(Wawancara Khusus dengan Ishak Rafick, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute)
Ada 4 faktor yang akan mempengaruhi konstelasi ekonomi-politik dunia dalam 10 tahun ke depan. Keempat faktor itu adalah pangan, air, energi, dan logam. Siapapun atau negara mana pun yang menguasai rantai pasokan keempat faktor ini akan bisa mengatur negara-negara lain. Bahkan bila ada yang menguasai rantai pasokan salah satu faktor ini pun, bisa ikut menentukan nasib negara lain.
Keempat faktor itu, kata Ishak Rafick, ada berlimpah di Indonesia. Namun pemerintah tidak menguasainya akibat kesalahan tata kelola dan manajemen yang panjang. Pertanyaannya: siapakah yang menguasai produksi dan distribusi pangan, air, energi, dan logam – termasuk tanah langka (disprosium, terbium, torium, uranium dll yg jadi bahan energi yg bisa dikemas) di negeri ini?
Jawabnya adalah Oligarki. Mereka adalah warisan Orde Baru, yang telah berkembang dari 9 Konglomerat superkuasa menjadi 30 bersama anak cucu yang sudah lincah berkiprah. Ikut menguasai keempat faktor diatas adalah perusahaan-perusahaan multinasional, dan raja-raja kecil daerah. Plus mereka yang memegang posisi penting dalam perizinan. Mereka tidak tunduk kepada pemerintah, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan hukum-hukum republik. Mereka punya kekuatan dan kecerdasan mengakalinya.
Itu sebabnya dengan potensinya, yang luar biasa kaya sumber daya alam ini (SDA), Indonesia menjadi penting. Indonesia jadi incaran negara-negara adikuasa dan lembaga-lembaga rentenier dunia pengelola dana (hedge fund).
Bukan untuk dijadikan partner untuk menguasai dunia, tapi sebagai titik awal dari rantai industri keempat faktor tsb. Alias mereka menginginkan Indonesia jadi pemulung saja. Meminjam istilah Bung Karno Indonesia mau dijadikan bangsa koeli dan koelinya bangsa-bangsa. Atau menurut Masa Depan Institute kita mau dijadikan 3 in 1: pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka – termasuk produk intelektual LGBT, kebencian pada agama, dan yang semacam itu. Perjuangan kemerdekaan adalah penolakan terhadap keterhinaan ini. Para pendiri republik mau menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan budak.
Tugas pemerintah Prabowo adalah menghentikan proses yang menghinakan tsb sebagaimana diamanatkan UUD 1945:
1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia (dari serangan militer dan bisnis).
2. Mensejahterakan rakyat.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
5. Menghapuskan penjajahan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.
Presiden Prabowo, kata bang ishak, sebenarnya sudah berada di jalan yg benar untuk memperbaiki kehidupan bernegara dan memakmurkan rakyat. Dia sangat mengerti persoalan bangsa dan kanker ganas yg menggerogoti sekujur tubuh ibu pertiwi, bila dilihat dari pidatonya saat pelantikan di depan MPR, 20 Oktober 2024. Juga dari bukunya yg luar biasa Paradoks Indonesia. Tak heran bila rakyat, aktivis, dan kaum intelektual – termasuk saya, berharap Prabowo memang menempuh jalan baru yg lebih berdaulat.
Namun kerusakan yg dibuat JKW 10 tahun sudah demikian luasnya, sehingga perlu dipetakan dulu agar tahapannya jelas. Abaikan dulu hal-hal yg tidak perlu, misalnya redenominasi Rupiah, Rupiah digital dan yg semacm itu. Juga kesepakatan dengan Trump sekaitan dgn Tarif yg telanjur diteken dan Board of Peace (BoP)yg mengamankan ambisi penjajahan Israel dan membuat Prabowo kehilangan simpati terutama oleh mayoritas rakyatnya di dalam negeri.
Ada berbagai jebakan Jkw atau ranjau-ranjau yg mesti dibereskan lebih dulu. Bisa disebut disini misalnya 17 menteri sumbangan JoKo Widodo yg menguasai pos-pos penting (DEN, Mendagri, Menko Perekonomian, ESDM, Kehutanan, Perdagangan, Menko Perekonomian, Kapolri, Mentri Kelautan dan Perikanan, Menneg BUMN, dll – baru 5 direshuffle), plus puluhan wamen.
Dari berbagai liputan media, laporan PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, dan pergolakan di daerah strategis dan kaya tambang dan mineral. Ini umumnya berkaitan dg proyek swasta yg diberi cap proyek strategis nasional (PSN) mulai Rempang, Seruyan, Kalimantan, Morowali, Sangihe, Papua, Kendeng, Wadas sampai Banten. Rakyat yg seharusnya menjadi kaya karena ditemukannya kekayaan tambang dan mineral di daerahnya, malah diusir dari kampung-kampung mereka seperti zaman penjajahan kompeni (VOC) dulu. Nasib mereka mirip rakyat Palestina yg digusur Israel.
Orang-orang penting ini disinyalir terlibat. Juga dalam obral izin dan pembiaran perusakan dan penggundulan hutan, perluasan konsesi tambang diam2, penambangan di pulau2 kecil yg menimbulkan kerusakan lingkungan dan habitat laul, penambangan illegal dan legal tapi curang, dsb. Dampaknya sudah dirasakan rakyat dengan berbagai bencana banjir bandang dahsyat yg memporandakan provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Daerah-daerah lain ada yg sudah lebih dulu tertimpa bencana. Ada juga yg sedang menunggu, karena tata kelola yg sama zhalimnya.
Prabowo sebagai Presiden diharap jadi promotor penegakan hukum. Sebab orang-orang penting itu dan konglo yg diuntungkannya selama masa Jkw tak tersentuh hukum. Tentu ini harus diproses Yg bersalah harus dihukum berat. Yg tak bersalah dibebaskan. Mengemis belas kasihan oligarki untuk mengembalikan hasil rampokan dan penilapen pajak lewat pat gulipat restitusi, jelas tidak efektif dan jadi bahan ketawaan. Palu Hakimlah yg jadi penentu.
Lebih jauh lagi Jkw masi cawe-cawe mempengaruhi kebijakan dan penegakan hukum. Jkw terbukti cukup piawai mengamankan ambisinya membangun dinasti. Sebelum pemilihan presiden dia berhasil memasukkan putra sulungnya yg belum memenuhi syarat sebagai cawapres dengan melanggar konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi. Sehingga Gibran berhasil jadi wapres, meski digelari Anak Haram Konstitusi.
Ada hitung-hitungan politik di balik itu, yg seakan berharap dalam perjalanan waktu Presiden akan berhalangan tetap – entah karena sakit atau stroke atau dimakzulkan karena gagal membawa perubahan nasib rakyat. Momen itu akan membuka peluang periode ketiga Jkw lewat Gibran. Ini membuat aktivis, kaum intelektual, kaum milenial, dan para purnawiran Jendral meradang. Tagar mereka Tangkap Jkw, Makzulkan Gibran! DPR/MPR harus mendengar suara rakyat ini. Bukan bersikap seolah tak bertelinga seperti ayam dan unggas.
Ada juga upaya lain yg bikin curiga sebelum pelantikan Presiden. Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) – sekedar menyebut sebagian saja. Juga penggantian komisioner KPK, penggantian mentri dari PDIP yg dianggap tak patuh, mengkapling daerah-daerah kaya tambang dan strategis buat konglomerat (oligarki) lewat PSN, UU Omnibus Law (Cipta Kerja) dan turunan-turunannya yg melegalkan perampasan tanah-tanah rakyat dan adat untuk investor.
Jelas dibutuhkan roadmap (peta jalan) untuk itu agar lebih komprehensif dan terstruktur menuju Indonesia Emas 2045. Dalam video 28 menitan ini bang Isak membuat semuanya terang dan simple. Ini telah tayang pertama kali 130625. Lalu tayang lagi 181125 setelah Presiden mendapat tekanan tarif Trump yang ujungnya merubah Indonesia, yg mau mandiri dalam urusan energi dan pangan, menjadi pasar buat AS.
Jkw 10 tahun telah kasih karpet merah buat China menguasai Indonesia sambil menyenangkan AS dengan memperpanjang konsesi tambang emas Freeport 20 tahun (sampai 2041).
Kini giliran Prabowo membiarkan AS menaklukkan Indonesia (simak video FC beberapa waktu lalu ‘Trump Ubah Indonesia Jadi Pasar’). Dan agar Trump makin syur, konsesi Freeport diperpanjang lagi 20 tahun, yaitu boleh mengeruk emas, tembaga, dll sampai 2061. Sampai tak ada sisa buat anak cucu? Apakah Indonesia masi berdaulat di hadapan Presiden AS Donnald Trump?
Paparan di atas jelas bikin kaum intelektual, aktivis, dan pencinta tanah air cemas dan meriang. Sehingga kritik terhadap jalannya pemerintahan 1,5 tahun Prabowo semakin santer dan tak terbendung. Presiden Prabowo mestinya menghargai kepedulian mereka ini di tengah kabinetnya yang kelewat gemoy dan lamban. Juga DPR yang ogah melaksanakan tugasnya menjaga kepentingan rakyat.
Yang paling kasat mata adalah sikap diam mereka, ketika melihat lambannya pemerintah dalam penanggulangan dan pembangunan kembali 3 provinsi bencana (Aceh, Sumut, Sumbar). Juga ketidakpedulian mereka melihat perampasan tanah-tanah adat dan rakyat buat konglo dengan cap PSN, penggundulan hutan, illegal loging, penambangan illegal, dll. DPR dan pemerintah tampak seperti dikendalikan oleh bos yg sama, oligarki.
Aktivis dan kaum intelektual ini bukanlah musuh negara. Siapa musuh negara? Itulah mereka yang mengobral perizinan tanpa kontrol, para koruptor, perusak hutan, mereka yg menilap pajak lewat pat gulipat restitusi, para penambang illegal, perusak daerah aliran sungai, mereka yg menjual produk komoditas pertambangan dan perkebunan dengan harga internasional ketika krisis dan yg semacam itu. Sementara hasil ekspor mereka tak mampir di BI, sehingga devisa kita tetap kuntet di kisaran US$ 146 – 156 Miliar. Itu pun sebagian dibangun dari utang.
Bila Prabowo mengarahkan kemarahannya kepada para pencinta tanah air yg kritis ini, maka para penjahat yg sebenarnya berpesta pora. Ini pada gilirannya akan mengundang tsunami sosial yg berdarah-darah, berbau SARA dan etnis. Kerusuhan sosial dahsyat seperti 1997/98 bisa terulang dipicu oleh kemiskinan, keputusasaan, dan perasaan tertipu. Sasarannya nanti pastilah para konglomerat pencipta kemiskinan, kabinet, dan wakil rakyat. Demo dahsyat Agustus lalu cuma sebuah intro. Kabinet, wakil rakyat, orang parpol dan ormas serta pencinta tanah air mesti simak video ini. Juga narasi di bawahnya yg menyoroti kejadian mutakhir.
Presiden Prabowo, kata bang Ishak, mesti bertindak cepat untuk menempuh jalan baru yg lebih berdaulat. Bukan jalan-jalan lama yg sudah terbukti gagal. Dengan potensi kekayaan alam, kesuburan tanah, hutan, laut, danau dan sungainya, plus kekayaan tambang dan mineralnya, bila dikelola sesuai amanat UUD 1945, fasal 33 (3) Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat.
Dengan patokan itu, maka negara bisa dapat 60 persen dari minerba, hutan, perkebunan, dan lautnya. Rinciannya: 40 persen pemerintah, karena telah memberi konsesi, infrastruktur, dan pengamanan. 20 persen rakyat sebagai zakat tambang. Pasal 33 (3) UUD 1945 diambil dari zakat. Dari bagian inilah dijamin perumahan, pendidikan dan kesehatan rakyat. Bahkan listrik dan airnya bisa gratis. Lalu investor dapat 40 persen, krn telah keluar biaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasinya menjadi sesuatu yg berharga.
Jadi semua UU (Minerba, Agraria, investasi, perpu, perpem, dan peraturan mentri serta kontrak-kontrak pertambangan dan konsesi, energi perkebunan, hak pengusahaan hutan yg bertentangan dg UU 1945 harus dicabut atau diamandemen. Dengan itu wibawa Presiden akan terangkat di hadapan oligarki, mentri-menterinya, aparat hukum, dan rakyat sudah pasti. Prabowo bisa pimpin Asia dg memainkan kepentingan negara lain dan SDA kita.
China sangat piawai memainkan kepentingan negara lain, baik dlm bentuk ekspor SDA, maupun investasi, kredit dan pasarnya. Jepang salah satu korbannya. Juga Indonesia zaman Jkw yg terpaksa harus mengimpor jutaan tenaga kerja China (tka) karena kredit dan investasinya dipaket dengan bahan baku dan tenaga kerja. AS juga melakukan hal serupa merubah negara lain jadi pasar, pusat bahan baku, dan tenaga kerja murah dg injak kaki.
Contoh paling mutakhir adalah tarif Trump yang menghancurkan cita-cita Prabowo untuk memakmurkan rakyat, swasembada pangan, membangun industri, dan energi (simak liputan FC Trump Ubah Indonesia Jadi Pasar). Dan akhirnya berujung pada jebakan Board of Peace (BOP) yg membelokkan Prabowo dari membela Palestina jadi membela perluasan penjajahan Israel.
Keputusan tarif Trump, sebagaimana telah dipaparkan FC, telah dibatalkan Mahkamah Agung AS. Namun Prabowo, yg tak dapat info yg baik dari orang-orangnya, sudah telanjur ditandatangani. Bila ingin menyelamatkan Presiden, MA atau DPR mesti membatalkan kesepakatan yg telah diteken Prabowo.
Sedangkan di dalam negeri bila ingin menjadi Presiden sejati, setidaknya setingkat Soekarno dan Soeharto, ada 4 hal yg mesti dilakukan Prabowo. Apa saja? (Setiawati AR)
