Oleh: Dikdik Sadikin

API melanda Kampung Cipaler Babakan, Baduy Luar, pada malam 19 November 2026. Laporan keesokan harinya mencatat 21 rumah hangus, 11 lainnya terdampak, dua lumbung padi dan sebuah saung lisung ikut musnah. Tiga puluh keluarga mengungsi. Tidak ada korban jiwa. Tetapi bagi masyarakat yang menyimpan masa depan dalam bulir-bulir padi, lumbung yang terbakar berarti hari esok yang kehilangan sandaran (ANTARA, 20 November 2026).

Beberapa hari sebelumnya, masyarakat Baduy menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon. Kedekatan waktu itu mengundang kecurigaan. Namun, urutan peristiwa bukan bukti hubungan sebab-akibat. Polisi menduga api berasal dari tungku memasak. Permukiman yang terbakar berada di Kanekes, Lebak, sedangkan Ujung Kulon berada di Pandeglang. Belum ada bukti yang menghubungkan kebakaran tersebut dengan polemik relokasi badak (detikNews, 16 dan 20 November 2026).

Ketelitian perlu dijaga. Pembelaan terhadap alam akan rapuh jika dibangun di atas tuduhan yang belum terbukti.

Meski demikian, kecurigaan publik menyimpan pertanyaan yang tak cukup dijawab dengan bantahan: pengalaman apa yang membuat kata penyelamatan terdengar seperti persiapan penggusuran?

Pada 19 November, Kementerian Kehutanan menegaskan Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa. Pembentukan populasi kedua masih dikaji, termasuk kemungkinan di Baluran (Situbondo) dan Alas Purwo (Banyuwangi). Pemerintah menyebut risiko bencana sebagai alasan mencari habitat tambahan bagi spesies yang seluruh populasi liarnya bertumpu pada satu kawasan (Kementerian Kehutanan, 19 November 2026; Bakom RI, 18 November 2026).

Alasan itu patut dipertimbangkan. Tetapi badak bukan barang berharga yang cukup dipindahkan dari gudang rawan ke gudang aman.

Ia hidup melalui hubungan dengan tumbuhan pakan, air, kubangan, dan jalur yang dikenalnya. Habitat baru harus memungkinkan seluruh hubungan itu tumbuh kembali. Sebuah hamparan hijau di peta belum tentu sebuah rumah.

Nepal memberi pembanding. Sensus 2021 mencatat 752 badak bercula satu besar, meningkat dari 645 pada 2015, tersebar di empat taman nasional dan sekitarnya. Spesies serta keadaan ekologinya berbeda. Namun, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa beberapa populasi dapat dipertahankan bersama kawasan tempat mereka hidup (National Trust for Nature Conservation, Annual Report 2021).

Rumah kedua berguna sepanjang rumah pertama tetap dijaga.

Persoalan bertambah rumit ketika WALHI mempertanyakan kemungkinan kepentingan perluasan tambang di balik wacana relokasi.

Pemerintah membantah adanya izin tambang di taman nasional maupun perairan sekitarnya. Sebagian perairan memang masuk Wilayah Usaha Pertambangan, tetapi penetapan wilayah tersebut berbeda dari izin menambang (WALHI dan Kementerian ESDM, 17 November 2026).

Karena itu, motif pertambangan belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Pemeriksaan publik tetap diperlukan: peta, kajian habitat, sumber pembiayaan, dan kemungkinan konflik kepentingan harus terbuka.

Persoalan kita melampaui pemindahan satwa. Ia menyangkut cara memandang bumi.

Di mata keserakahan, hutan adalah timbunan yang belum diuangkan. Pohon menjadi kayu, tanah menjadi konsesi, gunung menjadi cadangan mineral. Kehidupan yang tumbuh di atasnya tampak sebagai penghalang bagi kekayaan yang terkubur di bawahnya.

Inger Andersen, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, mengingatkan bahwa masyarakat adat tidak pernah melupakan satu hal: “manusia adalah bagian dari alam, bukan berada di atasnya” (UNEP, terjemahan dari pidatonya pada 24 Oktober 2024).

Hutan adalah rumah yang kita huni bersama kehidupan lain. Kemampuan menguasainya tidak dengan sendirinya memberikan hak untuk menghabiskannya.

Di Kalimantan, persoalan itu mengambil bentuk api.


Pembakaran untuk membuka lahan dapat menghemat biaya pelakunya. Asap kemudian mengirimkan tagihan kepada orang lain: keluarga yang membeli obat, anak-anak yang kehilangan hari sekolah, negara yang membiayai pemadaman dan pemulihan.

Bank Dunia memperkirakan kebakaran Indonesia pada Juni–Oktober 2015 melanda sekitar 2,6 juta hektare dan menimbulkan kerugian Rp221 triliun, setara sekitar 1,9 persen PDB. Angka tersebut mencakup seluruh Indonesia, bukan Kalimantan saja (Bank Dunia, Desember 2015).

Persoalannya belum selesai. Pada 17 November 2026, WALHI Kalimantan Barat memublikasikan hasil pemantauan kebakaran di lima konsesi perusahaan dan mendesak penyelidikan tanggung jawab pengelolanya. 

Kebakaran dalam konsesi tidak otomatis membuktikan perusahaan sengaja membakar. Namun, kewajiban pengelola untuk mencegah kebakaran dan kemungkinan kelalaiannya tetap harus diperiksa (WALHI, 17 November 2026). 

Penyelidikan harus mengikuti bukti hingga pengambil keputusan dan penerima keuntungan, apabila ditemukan keterlibatan mereka. Hukum akan timpang jika hanya mampu menemukan tangan yang memegang korek.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dalam pidatonya di Kew Gardens, London, pada 23 Juni 2026, mengingatkan bahwa ketika alam diperlakukan sebagai sesuatu yang boleh dikorbankan, manusialah yang harus menanggung akibatnya.

Peringatan itu menyentuh akar persoalan yang kerap tersembunyi di balik bahasa pembangunan. Kita memperlakukan bumi seolah seluruh isinya tersedia untuk diambil, dikuras, dan dihabiskan tanpa konsekuensi. Padahal, setiap hutan yang hilang, setiap sungai yang tercemar, dan setiap spesies yang punah merupakan kehilangan yang tidak selalu dapat dipulihkan oleh uang maupun teknologi.

Bumi bukan gudang persediaan yang dapat terus dikosongkan. Ia adalah satu-satunya rumah yang memungkinkan kehidupan berlangsung.

Keserakahan tumbuh ketika keuntungan dapat dimiliki sendiri, sementara ongkos kerusakan ditinggalkan di halaman bersama. Ia bahkan dapat mengenakan pakaian administratif yang rapi: izin lengkap, investasi tercatat, sementara kehidupan yang hilang tak masuk neraca.

Kebakaran Baduy, polemik badak, dan karhutla Kalimantan mempunyai penyebab serta tanggung jawab yang harus diperiksa masing-masing. Pertemuan ketiganya terletak pada pertanyaan moral: siapa yang memperoleh ruang untuk hidup, dan siapa yang diminta menanggung kehilangan?

Kemajuan juga perlu diukur dari yang berhasil kita pertahankan. Hutan yang tetap berdiri, masyarakat adat yang aman, dan satwa yang masih dapat melanjutkan keturunannya.

Di Kampung Cipaler, warga yang kehilangan rumah masih dapat berharap seseorang membukakan pintu.

Seekor badak yang kehilangan hutan bahkan tak tahu ke pintu mana ia harus mengetuk.

Bogor 20 November 2026

Advertisement

Tinggalkan Komentar