(Disari dari tulisan: Prof Dr Gamari Soutrisno)
Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi-Dehills Institute
Ada satu adagium klasik dalam manajemen: “Structure follows strategy.” Artinya, kalau strateginya mau lari cepat, ya strukturnya harus atletis. Tapi kalau kita lihat postur kabinet hari ini, yang terjadi justru sebaliknya. Kita punya strategi ingin melompat tinggi, tapi beban di pundak kita setebal kamus hukum.
Wacana reshuffle yang kerap muncul setiap kali suhu politik memanas sebenarnya mirip dengan mengganti sopir pada bus yang mesinnya sudah keberatan beban. Mau diganti dari pembalap F1 sampai sopir bus antarkota pun, kalau busnya keberatan muatan dan ban kempes, ya jalannya tetap akan merayap.
Ritual Kosmetik bernama Reshuffle
Kita harus jujur, reshuffle seringkali hanya menjadi ritual “bagi-bagi panggung” ulang untuk meredam kebisingan di luar.
Masalahnya, publik sudah mulai imun dengan drama ini. Rakyat tidak butuh wajah baru yang hanya datang untuk duduk di kursi yang sama dengan masalah yang sama: tumpang tindih kewenangan.
Ketika kursi menteri dan wakil menteri dibagi atas dasar kompromi, yang lahir bukanlah soliditas, melainkan fragmentasi kekuasaan. Setiap kementerian punya “kerajaan” kecilnya sendiri, punya anggaran masing-masing, dan celakanya, sering punya ego sektoral yang setinggi langit. Hasilnya? Kebijakan seringkali tidak sinkron, dan rakyat menjadi penonton dari koordinasi yang lamban.
Inflasi Jabatan dan Rantai “Balak Enam”
Poin menarik muncul ketika kita bicara soal jabatan Wakil Menteri. Dulu, kita bisa menjalankan negara dengan struktur yang lebih ramping. Sekarang, jabatan Wamen seolah menjadi menu wajib di setiap kementerian. Padahal, secara fungsional, banyak tugas yang sebenarnya sudah bisa diselesaikan oleh sekjen atau dirjen jika sistem birokrasinya sehat.
Akibat dari inflasi jabatan ini, rapat kabinet tidak lagi menjadi ruang dialektika yang tajam, tapi berubah menjadi semacam rapat akbar di stadion. Kalau semua orang bicara, kapan kerjanya? Kalau semua merasa punya wewenang, siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Ini yang disebut sebagai “Rantai Balak Enam”—semua pegang kartu, tapi langkahnya buntu. Komando yang seharusnya tegak lurus dari presiden, seringkali “menguap” di tengah jalan karena terlalu banyak lapisan birokrasi yang harus dilewati.
Diet Radikal adalah Solusi
Solusinya bukan lagi sekadar mengganti personel, tapi melakukan perampingan kabinet secara radikal.
* Pertama, gabungkan kementerian yang fungsinya beririsan. Jangan biarkan urusan pangan, misalnya, diurus oleh lima pintu yang berbeda.
* Kedua, hapus jabatan-jabatan yang sifatnya hanya “akomodasi politik”.
* Ketiga, kembalikan fungsi rapat kabinet sebagai ruang pengambilan keputusan, bukan sekadar mendengarkan ceramah satu arah.
Negara ini butuh organisasi yang lean (ramping) dan agile (lincah). Perampingan memang menyakitkan karena artinya ruang kompromi politik akan menyempit. Akan ada banyak pihak yang tidak mendapat “jatah” kursi. Namun, di sinilah nyali kepemimpinan diuji. Apakah kita mau mempertahankan kenyamanan koalisi, atau mau menyelamatkan akuntabilitas negara?
Sudah saatnya kita berhenti menjual ilusi bahwa ganti menteri otomatis ganti nasib. Tanpa keberanian untuk memangkas birokrasi yang gemuk dan tidak efisien, reshuffle hanya akan menjadi drama musiman yang menghibur tapi tidak mengubah apa pun.
Pilihannya sederhana: tetap memelihara kabinet obesitas dengan segala kelambatannya, atau mulai melakukan diet ketat agar mesin pemerintahan bisa kembali berlari. Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh pemerintah yang “terlihat bekerja”, rakyat butuh pemerintah yang “hasil kerjanya terasa”.
