Oleh: Radhar Tribaskoro
Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)

Kita berhak meminta penjelasan tentang apa yang dilakukan atas nama kepentingan umum. Hak itu tidak harus menunggu restu dari orang yang sedang kita pertanyakan. Namun, sebuah pertanyaan dapat terhenti sebelum sempat diucapkan. Kita membayangkan surat somasi, panggilan pemeriksaan, biaya pendampingan, atau keluarga yang ikut gelisah. Kalimat yang semula terasa perlu akhirnya dihapus. Persoalannya tetap ada; suara yang hendak menjelaskannya menghilang.

Polemik somasi Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra membawa kita kepada persoalan tersebut. Pihak Golkar menilai pernyataan keduanya mengarah kepada Bahlil Lahadalia dalam dugaan penyadapan; Bahlil telah membantah keterlibatannya. Keberatan dan bantahan itu patut didengar. Kita juga perlu menjaga agar perselisihan ini tidak menanamkan anggapan bahwa mempertanyakan seorang pemimpin merupakan tindakan yang dengan sendirinya tercela.

Yang ingin saya pertahankan adalah kedudukan kita sebagai warga. Kita ikut menanggung akibat keputusan publik. Karena itu, kita berhak mengetahui alasannya, menilai kecukupannya, dan menyampaikan pengalaman yang mungkin tidak muncul dalam penjelasan resmi. Sebuah kehidupan bersama kehilangan sesuatu yang penting ketika orang merasa harus memilih antara mengatakan apa yang dialaminya dan mempertahankan ketenteraman keluarganya.

Pada 1784, Immanuel Kant menyerukan sapere aude: beranilah menggunakan akal sendiri. Pencerahan, dalam uraiannya, merupakan proses keluar dari ketergantungan pada orang lain untuk berpikir bagi kita. Kant juga menggambarkan para penuntun yang memelihara ketergantungan itu dengan menakut-nakuti manusia tentang bahaya berjalan sendiri. Ia membela penggunaan akal di hadapan publik, yakni kebebasan seseorang menyampaikan penalarannya sebagai pemikir kepada khalayak pembaca.

Saya membaca seruan itu sebagai ajakan untuk mengambil kembali tanggung jawab atas penilaian kita. Nama besar, jabatan tinggi, dan dukungan yang riuh dapat menarik perhatian, tetapi alasan tetap harus diperiksa. Kematangan berpikir terlihat ketika kita mampu mengatakan bahwa sesuatu belum jelas, lalu mencari penjelasannya tanpa menyerahkan kesimpulan kepada orang yang paling berkuasa atau paling keras berbicara.

Tentu, kita perlu memahami orang yang takut. Kehilangan penghasilan karena harus menghadapi proses hukum merupakan persoalan nyata bagi sebuah keluarga. Kemampuan membayar pengacara juga tidak merata. Mengajak warga berani harus disertai kesediaan membantu mereka. Seruan tentang keberanian akan terdengar hampa apabila diucapkan dari tempat aman kepada orang yang harus menanggung seluruh akibatnya sendirian.

Di sinilah pertanyaan tentang kenyataan publik menjadi penting. Kenyataan publik mencakup keputusan yang memengaruhi hidup bersama, cara keputusan itu dijalankan, dan akibat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah mempunyai laporan tentang keberhasilan sebuah program. Warga mempunyai pengalaman ketika berhadapan dengan pelaksanaannya. Keduanya perlu dipertemukan agar penilaian kita semakin dekat kepada apa yang sungguh terjadi.

Bayangkan seorang ibu yang diberi tahu bahwa pelayanan sudah berjalan baik, sementara ia berkali-kali pulang tanpa memperoleh pelayanan yang dijanjikan. Ketika ia mempertanyakan keadaan itu, ia sedang membawa pengalaman ke dalam percakapan publik. Pengalaman tersebut mungkin belum menjelaskan seluruh sistem, tetapi cukup untuk meminta pemeriksaan atas bagian yang tidak bekerja.

Warga tidak harus terlebih dahulu menguasai seluruh statistik agar boleh menceritakan pengalaman itu. Ia juga tidak perlu mempunyai gelar untuk menanyakan mengapa keputusan tertentu diambil. Pengetahuan seorang warga mungkin terbatas, tetapi keterbatasan tersebut justru menjadi alasan untuk bertanya. Jika orang diwajibkan mengetahui seluruh jawaban sebelum mengajukan pertanyaan, proses mencari tahu tidak pernah dimulai.

Mempertanyakan kenyataan publik berarti memeriksa hubungan antara apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dialami. Penjelasan resmi dapat diuji melalui dokumen serta pengalaman masyarakat. Tuduhan yang beredar di media sosial harus menghadapi pengujian yang sama. Kita tidak mendekati kebenaran hanya dengan berpindah dari mempercayai pemerintah tanpa pemeriksaan menjadi mempercayai semua penentangnya.

Kemandirian berpikir meminta kesungguhan yang lebih besar. Kita perlu berani memeriksa kabar yang menguntungkan kelompok sendiri, mengakui kekuatan penjelasan pihak yang tidak kita sukai, dan mengubah kesimpulan ketika bukti berubah. Dukungan politik tetap dapat kita miliki. Namun, dukungan itu tidak boleh mengambil alih pekerjaan akal kita.

Dalam percakapan seperti ini, nama seorang politikus boleh disebut ketika relevan dengan tanggung jawab publiknya. Keputusan mempunyai pengambil keputusan. Wewenang mempunyai pemegang wewenang. Pertanyaan sering membutuhkan alamat yang jelas agar jawaban dapat diminta dan dinilai. Sebuah nama yang dipakai untuk menghimpun kepercayaan masyarakat juga dapat menjadi alamat permintaan pertanggungjawaban.

Politikus tetap berhak atas martabat dan perlakuan adil. Kehidupan pribadinya tidak seluruhnya menjadi urusan masyarakat. Tetapi kepercayaan politik memang terbentuk melalui penilaian yang terus berlangsung. Warga dapat menghormatinya sebagai manusia sambil meragukan kecakapan, keputusan, atau penjelasannya. Hak atas kehormatan tidak mengharuskan masyarakat memberikan penilaian politik yang selalu menguntungkannya.

Tanggung jawab kita terletak pada kejujuran mengenai apa yang kita ketahui. Mengatakan bahwa sebuah informasi perlu diperiksa berbeda maknanya dari memastikan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan. Menyampaikan sumber dan keterbatasannya membantu masyarakat menilai dugaan secara wajar. Sekadar menambahkan kata diduga tidak cukup apabila seluruh uraian sudah menggiring pembaca kepada kepastian yang belum kita miliki.

Begitu pula, menghilangkan nama tidak otomatis membuat suatu pernyataan adil. Ciri-ciri yang sangat khusus dapat menunjuk seseorang dengan jelas. Yang perlu kita bangun adalah keberanian berbicara secara bertanggung jawab: menyatakan apa yang menjadi persoalan, mengapa kita mempertanyakannya, serta bagian mana yang masih memerlukan penjelasan. Cara ini memberi kesempatan kepada orang yang ditanya untuk menjawab dengan tepat.

Saya menganggap kesediaan dikoreksi sebagai bagian dari keberanian. Orang yang berani bertanya harus memberi tempat bagi kemungkinan bahwa jawabannya akan mengubah pandangannya. Kalau bantahan, diam, maupun penjelasan semuanya dianggap membuktikan kesalahan, kita telah menutup jalan menuju pengetahuan. Pertanyaan yang sehat mempunyai kemungkinan untuk terjawab.

Landasan kewargaan ini juga hidup dalam konstitusi kita. UUD 1945 menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat serta hak mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pada saat yang sama, konstitusi melindungi kehormatan dan martabat serta mengharuskan penghormatan terhadap hak orang lain. Jaminan tersebut menempatkan kebebasan berbicara dan perlakuan adil dalam satu kehidupan hukum.

KUHP pun memberi tempat bagi kepentingan umum. Pasal 433 ayat (3) memuat pengecualian pemidanaan terhadap perbuatan yang diatur pada ayat sebelumnya apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Penerapannya memerlukan penilaian atas konteks dan unsur perbuatan. Kehadiran ketentuan ini mengingatkan bahwa hukum harus membaca tujuan dan keadaan suatu pernyataan, bukan berhenti pada keberatan pihak yang merasa dirugikan.

Komite HAM PBB juga menegaskan bahwa figur publik, termasuk pemegang kekuasaan tertinggi, sah menjadi sasaran kritik dan oposisi. Perasaan tersinggung seorang tokoh tidak dengan sendirinya cukup untuk membenarkan sanksi. Aturan pencemaran harus menjaga kebebasan berekspresi dan memperhitungkan kepentingan publik.

Dasar-dasar itu memberi kita alasan untuk berdiri tegak ketika menyuarakan persoalan bersama. Kita tidak perlu mengawali setiap pertanyaan dengan perasaan telah melakukan kesalahan. Surat keberatan menyatakan posisi pihak yang mengirimkannya. Surat itu belum merupakan putusan bahwa penanya bersalah. Ia dapat ditanggapi dengan penjelasan, bukti, koreksi bila diperlukan, dan pendampingan yang tepat.

Saya tidak hendak menjanjikan bahwa setiap ucapan yang dimaksudkan untuk kepentingan publik pasti terbebas dari proses hukum. Keberanian yang dapat kita bangun bertumpu pada pengetahuan akan hak, ketelitian menyampaikan informasi, dan keyakinan bahwa pertanyaan yang beralasan layak mendapat perlindungan. Menghilangkan ketakutan berarti memperkuat dasar untuk bertindak, sekaligus mengurangi keadaan yang membuat warga merasa tidak berdaya.

Karena itu, keberanian merupakan pekerjaan bersama. Organisasi masyarakat dapat membantu warga menyusun kronologi dan menyimpan dokumen. Jurnalis dapat memeriksa informasi serta memberi ruang bagi penjelasan yang relevan. Kampus dapat membantu menguji argumen. Bantuan hukum membuat warga mampu memahami dan menghadapi proses yang sering terasa asing. Dukungan semacam ini memberi bentuk nyata kepada kebebasan yang tertulis dalam konstitusi.

Kita pun dapat memulainya dalam pergaulan sehari-hari. Ketika seseorang menyampaikan keluhan yang masuk akal, kita dapat membantu memperjelasnya sebelum menghakimi keberaniannya sebagai kenekatan. Jika informasinya keliru, kita membantunya mengoreksi. Jika pertanyaannya beralasan, kita ikut menjaga agar ia mendapat jawaban. Warga yang mengetahui bahwa ia akan didampingi mempunyai kesempatan lebih besar untuk berbicara dengan tenang.

Tanggung jawab yang lebih besar berada pada lembaga negara. Aparat perlu memeriksa isi pernyataan, konteksnya, serta unsur hukum secara cermat. Pemegang jabatan perlu memberi penjelasan yang dapat diperiksa. Sebuah demokrasi tidak sepatutnya menggantungkan kebebasan warganya pada kesanggupan mereka menghadapi tekanan. Kebebasan memerlukan perlindungan yang bekerja, termasuk bagi orang yang tidak memiliki nama besar.

Pemerintah sendiri membutuhkan warga yang bersedia berbicara. Keluhan dapat menunjukkan bagian pelayanan yang luput dari laporan. Pertanyaan dapat mengungkap pertentangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya. Jika orang memilih diam karena takut, pemerintah berisiko menerima gambaran yang terlalu menyenangkan tentang pekerjaannya sendiri. Kesalahan dapat bertahan lebih lama karena informasi yang diperlukan untuk memperbaikinya tidak sampai.

Dengan demikian, warga yang bertanya dapat membantu menjaga negara tetap dekat dengan kehidupan masyarakat. Tentu, pemerintah boleh membantah kritik yang keliru. Bantahan yang disertai alasan memberi masyarakat bahan untuk belajar. Hubungan semacam itu memungkinkan kepercayaan tumbuh melalui pengalaman bahwa suara didengar dan penjelasan dapat diuji.

Saya ingin kita mengingat bahwa kemerdekaan berpikir juga mencakup hak mengatakan, saya belum yakin. Kalimat itu membuka ruang untuk penjelasan lebih lanjut. Kita dapat mendukung sebuah program sekaligus mempertanyakan pelaksanaannya. Kita dapat mengharapkan seorang pemimpin berhasil sekaligus menuntut pertanggungjawabannya. Kepedulian terhadap kepentingan bersama justru memberi alasan untuk terus memperhatikan bagaimana kekuasaan dijalankan.

Keberanian yang kita perlukan mungkin dimulai dari hal sederhana: menulis pengalaman dengan jujur, meminta dasar sebuah keputusan, atau mempertahankan pertanyaan yang belum dijawab. Kita tidak harus berteriak untuk memiliki suara. Ketegasan dapat hadir dalam kalimat yang tenang, tepat, dan bersedia diuji.
Seruan sapere aude memperoleh maknanya dalam keberanian sehari-hari itu. Kita mengambil tanggung jawab atas pikiran sendiri, lalu membawanya ke ruang tempat orang lain dapat menanggapi. Di sana kita belajar bahwa kemandirian dan kesediaan mendengar dapat tumbuh bersama.

Saya ingin hidup dalam masyarakat yang membuat orang merasa aman untuk mengatakan apa yang dialaminya dan cukup dipercaya untuk didengar ketika bertanya. Masyarakat seperti itu kita bangun dengan menjaga kebenaran, membuka ruang koreksi, dan mendampingi orang yang menyuarakan persoalan bersama. Hak untuk bertanya menjadi sungguh hidup ketika warga dapat menggunakannya tanpa merasa harus menghadapi dunia sendirian.===

CIMAHI, 13 November 2026

Advertisement

Tinggalkan Komentar