Oleh: Sobirin Malian
Dosen FH UAD
Draf resolusi bocor “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia Davos pekan lalu adalah manifesto kolonialisme modern yang telanjang bulat. Dokumen tak bertanda tangan bertanggal 22 Januari 2026, yang bocor ke Drop Site News, mengungkap rencana rakus AS-Israel untuk merebut kendali total atas Gaza—bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai okupator bertopeng “perdamaian”. Ini bukan sekadar draf; ini blueprint kudeta yang terang-terangan menghapus kedaulatan Palestina. “Dewan Perdamaian” itu jelas bermaksud merampas kekuasaan absolut Palestina ke tangan elit Barat dan Zionis, yang jelas meremehkan suara rakyat Gaza yang sudah 15 bulan dihancurkan dengan cara genosida.
Bagaimanapun “Dewan Perdamaian” itu bertentangan dengan hukum internasional. Dalam hal ini PBB sebagai lembaga tunggal internasional yang membawahi lenbih dari 200 negara telah secara terang-terangan dikangkangi.
Piramida Kekuasaan Trump: Palestina di Dasar Lumpur
“Dewan Perdamaian” itu, struktur hierarkisnya mirip ala fasis: Trump sebagai “Ketua Dewan” di puncak, memegang kendali legislatif, eksekutif, dan yudikatif penuh, plus kekuasaan darurat tak terbatas. Tujuannya? mengubah Gaza jadi “wilayah bebas ekstremisme, terorisme, dan ancaman tetangga”—eufemisme untuk sterilkan perlawanan Palestina. Dewan sembilan orang ini eksklusif: Marco Rubio (Menteri Luar Negeri AS), Jared Kushner (menantu Trump, arsitek Deal of the Century gagal), Benjamin Netanyahu (PM Israel yang dituduh genosida), dan kroni-kroni lain. Bagaimana dengan pejabat Palestina? Nol suara di level atas. Mereka dibuang ke “Komite Nasional Administrasi Gaza” (NCAG), badan teknokrat rendahan yang diawasi ketat “Perwakilan Tinggi” Nikolay Mladenov—eks-menteri Bulgaria, boneka PBB yang pro-Barat. Kewenangan NCAG leluasa mengurus berbagai urusan sehari-hari, tapi hukum sipil-pidana Gaza bisa diubah sesuka hati “Dewan Eksekutif” Trump kapan saja. Jelas “Dewan Perdamaian” ini bukan pemerintahan transisi; ini penjajahan permanen, di mana Palestina jadi kuli di tanah sendiri.
Dalam jangka panjang “Dewan Perdamaian” mirip pemerintahan otorita dimana warga Gaza dicokok hidungnya yang menentukan apa pun di Gaza. Warga harus menerima apapun yang ditentukan oleh Tim Trump.
Zona Penjara dan Patroli Militer: Gaza Jadi Kamp Konsentrasi
Resolusi ini telah menciptakan “zona kemanusiaan” dan “koridor perlindungan sipil yang diawasi”—kedengaranya mulia, tapi realitasnya mengerikan. Zona-zona ini dipatroli “Pasukan Stabilisasi Internasional” (ISF) di bawah komando AS langsung, mirip pasukan NATO yang hancurkan Libya atau Irak. Akses bantuan kemanusiaan, air, listrik, makanan? Bersyarat patuh pada “rencana komprehensif” dewan. Politik Palestina? Dibungkam mereka “no option !” kecuali tunduk. Ini lanjutan blokade 18 tahun Israel, tapi kini dengan stempel Trump. Berlaku instan pas ditandatangani, tanpa referendum atau persetujuan rakyat Gaza. Sampai 27 Januari 2026, status resmi masih kabur—Departemen Luar Negeri AS tutup mulut saat ditanya Drop Site. Tapi jejaknya jelas: bangun dari resolusi PBB akhir 2025 yang mengesahkan pasukan Trump di Gaza, yang kini dimutasi jadi dewan paralel, tandingan Dewan Keamanan PBB.
Kritik Mematikan: Griffiths Bongkar Kebohongan
Martin Griffiths, mantan Wakil Sekjen PBB Urusan Kemanusiaan, tak berkompromi: “Ini mengubah warga Palestina jadi pelaksana keputusan orang lain, menghapus representasi sejati dan akuntabilitas.” Griffiths menyebut telah terjadi ketimpangan struktural ini; “jelas: Palestina dibatasi level teknokrat paling rendah.” Benar sekali—ini resep apartheid 2.0, di mana Gaza dibagi zona-zona seperti Bantustan Afrika Selatan, dikawal tentara asing. Trump berjanji “perdamaian abadi” di Davos, tapi ini perdamaian mayat: 45.000+ tewas Gaza sejak Oktober 2023, infrastruktur hancur, dan kini okupasi legal. Yang memuakkan Netanyahu tersenyum lebar, Rubio dan Kushner menghitung keuntungan properti mereka, sementara Mladenov jadi figuran Eropa. Di mana hak penentuan nasib sendiri Palestina? Hilang, diganti diktat Trump yang reelected November 2024.
Konteks Gelap: Dari Davos ke Gaza
Peluncuran “Dewan Perdamaian” di Davos 20 Januari 2026 itu bukanlah kebetulan—Trump mengincar legitimasi global pasca-inaugurasi Januari 2025. Ini menyambung Abraham Accords yang gagal, Deal of the Century yang menolak Palestina, dan bom-bom AS ke Yaman-Houthis yang terus berdentum. Kini Eropa terbelah: Jerman mendukung, Prancis ragu. Timur Tengah? Arab Saudi diam, Indonesia-Pro-Palestina gigit jari_Presiden Prabowo malah mendukung proposal “Dewan Perdamaian” Trump…ironis. Drop Site (ex-Intercept) membocorkan ini karena media arus utama bungkam. Belum ada konfirmasi resmi, tapi pola Trump jelas: janji besar, eksekusi imperialis. Gaza bukan pion catur—ini darah dan tanah 2 juta jiwa. Dunia harus menolak draf “Dewan Perdamaian” ini sebelum jadi kenyataan, atau sejarah dunia mencatat tahun 2026 sebagai lahirnya koloni AS ketiga di Timur Tengah. Ideologi agresor Amerika semakin nyata. Dunia harus bersikap, Lawan Amerika !..
