Oleh: Sobirin Malian (Dosen FH UAD)
Dalam diskursus politik Indonesia hari ini, ada sebuah paradoks yang menggelitik nalar publik. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan kabinetnya sebagai “Zaken Kabinet”. Sebuah istilah mentereng yang ditarik dari memori sejarah Kabinet Natsir hingga Djuanda, yang secara harfiah bermakna kabinet para ahli. Namun, jika kita membedah anatomi struktur yang ada saat ini, muncul pertanyaan besar: apakah kita sedang menuju profesionalisme, atau justru sedang terjebak dalam inflasi jabatan yang akut?
Defisit Makna di Balik Label Profesional
Secara terminologi, Zaken Kabinet adalah antitesis dari bagi-bagi kursi politik. Ia mensyaratkan kursi institusi diduduki oleh figur yang sudah “selesai” dengan urusan teknis di bidangnya. Logikanya sederhana: seorang ahli tidak perlu lagi meraba-raba atau melakukan trial and error. Mereka datang untuk mengeksekusi, bukan untuk belajar.
Namun, realitas Kabinet Merah Putih menyuguhkan pemandangan berbeda. Ketika akomodasi politik terlihat lebih dominan daripada seleksi berbasis kompetensi murni, label zaken kehilangan substansinya. Jika jabatan menteri masih menjadi kompensasi atas dukungan koalisi, maka istilah “profesional” tak lebih dari sekadar pemanis retorika. Kita justru melihat risiko besar di mana para pejabat baru ini masih harus melalui fase transisi yang panjang, padahal “jam pasir” persoalan bangsa sudah hampir habis.
Paradoks Kabinet Gemuk dan Inflasi Birokrasi
Ketidaktepatan kedua yang mencolok adalah soal skala. Sejarah mencatat bahwa kabinet ahli di mana pun di dunia cenderung ramping (lean). Logikanya: seorang ahli yang kompeten hanya membutuhkan tim yang solid dan birokrasi yang efisien, bukan pasukan yang masif.
Kondisi hari ini justru menunjukkan “obesitas” struktur. Penambahan jumlah kementerian serta penempatan Wakil Menteri (Wamen) yang seolah menjadi kebutuhan mutlak, menandakan adanya pelencengan dari marwah kabinet ahli. Alih-alih lincah, pemerintah justru menciptakan lapis-lapis baru yang berpotensi memicu kerumitan koordinasi. Inilah “Inflasi Kabinet”—di mana nilai sebuah jabatan terdegradasi karena jumlahnya yang berlebih, sementara fungsinya sering kali tumpang tindih.
Tantangan Global dan Domestik yang Menghimpit
Ironisnya, eksperimen “kabinet gemuk” ini dilakukan di tengah badai tantangan yang sangat berat. Secara eksternal, ketidakpastian global mencapai titik nadir akibat eskalasi perang di Timur Tengah yang mengancam stabilitas energi dan rantai pasok dunia. Indonesia tidak sedang berada di perairan yang tenang.
, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga restrukturisasi program sosial lainnya adalah medan magnet masalah jika tidak dikelola dengan presisi tingkat tinggi.<br><br>Program-program ini bukan sekadar janji kampanye, melainkan kebijakan yang memakan biaya triliunan rupiah. Jika pengelolaannya diserahkan kepada kabinet yang masih sibuk “beradaptasi” dengan struktur baru yang gemuk, maka risiko kegagalan bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman nyata. <br><br><strong>Menanti “Benturan” Realita</strong><br><br>Mungkinkah “kesalahpahaman” terminologi ini akan diluruskan? Politik sering kali enggan mengakui kekeliruan narasi secara terbuka. , realitas akan menjadi hakim yang paling adil. Beban fiskal yang terbatas tidak akan mampu menanggung birokrasi yang lamban dalam waktu lama. Jika dalam 100 hari atau satu tahun pertama birokrasi justru macet karena terlalu banyak kepala yang harus berkoordinasi, publik akan menyadari bahwa “gemuk” tidak berarti “kuat”.</p>
<p>Sudah saatnya pemerintah melakukan sinkronisasi antara ambisi dan realitas. Mengembalikan makna zaken pada tempatnya: jabatan untuk keahlian, dan struktur untuk fungsi. Tanpa pelurusan ini, kita hanya akan terjebak dalam seremoni politik yang mahal di tengah kondisi rakyat yang kian terjepit.</p>
</div>
<footer>
<div class=)
