Oleh: Sobirin Malian (Dosen FH UAD dan Penggiat Literasi)
Anatomi Dua Realitas yang Terbelah
Pemandangan di negeri ini kian hari kian terbelah menjadi dua kutub ekstrem yang absurd. Di satu sisi layar gawai, kita disuguhi parade kemewahan para elit negara yang dipamerkan tanpa beban. Jam tangan seharga rumah bersubsidi, deretan kendaraan mewah, hingga liburan premium ke luar negeri melintas di lini masa.
Namun, cukup geser pandangan sedikit ke dunia nyata, kita akan langsung menumbuk realitas yang mengiris hati: antrean panjang beras murah, anak-anak yang putus sekolah, dan para ibu yang harus memeras keringat demi memastikan dapur tetap mengepul. Kontras ini bukan lagi sekadar ketimpangan sosial biasa. Ini adalah sebuah ironi moral yang menandakan bahwa ada etika publik yang telah sirna dari ruang kepemimpinan kita.
Dinding Isolasi Teori Jarak Psikologis
Secara psikologis, hilangnya kepekaan para pemimpin terhadap penderitaan rakyat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan dampak dari patologi kekuasaan. Dalam studi psikologi modern, fenomena mati rasa ini dijelaskan melalui Teori Jarak Psikologis (Psychological Distance Theory).
Ketika seseorang naik ke puncak hierarki sosial dan bergelimang fasilitas mewah, otak mereka secara otomatis memperlebar jarak mental dengan realitas masyarakat bawah. Kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai penderitaan manusia yang nyata, melainkan sekadar angka statistik di atas kertas. Akibatnya, kebijakan yang dilahirkan kehilangan sensitivitas kemanusiaannya. Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa merumuskan solusi kemiskinan yang efektif jika ruang kognitifnya telah terisolasi dari lumpur kemiskinan itu sendiri?
Petaka Hubris Syndrome dan Matinya Empati
Lebih jauh lagi, riset neurosains menunjukkan bahwa kekuasaan bertindak seperti anestesi yang mematikan fungsi otak. Penguasa yang terlalu lama menikmati kenyamanan sering kali terjangkit Kebutaan Empati (Empathy Blindness). Secara biologis, posisi superior menurunkan aktivitas mirror neurons di otak—bagian yang bertanggung jawab untuk merasakan emosi dan penderitaan orang lain.
Ketika empati ini mati, lahirlah apa yang oleh para psikolog sebut sebagai Hubris Syndrome (Sindrom Kecongkakkan Kekuasaan). Pemimpin yang terserang sindrom ini akan mengembangkan rasa percaya diri yang delusional, menganggap diri mereka kebal hukum, memandang remeh kritik, dan merasa bahwa pamer kemewahan (flexing) adalah hak istimewa yang wajar atas posisi mereka. Mereka mengalami disosiasi total dari realitas krisis yang sedang menjepit rakyatnya.
Narsisme Situasional yang Dibiayai Pajak
Hal yang paling melukai rasa keadilan adalah fakta bahwa kenyamanan yang memicu matinya empati para elit ini sebagian besar dibiayai oleh uang negara—yang tidak lain adalah keringat rakyat melalui pajak. Rakyat kecil dipaksa taat aturan di bawah ancaman sanksi, namun uang tersebut kerap kali berputar untuk mendanai gaya hidup mewah dan fasilitas protokoler yang berlebihan.
Sikap pamer di tengah krisis ini adalah bentuk Narsisme Situasional (Acquired Situational Narcissism), sebuah gangguan perilaku di mana seseorang menjadi sangat egois dan haus pengakuan setelah mendapatkan popularitas serta akses kekuasaan tanpa batas. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab moral untuk mengabdi, melainkan panggung pemuasan ego pribadi dan pembuktian status sosial.
Kerinduan pada Pemimpin Asketis
Kondisi ini membuat kita rindu pada era di mana para pendiri bangsa menempatkan etika di atas segalanya. Kita ingat kisah Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama kita, yang hingga akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu idalamannya karena enggan menggunakan uang negara atau menerima komisi yang bukan haknya. Kita juga ingat kesederhanaan Agus Salim yang hidup berpindah-pindah kontrakan demi menjaga integritasnya.
Pemimpin masa lalu lolos dari jebakan Hubris Syndrome karena mereka memilih jalan asketis (bersahaja). Mereka paham betul bahwa kemewahan di tengah rakyat yang serba kekurangan adalah sebuah kecacatan moral yang memalukan.
Meruntuhkan Menara Gading Kekuasaan
Mendiamkan hedonisme para elit sama saja dengan melegalkan pembusukan moral di dalam institusi negara. Menghujat mereka di media sosial adalah langkah awal yang valid sebagai bentuk kontrol sosial, namun itu jelas belum cukup.
Kita membutuhkan reformasi budaya penegakan kode etik yang radikal dan institusi pengawasan yang berani mengaudit kewajaran kekayaan secara riil untuk memecahkan dinding isolasi psikologis para pejabat. Sudah saatnya publik mendesak pemulihan etika kepemimpinan ini. Jika benteng etika dan empati sudah sirna dari hati para pemimpinnya, maka sejatinya, fondasi dan masa depan bangsa ini sedang berada dalam bahaya besar.
