‘’Tantangan terbesar demokrasi secara vertikal adalah bagaimana caranya mengawal dan menjaga komitmen elit bahwa demokrasi adalah satu-satunya aturan main. Sebagai tujuan dan bukan sebagai alat,’’ kata Dr Hurriyah, pakar ilmu politik UI, yang menjadi salah satu pembicara pada Diskusi Universitas Paramadina dan LP3ES bertema,’’ ”Koalisi Besar bisa Menuju Demagog Otoriter”, Sabtu (18/05/2024).
Menurutnya, hal itu pastinya akan sulit, Karena hampir tidak ada partai politik yang bisa menjadi panutan untuk mewakili ideologi atau kepentingan tertentu untuk mewakili masyarakat.
‘’Partai politik di Indonesia kini hanya menjadi kendaraan politik yang demonstratif pada saat pemilu dengan sibuk memobilisasi pemilih, ketimbang kaderisasi dan pendidikan politik,’’ ujar Hurriyah, yang juga memimpin dua organisasi akademik, yakni Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) serta Indonesian Scholar on Freedom of Religion or Beliefs (ISFoRB).
‘’Namun itu ironis, karena ada banyak teori menjelaskan tidak ada demokrasi tanpa adanya partai politik,’’ sambungnya.
Hurriyah juga menyatakan, dengan gambaran di atas, kita bisa membaca bagaimana sebetulnya pola koalisi politik yang terjadi di Indonesia.
‘’Sebelum dan pada saat Pemilu, Koalisi terjadi hanya untuk koalisi elektabilitas berbasis kepentingan tanpa adanya garis ideologi, gagasan dan arah kebijakan paska pemilu,’’ imbuh Hurriyah lagi.
‘’Paska pemilu, koalisinya juga sama, yaitu hanya untuk kepentingan menciptakan kemapanan dan mengamankan dukungan pemerintahan. Tetapi Nir ideologi,’’ tandasnya.
‘’Padahal ideologi memberikan kepada publik kejelasan tentang sikap calon pemimpin eksekutif atau leader, dan juga partai politik terhadap sebuah permasalahan. Jika tidak ada kejelasan ideologi, maka tidak akan ada kejelasan sikap para pemimpin negara,’’ pungkasnya. (p17)
Advertisement
