Reportase : Red
Jakarta, Kansnews.com – Universitas Paramadina dan INDEF mengadakan diskusi publik bertemakan “Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN?” diadakan melalui zoom meeting pada Rabu (16/10/2024).
Dalam pengantarnya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J Rachbini menyatakan bahwa jangan sampai para menteri atau partai main-main dengan APBN. “Ini jelas angin segar, tapi apakah hal itu bisa dipercaya dan berlanjut implementasinya, itu semua tergantung di lapangan nanti” tuturnya.
Dr. M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF mengungkapkan bahwa Pak Prabowo harus punya rasa komitmen yang kuat dan lebih besar agar tak terulang lagi pada masa pemerintahannya seperti masa sebelumnya presiden Jokowi.
Menurutnya, Pak Prabowo harus punya visi misi baru dan tentunya performa baru dengan berbagai pertimbangan baru. Dengan adanya penambahan kursi Menteri artinya akan menambah beban APBN di mana beban belanja pegawainya cukup besar. “Kabinet gemuk ini akan mempunyai tantangan tersendiri di hari ke-100 pertama presiden Prabowo menjabat. Maka, mungkinkah? Asalkan dari presidennya punya kontrol penuh dengan transparansi dan akuntabilitas” tegas Rizal.
“Sebuah kabinet pemerintahan yang didesain selama 2 periode, kemudian Pak Prabowo berani atau tidak melakukan reshuffle itulah yang menjadi pertanyaannya” kata Dr. Hendri Satrio, Dosen Universitas Paramadina.
Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat menilai bahwa ini adalah sebuah kabinet ‘yang penting Prabowonya dilantik dulu’, di mana posisi apa yang pak Jokowi suka dan mau lakukan saat ini akan dilakukan dan baru dirombak kemudian. Maka tidak bisa dengan mengakali APBN, sangat sulit untuk langsung untuk bergerak dan sangat kompromistis maka dengan ini pemerintahan Pak Prabowo mewarnai fenomena kemenangan yang membebani negara.
Ia merasa bahwa kabinet ini membebani anggaran negara, tak hanya belanja tetapi juga infrastrukturnya yang sangat banyak dibangun. Secara kualitas sangat tidak yakin dengan realitas dan kualitas yang sangat buruk terlihat dengan jelas terjadi hingga saat ini. Di mana posisi Menteri lama presiden Jokowi sudah diketahui track recordnya dan buruk-buruknya masih digunakan oleh pak Prabowo dan menjadi tim suksesnya.
“Kabinet ini akan dikenang dengan kabinet hasil kemenangan elektoral dan membebani negara” tegas Hensat.
Septa Dinata, M.Si., Dosen Universitas Paramadina melihat pidato Presiden terpilih, sebenarnya memberi angin segar karena ingin menciptakan pemerintahan bersih. Tetapi di sini lain terlihat belum apa-apa muncul indikator-indikator yang agak kontra produktif.
“Maka nanti jika PDIP pun masuk, maka Indonesia tidak akan punya partai oposisi. Mayoritas yang terlibat korupsi, maka akar utamanya adalah ketika para menteri yang berlatarbelakang partai maka independesi sulit untuk dijaga” tutur Septa.
Septa melihat ada beberapa Menteri ditumbalkan untuk beberapa kasus tertentu, dimana ada kekuatan besar dan tidak bisa di sentuh secara hukum. Pembiayaannya sangat mahal belum lagi masalah operasional bagi para Menteri yang akan di lantik beberapa hari ini.
