Oleh : Ricky Rickardo
Alhamdulillah, sekarang saya mulai tahu tentang “kejamnya politik”. Di mana Politik yang berjalan di negeri ini hanya mempunyai satu tujuan, yaitu kekuasaan. Dahulu saya menganggap orang yang bergabung di partai atau para politikus papan atas tersebut adalah orang-orang hebat yang peduli akan kemaslahatan rakyat dan negeri. Orang-orang yang benar-benar akan berjuang meneggakkan Pancasila. Orang-orang yang sangat luar biasa.
Tetapi setelah satu dasawarsa ini, mata saya terbuka lebar. Ternyata banyak sekali oknum yang menyusup dalam partai-partai. Padahal setiap partai pasti mempunyai AD/ART yang sangat ketat untuk mengatur intern partai, dan tentunya AD/ART tersebut tidak akan pernah bertentangan dengan kontistusi.
Oknum anggota partai yang merugikan negara itu bagaikan pengendar sepeda motor yag memiliki SIM, tetapi tetap saja menerobos lampu merah dan sering menyalakan lampu sen kiri ketika belok kanan. Kalau terjadi insiden, lawannya pula yang disalahkan.
Di sini saya menggunakan istilah oknum anggota partai, karena selama ini setiap terjadi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota partai, yang diproses adalah pelakunya. Sedangkan partai tempat mereka bernaung tidak pernah turut serta bertanggung jawab. Yah, ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Dan besok-besoknya terjadi lagi, lagi dan lagi. Akhirnya oknum menjadi banyak, sedangkan partai tetap berdiri membusungkan dada.
Andaikan saja ada aturan yang berbunyi:
“Apabila ada dua orang atau lebih anggota partai yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindak pidana yang terbukti merugikan negara dan/atau pihak lain dalam masa satu lustrum semenjak partai tempat bernaung para pelaku disahkan, maka partai tersebut harus dibubarkan dan pelaku dikenakan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pelaku wajib mengganti kerugian yang diderita oleh negara dan/atau pihak lain.”
Dengan adanya aturan seperti di atas tentunya para petinggi partai akan berhati-hati dalam perekrutan anggota. Yang perlu diwaspadai dalam menerapkan aturan tersebut adalah munculnya oknum-oknum dari instansi lain. Nah, di sinilah media berita online garis lurus beserta jempol netizen diperlukan. Hahaha…
Kalau tidak ada aturan yang bisa menekan partai dari sisi perbuatan anggotanya, maka kesalahan yang sama akan terus berulang terjadi di negeri ini. Partai akan menjadi tempat berlindung para penjahat dalam melakukan aksinya. Jangan biarkan hal ini terjadi.
Jika partai ingin tetap dihormati di bumi pertiwi ini, maka bentuklah partai dengan benar. Ubahlah tujuan partai, jangan untuk kekuasaan. Tetapi betul-betul untuk membantu negara. Di mana negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang berdaulat dan ditaati oleh rakyat, maka partai sebagai sub organisasi yang menyuplai SDM dalam pemerintahan yang akan mengelola negara harusnya lebih peka terhadap kebutuhan rakyat dan isu-isu tentang wilayah negara agar partai tersebut benar-benar dipilih oleh rakyat karena sayang dan hormat
Sekarang ini rakyat memilih perwakilan partai dengan cara “wani piro”. Hal tersebut bukan menjadi rahasia lagi. Entah siapa yang memulai cara tersebut. Apakah pemilih atau orang yang dipilih?! Atau partai pengusung yang mengusulkan hal tersebut, karena dianggap sebagai strategi jitu dalam memenangkan calon yang mereka usung. Kalau calon mereka menang, tentunya nama partai mereka makin dikenal rakyat. Padahal belum tentu orang mengenal orang lain karena kebaikan yang dlakukan oleh orang yang dikenalnya tersebut. Bisa jadi ia kenal seseorang, karena ada perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang itu.
Untuk itulah perlu aturan yang bisa menekan partai, agar partai makin ketat dalam menyeleksi anggotanya dan lebih menyaring calon kandidat yang akan diusungnya, agar perbuatan buruk yang dilakukan oknum dalam partai tidak terus-terusan terjadi. Dan jika ada partai yang bisa melakukan “pembersihan” dari dalam mereka dan dibuktikan dengan tidak pernahnya anggota mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terutama anggota yang masuk dalam jajaran pemerintahan. Makan Partai tersebut layak diberi reward. Bisa berbentuk penghargaan, dana dan lain sebagainya.
Akhir kata, ini adalah mimpi saya saja. Karena sedikit kemungkinan bisa terwujud, karena yang membuat aturan adalah orang-orang yang diusung partai. Dan untuk pembubaran partai harus ada yang mengajukan permohonan. Dan Pemohon adalah pemerintah.
Yo wes lah…
Muaro,Bungo, 27/09/2024
Sangat mewakili masyarakat banyak🙏🙏