Reportase : Redaksi
“Kemunduran demokrasi yang berlangsung sampai hari ini menjadi semakin mirip era orde baru. Apa yang sudah terjadi pada hampir 10 tahun era Jokowi akan terus berlanjut pada masa Kepemimpinan Prabowo. Situasi akan lebih pesimistik dan lebih buruk,”
Demikian antara lain statement Wijayanto Ph.D, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, pada Diskusi ”Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru” Kerjasama Universitas Paramadina dengan LP3ES, Minggu (24/04/2024).
Diskusi yang menampilkan tiga narasumber lain tersebut dibuka oleh Rektor Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini, dengan moderator Septa Dinata, dosen Universitas Paramadina.
Pada bagian lain uraiannya, Wijayanto juga mensitir terdapat sekurangnya 6 karakteristik orde baru yang tercatat diulangi pada masa Jokowi, dan akan dialami kembali dengan intensitas yang lebih tajam dan tebal warnanya.
“Pertama, pengingkaran atas aturan main demokratis sebagaimana disitir oleh Ziblat dan Levitsky dalam buku “How Democracy Die”. Jadi apapun keputusan MK besok tidak akan ada sesuatu yang radikal. Pengingkaran atas aturan main demokratis telah terjadi ketika putra presiden Gibran Rakabuming Raka dicalonkan menjadi cawapres dengan merevisi UU Pemilu yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Wijayanto.
Hal itu tidak hanya menjadi sebuah pengingkaran tetapi juga akan menjadi sebuah legacy, dasar pedoman perilaku para politisi berikutnya di masa depan. Ada juga UU yang diputuskan tanpa konsultasi publik maksimal seperti Revisi UU KPK, UU Omnibus Law dll.
“Kedua, Akan terus berlanjutnya ideologi Neo Developmentalism yang sama seperti era orde baru. Itu akan membentuk perilaku ideologi yang dimaknai sebagai satu ide tentang pembangunan yang terlalu berfokus pada infrastruktur, tapi mengabaikan instrastruktur kultural atau non fisik. Mengabaikan demokrasi, budaya demokrasi, literasi politik, abaikan HAM, impunitas, abaikan kerusakan lingkungan, dan ke depan hal itu akan masih berlanjut, apalagi UU IKN jalan terus,” tandas Wijayanto lebih lanjut.
Hal Ketiga, akan juga berlanjutnya represi terhadap kebebasan berekspresi dari kelompok kritis masyarakat sipil termasuk media.
Keempat, Pelemahan oposisi di era Jokowi juga akan terus berlanjut. Diduga setelah Prabowo dilantik akan terbentuk sebuah koalisi pemerintahan dan parpol yang besar tanpa adanya oposisi.
“Sementara yang Kelima, Soal Dwi Fungsi Polri dan Dwi Fungsi TNI terjadi. Telah terdeteksi arahnya ke sana, semoga tidak terjadi tapi diprediksi akan terjadi. Pengisian jabatan-jabatan sipil akan diisi oleh para aparat,” Jelasnya lagi.
Terakhir atau Keenam, Menurut Wijayanto telah muncul hal yang baru, yakni Nepotisme.
“Jadi selama reformasi, Nepotisme yang mencolok baru sekarang terjadi dan merupakan hal baru. Presiden dengan segala cara mempengaruhi pengambilan keputusan agar putranya dapat menjadi pasangan capres dan cawapres. Langsung ataupun tidak langsung,” imbuhnya.
Wijayanto menilai 6 tanda-tanda di atas akan mempengaruhi perjalanan politik Indonesia ke depan. (p17)
