Artikel dari economist.com� berjudul _“Prabowo Subianto is eroding its finances—and its democracy” menarik karena memadukan tiga lapis kritik sekaligus: fiskal, politik, dan psikologis kepemimpinan. Secara retoris artikelnya kuat. Tetapi secara analitis, ada beberapa asumsi yang perlu diuji lebih hati-hati—terutama bila Indonesia dibaca bukan hanya sebagai negara berkembang biasa, melainkan sebagai negara besar yang sedang menyesuaikan diri terhadap transisi geopolitik dunia.
Artikel itu benar ketika mengingatkan tentang bahaya konsentrasi kekuasaan. Ini adalah kritik klasik terhadap presidensialisme yang terlalu dominan. Dalam banyak negara, ketika oposisi melemah, masyarakat sipil terintimidasi, dan pengambilan keputusan semakin tersentralisasi, maka kualitas umpan balik (feedback) sistem politik menurun. Dalam perspektif sistem politik David Easton maupun Niklas Luhmann, keadaan seperti itu memang berbahaya karena sistem kehilangan kemampuan koreksi diri.
Artikel itu juga tepat ketika mengingatkan bahwa Indonesia pasca-1998 dibangun di atas konsensus fiskal dan demokratis tertentu: disiplin anggaran, keterbukaan politik, dan penghindaran kekuasaan personalistik. Batas defisit 3% bukan sekadar angka teknokratik, tetapi simbol psikologis bahwa Indonesia tidak ingin kembali ke trauma 1998. Dalam arti itu, The Economist memahami satu hal penting: ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan.
Tetapi artikel itu juga membawa bias ideologis yang khas liberalisme ekonomi Anglo-Saxon.
Misalnya, program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan koperasi desa langsung dibaca sebagai “wasteful” atau “boondoggle”. Di sini The Economist tampaknya melihat negara terutama sebagai pengelola efisiensi fiskal. Sementara kemungkinan bahwa program-program itu adalah instrumen konsolidasi sosial-ekonomi jangka panjang kurang dipertimbangkan.
Padahal, bila dilihat dari perspektif geoekonomi, MBG bisa dibaca sebagai upaya membangun:
– ketahanan pangan nasional,
– stabilisasi konsumsi domestik,
– konsolidasi rantai pasok pangan,
– dan pembentukan basis ekonomi survival menghadapi dunia multipolar yang makin tidak stabil.
Ini penting. Setelah perang Iran dan krisis energi, banyak negara mulai meninggalkan asumsi lama tentang globalisasi tanpa batas. Negara-negara sekarang kembali membangun kapasitas domestik: pangan, energi, industri strategis, dan logistik. Bahkan United States sendiri menjalankan industrial policy besar-besaran melalui Inflation Reduction Act dan subsidi industri strategis. China jauh lebih agresif lagi melalui kapitalisme negara.
Jadi kritik terhadap MBG hanya dari sudut “efisiensi anggaran” terasa terlalu sempit.
Namun demikian, The Economist juga menyentuh titik yang sangat valid: *kualitas implementasi.*
Program besar dalam negara dengan kelembagaan lemah memang rawan korupsi, patronase, kebocoran dan pemborosan birokratik.
Koperasi Merah Putih berskala nasional misalnya dapat berubah menjadi mesin rente politik bila tidak transparan, tidak diaudit, tidak berbasis data, dan hanya menjadi perpanjangan elite lokal.
Di titik ini kritik mereka relevan. Bukan karena koperasi salah, tetapi karena kapasitas negara Indonesia belum tentu cukup matang untuk menjalankan proyek sebesar itu secara bersih.
Hal lain yang menarik adalah bagaimana artikel itu membaca psikologi politik Prabowo. Ada kesan bahwa The Economist melihat Prabowo sebagai pemimpin yang makin insulated from reality—terisolasi dari kritik. Ini bukan sekadar kritik personal. Mereka sedang mengirim sinyal bahwa Indonesia mulai bergerak dari “demokrasi kompetitif” menuju “demokrasi terkonsolidasi secara eksekutif”.
Karena itu mereka menyinggung: pelemahan oposisi, usulan penghapusan pilkada langsung, intimidasi masyarakat sipil, dan budaya politik “oposisi harus sopan”.
Kalimat terakhir itu penting. Sebab demokrasi memang membutuhkan konflik yang dilembagakan. Bila konflik ditekan terlalu jauh, ia tidak hilang—ia berpindah ke jalanan.
Tetapi ada juga problem besar dalam artikel itu: The Economist tampaknya masih membaca Indonesia dengan kerangka pasca-1998, sementara dunia 2026 sudah berubah drastis.
Di era multipolaritas:
– efisiensi sering dikorbankan demi ketahanan,
– subsidi kembali digunakan,
– negara menjadi lebih intervensionis,
– dan keamanan ekonomi menjadi prioritas.
Karena itu dilema Prabowo sebenarnya lebih kompleks dibanding gambaran artikel tersebut. Ia sedang mencoba menjaga stabilitas sosial, mempertahankan pertumbuhan, membangun ketahanan ekonomi, sekaligus menghadapi tekanan geopolitik global.
Masalahnya: Indonesia belum cukup kaya untuk melakukan semuanya sekaligus. Inilah titik paling berbahaya yang sesungguhnya tidak sepenuhnya dijelaskan The Economist. Bahaya utama Indonesia mungkin bukan sekadar defisit fiskal. Tetapi ketidaksesuaian antara ambisi geopolitik, kapasitas fiskal, kapasitas kelembagaan, dan kualitas elite.
Program besar bisa berhasil bila negara: disiplin,teknokratis, adaptif, dan transparan.
Tetapi bila negara terlalu tersentralisasi, terlalu personalistik, dan terlalu bergantung pada loyalitas politik, maka program sebesar apa pun akan berubah menjadi beban sistemik.
Karena itu saya kira pertanyaan terpenting bukan: “Apakah MBG salah?”
Tetapi: *“Apakah sistem politik Indonesia cukup sehat untuk menjalankan proyek transformasi nasional berskala besar?”*
Dan di sinilah artikel itu sebenarnya paling penting: ia bukan sekadar kritik ekonomi, melainkan peringatan tentang kualitas mekanisme koreksi diri dalam sistem politik Indonesia.
The Economist mungkin bias secara ideologis. Tetapi peringatannya tidak boleh diabaikan begitu saja.===
CIMAHI, 16 Mei 2026
*Penulis:*
Pendiri Forum Aktivis Bandung
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Presidium KAPPAK
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
