keterbatasan indra lahiriah justru diasumsikan mempertajam indra batiniahnya. Secara filosofis, ini adalah metafora yang kuat: ia adalah presiden yang melihat dengan mata hati (bashirah), bukan dengan pandangan yang didikte oleh kepentingan jangka pendek.
Keberaniannya menantang status quo terlihat jelas dalam kebijakannya yang paling radikal, seperti membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Bagi Gus Dur, kedua lembaga ini adalah sarang korupsi, yang merusak esensi informasi dan solidaritas sosial. Langkah-langkah ini, meskipun menuai protes keras dari para pejabat dan politikus yang kehilangan lahan basah, menunjukkan kesediaannya untuk mempertaruhkan jabatannya demi prinsip. Ia mengajarkan bahwa integritas sejati adalah ketika kekuasaan diletakkan di bawah prinsip kebenaran, bukan sebaliknya.
Pemakzulannya pada tahun 2001, meskipun diwarnai dengan manuver politik yang kompleks, semakin memperkuat citra spiritualnya. Ia menerima hasil politik itu dengan ketenangan dan keikhlasan, seolah-olah ia memang telah menyelesaikan misi spiritualnya di panggung kekuasaan. Kekalahan politiknya adalah kemenangan moral dan spiritualnya. Ia meninggalkan Istana, tetapi membawa kembali otoritas batinnya yang tak tersentuh.
Sang Wali: Otoritas Batiniah dan Warisan Tradisi
Dalam tradisi Islam Nusantara, terutama di lingkungan pesantren, gelar wali merujuk pada seseorang yang dekat dengan Tuhan (walī Allāh) dan memiliki otoritas spiritual yang melampaui logika formal. Meskipun Gus Dur tidak pernah secara resmi diangkat atau mengklaim gelar tersebut, aura spiritualitasnya, yang diwarnai oleh kejenakaan dan misteri, menempatkannya dalam memori kolektif sebagai sosok Wali di era modern.
1. Dari Pesantren hingga Filsafat Dunia
Gus Dur adalah cucu dan putra dari dua kiai besar yang juga Pahlawan Nasional, K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Wahid Hasyim, serta cicit dari K.H. Bisri Syansuri. Ia mewarisi khazanah keilmuan yang luas. Namun, ia tidak berhenti di batas pesantren. Ia mengembara intelektual hingga Mesir, Irak, dan Eropa, melahap karya-karya Karl Marx, Plato, Al-Ghazali, hingga para pemikir postmodern.
Perpaduan kitab kuning –literatur Islam klasik– dengan kitab putih –filsafat Barat– inilah yang membentuk kedalaman pemikirannya. Ia mampu melihat masalah kebangsaan dan keagamaan dari dua kutub: syariat –hukum formal, dan hakikat –kebenaran esensial. Seorang wali seringkali dipahami sebagai sosok yang bertindak berdasarkan hakikat, yang terkadang tampak aneh atau “gila” di mata publik yang terikat pada syariat.
2. Spiritualitas Melalui Humanisme
Bagi Gus Dur, spiritualitas tidak terisolasi di ruang zikir atau masjid, melainkan harus termanifestasi dalam kepedulian sosial. Humanisme, dengan demikian, adalah bentuk tertinggi dari tawadu’ (kerendahan hati) dan ibadah. Ia selalu membela kelompok yang tertindas, bahkan jika mereka adalah minoritas agama atau etnis.
Anekdot legendaris yang menggambarkan ini adalah saat ia memimpin NU. Ketika ditanya mengapa ia begitu gigih membela Tionghoa atau Ahmadiyah, padahal secara politik itu tidak menguntungkan, ia menjawab dengan sederhana, namun filosofis: “Tugas utama kita adalah membela yang lemah dan tertindas, tidak peduli apa agama dan sukunya.”
Kebijakannya mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai simbol kultural, bukan politik, adalah contoh nyata dari fiqh (pemahaman hukum) yang didasarkan pada empati spiritual. Ia melihat ketidakadilan sejarah dan memilih untuk menyembuhkannya dengan pengakuan, bukan dengan represi. Inilah esensi seorang wali dalam politik: menggunakan kekuasaan untuk memulihkan martabat kemanusiaan.
3. Kekuatan Humor sebagai Senjata Filosofis
Gus Dur dikenal dengan humornya yang tinggi. Humor, dalam konteks Sufisme yang lebih luas, dapat dipandang sebagai alat untuk meruntuhkan keangkuhan, dogma, dan formalitas yang kaku. Ketika seorang ulama besar melontarkan lelucon, ia sedang mengingatkan audiensnya bahwa kebenaran tertinggi seringkali melampaui keseriusan manusia yang penuh kepalsuan.
Humornya adalah selubung bagi kecerdasannya dan cara berkomunikasi yang paling egaliter. Ia pernah berkelakar, “Orang-orang NU itu kalau nggak mati ya sakit.” Anekdot ini, meskipun lucu, adalah kritik diri yang lembut dan jujur terhadap realitas sosial dan kesehatan di kalangan umatnya, memicu kesadaran tanpa menciptakan konflik. Bagi Gus Dur, tawa adalah pintu menuju penerimaan, dan penerimaan adalah langkah awal menuju pluralisme sejati.
Sang Pahlawan: Merayakan Pluralisme dan Kemanusiaan
Pengukuhan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional adalah pengakuan bahwa kepahlawanan di era modern tidak selalu diukur dari medan perang, tetapi dari medan ide dan hati. Gelar Bapak Pluralisme Indonesia yang melekat padanya adalah piagam kehormatan atas perjuangan seumur hidupnya untuk menjadikan perbedaan sebagai rahmat, bukan sebagai sumber malapetaka.
1. Pluralisme sebagai Teologi Kebangsaan
Pluralisme bagi Gus Dur bukanlah sekadar toleransi pasif—yaitu “membiarkan” pihak lain hidup—tetapi sebuah teologi kebangsaan yang aktif. Ia percaya bahwa semua agama dan aliran spiritual memiliki hak setara di hadapan Tuhan dan di hadapan negara.
Pada 1980-an, ia telah merintis gagasan pribumisasi Islam, sebuah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Indonesia, menjadikannya lentur dan inklusif. Ia menolak Islam yang beku dan doktriner, sebaliknya, ia mempromosikan Islam yang membumi dan berbudaya.
Warisan kepahlawanan utamanya terletak pada keberaniannya menjamin hak-hak sipil, terutama bagi komunitas yang termarjinalkan. Kebijakan pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 yang membuka jalan bagi perayaan Imlek secara terbuka pada tahun 2000, adalah tindakan heroik yang mendefinisikan ulang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengembalikan identitas dan martabat satu etnis yang telah ditindas selama lebih dari tiga dekade.
2. Etika Melampaui Identitas
Kepahlawanan Gus Dur adalah kepahlawanan etis. Ia selalu menempatkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab di atas sekat-sekat ideologis.
Kutipan yang paling merefleksikan etika kepahlawanannya adalah:
“Tidak penting apa pun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah bertanya apa agamamu.”
Pernyataan ini adalah intisari dari ajaran moral universal. Ini adalah penolakan terhadap politik identitas yang sempit dan seruan untuk kembali pada amaliah (perbuatan) yang membawa kemaslahatan bersama. Ia menantang umat beragama untuk membuktikan keimanan mereka bukan dengan retorika keagamaan yang garang, tetapi dengan aksi nyata yang melayani semua ciptaan Tuhan.
3. Warisan Gus Dur: Suara Kaum Pinggiran
Sebagai Pahlawan, Gus Dur adalah suara bagi mereka yang tidak bersuara. Ia membela para buruh, petani, kaum miskin kota, dan minoritas agama. Setelah tak lagi menjabat presiden, ia justru semakin kuat sebagai otoritas moral bangsa. Kunjungannya ke gereja, kelenteng, atau kampung-kampung terpencil bukan sekadar kunjungan protokoler, melainkan ziarah spiritual untuk meneguhkan persatuan.
Dalam perjalanan hidupnya yang menembus batas-batas, ia menjadi ikon yang mengingatkan kita bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu melindungi semua warganya, tanpa kecuali. Gus Dur mengilhami generasi muda untuk menjadi muslim yang toleran, warga negara yang kritis, dan manusia yang penuh kasih.
Trinitas Abadi: Pahlawan Garis Lucu
Gus Dur adalah entitas tunggal yang beroperasi dalam tiga dimensi sekaligus.
Ia adalah Presiden yang menolak kepalsuan kekuasaan, mengajarkan bahwa al-mulk adalah amanah fana yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan.
Ia adalah Wali yang memiliki kedalaman spiritual yang melampaui akal formal, menunjukkan bahwa kebijakan yang paling benar seringkali muncul dari mata batin, bukan dari kalkulasi politik.
Dan, ia adalah Pahlawan yang menegakkan tiang kemanusiaan dan pluralisme, meyakinkan kita bahwa cinta kasih, kerendahan hati, dan pengakuan atas keberagaman adalah medan perang terpenting untuk mempertahankan Indonesia.
Trinitas ini, Presiden, Wali, dan Pahlawan, tidak terpisahkan. Kekuatan politiknya ditopang oleh otentisitas spiritualnya, dan spiritualitasnya teruji dalam perjuangan heroiknya membela kemanusiaan. Abdurrahman Wahid adalah sebuah mahakarya filsafat sosial yang berwujud manusia: seorang pemimpin yang paling agung adalah mereka yang paling rendah hati dalam melayani, dan yang paling berani adalah mereka yang menggunakan kekuasaan untuk merangkul yang paling terasing.
Kini, setelah jasadnya kembali ke tanah Jombang, warisan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden yang visioner, Wali yang jenaka, dan Pahlawan bagi semua, terus menyala dalam denyut nadi peradaban Indonesia yang plural.
Walhasil, Gus Dur adalah Pahlawan Nasional Garis Lucu yang menjadi monumen langka bangsa Indonesia.
