Partai Gerakan Rakyat dan Ruang Kosong Demokrasi (Sebuah Catatan Kecil Setelah Usai Piala Dunia 2026)

Oleh : In’amul Mustofa M.IP**

Piala Dunia telah usai. Spanyol berpesta. Stadion bergemuruh, kembang api menghiasi langit, dan sejarah kembali mencatat lahirnya seorang juara. Namun, di sudut lain Eropa, ada sebuah bangsa yang menikmati pesta itu dengan perasaan yang berbeda. Italia—negeri yang selama puluhan tahun menjadikan sepak bola sebagai bagian dari identitas nasional—kembali hanya menjadi penonton.

Bagi sebagian orang, kemunduran Italia hanya persoalan hasil pertandingan. Padahal, krisis itu jauh lebih dalam. Serie A tidak lagi menjadi magnet seperti dua dekade silam. Regenerasi pemain tersendat. Klub-klub menghadapi tekanan finansial. Nama-nama besar masih ada, tetapi daya dobraknya tidak lagi sama. Bahkan menghadirkan pelatih sekelas Pep Guardiola pun nyaris mustahil karena persoalan biaya. Italia bukan sekadar kehilangan kemenangan; ia kehilangan kemampuan memperbarui dirinya.

Di dunia sepak bola, ketika sebuah sistem mengalami kejenuhan, selalu muncul harapan akan hadirnya seorang pembaru—seseorang yang tidak sekadar berani berbeda, tetapi mampu mengubah cara bermain. Pep Guardiola sering disebut sebagai simbol keberanian semacam itu. Ia tidak menang karena nekat, melainkan karena menawarkan cara pandang baru terhadap permainan.

Politik, dalam batas tertentu, mengenal hukum yang hampir sama. Ketika institusi-institusi lama tidak lagi mampu menjawab harapan publik, akan muncul ruang kosong yang mengundang lahirnya alternatif baru. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah alternatif itu berani hadir, melainkan apakah ia sungguh membawa pembaruan dan awal perubahan atau sekadar mengulang sejarah dengan wajah yang berbeda.

Pertanyaan itu sangat relevan untuk Partai Gerakan Rakyat yang mendaftarkan diri secara administratif pada 23 Juli 2026. Kehadirannya segera memantik perhatian publik. Sebagian melihatnya sebagai keberanian politik. Sebagian lain memandangnya sebagai konsolidasi baru dari jejaring relawan dan aktivis yang selama beberapa tahun terakhir mencari wadah politik.

Ada pula yang menganggapnya hanya menambah jumlah partai di tengah menurunnya kepercayaan publik. Pertanyaan berikutnya akhirnya muncul: apakah sebuah partai baru mampu mengisi ruang kosong demokrasi dan menjawab kegelisahan publik terhadap keberadaan partai politik yang nir control terhadap eksekutif, atau justru akan terseret ke dalam pola lama yang selama ini dikritiknya? Barangkali setiap organisasi memiliki takdir yang sama. Ia lahir membawa harapan, tumbuh bersama kepercayaan, lalu suatu hari diuji oleh dua pertanyaan sederhana di atas Ketika jawaban atas pertanyaan itu adalah “tidak”, maka kemunduran tinggal menunggu waktu. Hukum itu tidak hanya berlaku dalam sepak bola. Demokrasi pun mengenalnya.

Dalam kajian politik, kemunculan partai baru hampir selalu beriringan dengan apa yang disebut Peter Mair sebagai ruling the void—ketika partai-partai semakin jauh dari masyarakat dan lebih sibuk mengelola kekuasaan daripada memelihara hubungan dengan warga. Maka partai tersebut tinggal menunggu waktu hilang dari peredaran karena tidak ada ihktiar institusionalisasi demokrasi pada masyarakat. Ya, ada gap antara Das sain dan Das Sollen, persis seperti yang dikatakan Samuel P. Huntington bahwa krisis demokrasi politik sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya organisasi politik, melainkan lemahnya pelembagaan organisasi tersebut.

Dengan kata lain, masalah demokrasi bukan karena Indonesia kekurangan partai, melainkan karena sebagian partai gagal mempertahankan fungsi representasinya, gagal sebagai penyambung lidah rakyat dan tidak memberi arah yang baik (melakukan kontrol secara optimal) terhadap rejim yang sedang berkuasa. Alih-alih kontrol, parpol yang awalnya kalah dalam pilihan Presiden justru merengsek ke eksekutif agar digandeng masuk pemerintah. Banyak pihak mengatakan politik Indonesia itu unik, namun sebenarnya itu merupakan paradoks.

Berbagai survei nasional selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa partai politik masih berada pada lapisan bawah dalam tingkat kepercayaan publik dibandingkan sejumlah lembaga negara lainnya. Kritik yang muncul pun berulang: integritas elite dipertanyakan, politik transaksional menguat, kaderisasi melemah, ideologi semakin kabur, dan hubungan emosional dengan masyarakat kian renggang. Kondisi itu menciptakan apa yang dapat disebut sebagai ruang kosong representasi.

Sejarah Reformasi memperlihatkan bahwa ruang kosong semacam ini hampir selalu melahirkan partai-partai baru. Namun sejarah juga memberikan pelajaran yang keras. Banyak yang lahir dengan slogan perubahan, tetapi tidak semuanya mampu bertahan sebagai kekuatan politik yang relevan. Akhirnya benar-benar menjadi slogan beneran.

Perindo, misalnya, hadir dengan sumber daya finansial yang besar, dukungan media yang luas, serta figur nasional yang kuat. Namun hingga kini belum mampu menembus ambang batas parlemen nasional. Partai Garuda juga pernah menawarkan semangat baru, tetapi pertumbuhannya berjalan terbatas. Sebelumnya terdapat PNBK, PPRN, PPDI, dan sejumlah partai lain yang lahir dengan idealisme masing-masing, tetapi kemudian meredup, bergabung dengan partai lain, atau hilang dari peta politik nasional. Jauh hari sejarah sudah mengatakan bahwa mendirikan partai ternyata jauh lebih mudah daripada membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Dalam konteks itulah menarik membaca Panca Dharma yang diperkenalkan Partai Gerakan Rakyat: Integritas Moral, Karsa Ksatria, Kasih Sayang, Nasionalisme Kerakyatan, dan Religiusitas. Kelima

nilai tersebut tampak diarahkan untuk menjawab kritik yang selama ini ditujukan kepada partai-partai politik. Namun sebagai sebuah partai yang baru lahir, Panca Dharma belum dapat dinilai sebagai keberhasilan. Ia masih berupa janji normatif yang akan diuji oleh praktik politik.

Jika dipetakan, hubungan antara krisis partai politik dan Panca Dharma akan melahirkan pertanyaan publik. Secara sederhana penulis gambarkan di bawah ini.

Kata kuncinya adalah “mampukah”. Sebab sejarah mengajarkan bahwa hampir setiap partai baru lahir dengan narasi perubahan. Yang membedakan bukanlah slogan, melainkan konsistensi ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan, kompromi politik, dan tuntutan elektoral.

Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa Partai Gerakan Rakyat akan berhasil. Sebaliknya, juga terlalu tergesa-gesa jika langsung menilainya sebagai pengulangan dari kegagalan partai-partai sebelumnya. Yang dapat dikatakan hari ini hanyalah bahwa ia sedang memasuki lorong sejarah yang pernah dilalui banyak pendahulunya dan Partai Gerakan sedang dalam proses memberanikan diri masuk Lorong tersebut dengan obor (penerang) berbeda. Soal nanti padam ditengah jalan atau tidak, justru itu yang akan diuji.

Italia pernah menjadi raksasa sepak bola dunia. Kemundurannya mengajarkan bahwa nama besar tidak pernah cukup tanpa pembaruan. Maka nama besar Anies Baswedan belum merupakan jaminan partai Gerakan Rakyat akan lolos ke senayan. Memang sebagaian besar pengamat mengaitkan kemunculan Partai Gerakan Rakyat dengan figur Anies Baswedan, salah satu tokoh politik nasional yang memiliki tingkat pengenalan publik tinggi dan kerap disebut dalam berbagai spekulasi mengenai kontestasi 2029. Namun, sebagaimana Italia tidak dapat kembali berjaya hanya dengan romantisme masa lalu, sebuah partai baru pun tidak akan otomatis tumbuh hanya karena berada dan memiliki figur besar.

Nama Anies Baswedan mungkin menghadirkan daya tarik awal, membuka ruang perhatian publik, bahkan menjadi magnet bagi sebagian pemilih. Sebagai sebuah kesadaran kultural politik dimana masyarakat Indonesia setuju atau tidak setuju masih patron, sangat membutuhkan tokoh. Akan tetapi, perhatian bukanlah suara; suara bukanlah kursi; dan kursi bukanlah jaminan bahwa sebuah partai mampu bertahan sebagai institusi demokrasi yang sehat.

Banyak partai lahir bersama tokoh-tokoh besar. Sebagian memperoleh momentum, sebagian lagi tenggelam setelah euforia awal berakhir. Yang membedakan bukan semata kharisma pendiri atau tokoh yang berada di belakangnya, melainkan kemampuan membangun organisasi, mengakar di masyarakat, melahirkan kader, serta menjaga konsistensi nilai ketika berhadapan dengan godaan pragmatisme politik.

Karena itu, ujian sesungguhnya bagi Partai Gerakan Rakyat bukanlah apakah mampu menarik perhatian publik pada hari ini, melainkan apakah mampu mengubah Panca Dharma—Integritas Moral, Karsa Ksatria, Kasih Sayang, Nasionalisme Kerakyatan, dan Religiusitas—menjadi budaya politik yang hidup. Kalau hal tersebut bisa dilakukan dengan baik, Partai Gerakan Rakyat sudah memiliki kesadaran paling elementer bahwa nama besar tokoh tidak lah cukup sebagai sebab menjadi partai besar. Kenapa demikian? Karena sejarah parpol tidak pernah menguji slogan atau nama besar, melainkan konsistensi. Ingat sang Jurdun Piala dunia, Spanyol pun angkat trophy justru meninggalkan para maha bintang bola yang hidup di tim sebesar Real Madrid.

“Demikian pula partai politik. Sejarah tidak pernah dimenangkan oleh nama besar semata. Ia dimenangkan oleh organisasi yang mampu mengubah gagasan menjadi gerakan, dan gerakan menjadi kepercayaan publik.” Partai baru selalu lahir karena melihat ruang kosong. Tetapi yang menentukan keberhasilannya bukanlah besarnya tokoh, melainkan kemampuannya membangun sistem politik dan cara berpolitik yang berbeda. Partai Gerakan Rakyat sesungguhnya tidak sedang bertarung melawan partai-partai lama namun sejarah partai baru itu sendiri. Sudah berkali-kali lahir partai baru sebelumnya dengan semangat perubahan namun kemudian hanya seumur jagung, kemudian tumbang oleh godaan pragmatism dan hilangnya idealism.

Sekali lagi Panca Dharma secara teks memang ampuh namun mampukah kelak dalam perjalanan hal tersebut konsisten dilaksanakan, lolos tantangan ini maka layak sudah Partai ini bukan sekedar pendatang baru namun partai pembaharu–namun jika ia larut dalam pola yang sama dengan para pendahulunya, maka ia hanya akan menambah panjang daftar partai yang pernah datang membawa harapan, tetapi gagal meninggalkan jejak.

Di situlah sejarah akan menguji Partai Gerakan Rakyat: apakah ia benar-benar mengisi ruang kosong demokrasi, atau justru menjadi bagian dari ruang kosong itu sendiri.

** penulis : pemerhati demokrasi dan kebijakan publik