”Authoritarian Populism”, otoriter tetapi populer, adalah teori baru yang diamati dari populisme Marcos Jr tentang kesatuan dan persatuan. Begitu pula ‘makan siang gratis’ di Indonesia dan ide lainnya. Teori Daron Acemoglu dan James Robinson mengatakan bahwa Demokrasi bagai jalur sempit di mana ada pertarungan dua kekuatan, negara dan civil society yang seharusnya berkekuatan seimbang.
“Ketika seimbang, maka negara bisa dipaksa untuk tetap menjalankan mandat kostitusi untuk selalu merawat kebebasan/Demokrasi,” demikian ujar Wijayanto Ph.D., Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, pada diskusi panel Universitas Paramadina dan LP3ES yang bertema ‘’Koalisi Besar Bisa Menuju Demagog Otoriter”, Sabtu (18/05/2024).
“Ketika civil society terlalu lemah, maka hasilnya adalah otoriterisme dan totaliterisme. Jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan masyarakat sipil yang kuat saat ini, sehingga koalisi harus diartikan ada yang berdiri di luar kekuasaan untuk selalu menjalankan fungsi kritiknya, agar kekuasaan negara tidak berubah wujud menjadi leviathan ganas” tegas Wijayanto.
‘’Namun ketika civil society terlalu lemah, maka hasilnya adalah otoriterisme, totaliterisme,’’ tambahnya.
Menurut Wijayanto, Saat ini Indonesia jelas sangat membutuhkan masyarakat sipil yang kembali kuat. Koalisi harus diartikan ada yang berdiri di luar kekuasaan untuk selalu menjalankan fungsi kritiknya, agar kekuasaan negara tidak berubah wujud menjadi leviathan ganas.
‘’Di samping itu, harus dihindari pemborosan jumlah kementerian di kabinet mendatang. Hal itu juga untuk memberikan pengertian bahwa kekuasaan tidak selalu harus seragam pemikiran dan anti kritik, anti antagonisme. Padahal dalam demokrasi yang baik, kritisisme dan antagonisme adalah hal hal yang penting agar fungsi kontrol dan check and balancing tetap berjalan. Jika semua menjadi bagian dari kekuasaan maka akan membahayakan demokrasi,’’ Sambung Wijayanto.
Padahal dulu, semasa pemerintahan orde baru, tetap menyadari tentang perlu adanya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Contohnya ketika itu LP3ES sangat kuat, dan bisa berperan sebagai partner kritis dari pemerintah.
‘’Mantan presiden Suharto sendiri menyadari akan pentingnya gagasan-gagasan yang lain sebagai masukan. Hal itu yang tidak ada di masa reformasi, seakan-akan tidak memerlukan gagasan-gagasan yang lain,’’ tutup Wijayanto. (p17)
Advertisement
