Jokowi memang sudah meninggalkan Istana, tetapi warisan jejaring kekuasaannya masih ada. Prabowo kini menduduki istana, tapi tidak menguasai sepenuhnya instrumen dan aparat negara. Ini pelajaran penting dari terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan sejumlah jendral polisi. Ini soal seni berkuasa: bukan siapa pemegang kekuasaan, melainkan siapa pengendalinya.
Satu fakta ironis yang membuat skandal ini menarik. Prabowo baru saja memberikan kepercayaan kepada Jendral Listyo Sigit untuk mengepalai Kantor Staf Presiden (KSP), duduk di lingkaran paling dekat dengannya. Mantan Kapolri yang menjadi bagian penting dari arsitektur kekuasaan era Jokowi, dipertahankan di lingkaran terdalam pemerintahan Prabowo, sebagai simbolik “politik keberlanjutan”. Tapi justru di sini episentrum gempa tektonik politik terjadi. Ini kisah klasik pengkhianatan politik “orang dalam”.
Pernah terjadi di Jerman (Barat) di era perang dingin, 1974. Günter Guillaume, asisten pribadi Kanselir Willy Brandt, ternyata adalah agen rahasia Jerman Timur (Stasi). Brandt mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab politik atas skandal ini. Di Perancis, pada 1983-1986, skandal penyadapan terhadap 114 individu yang dianggap mengganggu kepentingan keamanan terungkap. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada aparat pelaku yang terkait dengan pemerintahan Presiden Mitterrand.
Di Amerika, Direktur FBI, J. Edgar Hoover, bisa memimpin FBI selama 48 tahun (1924-1972), dengan menyadap dan memata-matai delapan presiden Amerika, dari era Calvin Coolidge hingga Richard Nixon. Ia menyimpan X-files informasi perilaku dan kebijakan presiden yang sedang berkuasa untuk membangun pengaruh dan memperkuat posisinya. Menggunakan arsip rahasia untuk “menyandera” para presiden agar terus memakainya. Hoover tidak perlu menjadi presiden Amerika untuk punya kekuasaan politik. Ia cukup memiliki kuasa Informasi atas orang yang berkuasa.
Jendral Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo, dan elit politik lainnya, jelas sebagai proxy Jokowi. Ia diketahui dekat dengan walikota Jokowi saat menjabat Kapolresta Solo pada 2011. Sejak itu karirnya melesat, menjadi ajudan Presiden Jokowi, Kabareskrim Polri, hingga Kapolri selama hampir enam tahun. Di era periode kedua Jokowi, kepolisian menjadi institusi politis, populer dengan julukan “partai coklat” (Parcok), Listyo adalah ketum-nya.
Relasi politik Prabowo-Jokowi, dari lawan menjadi kawan, diawali dengan rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Prabowo membutuhkan dukungan elektoral dan jaringan politik untuk Pilpres 2024. Jokowi ingin keberlanjutan dinasti dan perlindungan warisan kekuasaannya. Saat itu, keduanya memperoleh keuntungan dari perkongsian politik ini. Tetapi hubungan perkongsian semacam ini memiliki batas, bisa harmonis selama kepentingan keduanya masih selaras. Politik perkongsian bukan relasi ideologis atau sistemik, cuma untuk kepentingan sesaat dan bersifat predatori. Situasi segera berubah dari relasi simbiosis mutualis menjadi parasitis.
Selama dua tahun berkuasa Prabowo terjebak dalam skema politik “keberlanjutan”, harus mengakomodasi kepentingan Jokowi. Ia tidak sepenuhnya mampu mengendalikan jejaring kekuasaannya, bahkan lebih cilaka: ia dimata-matai. Syahwat kuasa Jokowi untuk membangun dinasti sangat tinggi. Pasca skandal penyadapan tidak perlu lagi berpura-pura teriak “hidup Jokowi” untuk menenggang rasa.
Prabowo harus berani membongkar tuntas seluruh rantai komando penyadapan. Mengungkap ke publik siapa memerintahkan dan menerima hasil sadapan? Untuk kepentingan apa dan siapa informasi dikumpulkan? Mengapa ada informasi dihapus?
Apakah skandal penyadapan ini menjadi momentum Prabowo untuk berani memutus politik keberlanjutan Jokowi? Dan menjadi perseteruan kekuasaan duo hopeng? Apakah ini pengkhianatan personal, atau masalah struktural, jaringan kekuasaan yang menolak tunduk pada pergantian pemerintahan? Ada kemungkinan yang lebih buruk: skandal ini jadi alasan untuk memperluas pengawasan politik, operasi intelijen, atau meningkatkan loyalitas aparat kepada presiden secara personal. Artinya, hanya memindahkan pusat pengawasan “Big Brother” dari satu patron ke patron lainnya?
Ada lima pelajaran penting dari skandal penyadapan ini. Pertama, polisi bukan pasukan pribadi penguasa, intelijen bukan perangkat untuk mengamankan kepentingan politik keluarga atau kelompok. Kedua, kewenangan penyadapan harus diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan, karena tindakan invasif terhadap hak privasi. Ketiga, reformasi kepolisian bukan sekadar mutasi pergantian pejabat, tapi perombakan kultur dan sistemik. Keempat, kebebasan pers dan berekspresi menyuarakan sikap kritis harus dijamin. Kelima, negara tidak boleh dikelola seperti perusahaan keluarga yang pegawainya harus loyal pada penguasa.
Keenam, pelajaran paling penting: ancaman terbesar bagi penguasa otokratik bukan datang dari oposisi, tapi dari orang lingkaran dekatnya.
6 November 2026
Advertisement
