Oleh: Yusuf Blegur
Mulai dari kaos kaki dan sepatu, dari celana dalam hingga seragam, sampai jabatan, fasilitas dan kekayaan mereka dapat dari kepercayaan dan uang rakyat. Lalu kenapa para pemimpin itu terus pongah dan merasa mereka seperti raja yang harus dilayani dan menganggap rakyat seperti keset yang bisa diinjak-injak kapan saja
Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk melakukan kritik otokritik pada setiap orang. Atau setidaknya mengevaluasi diri bagi semua umat umumnya dan para pemimpin khususnya.
Peristiwa penting dan bersejarah pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (bertepatan tahun 571 M atau 570 M) itu, memiliki pesan dan makna yang dalam sekaligus luas pada kehadiran manusia mulia dan penuh kasih sayang tersebut.
Secara keseluruhan kelahiran Nabi Penutup Zaman itu dapat menjadi rahmatan lil ‘alamin dan pada hal yang istimewa utusan Allah subhanahu wa ta’ala terakhir yang penuh kharomah mengemban misi memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Sungguh karunia terbesar dari Sang Khalik bagi peradaban umat di muka bumi ini, bisa menerima kehadiran manusia agung yang sarat transformatif, altruis, dan penuh keteladanan.
Dunia tak pernah berhenti diliputi perang atas nama perdamaian dan keamanan. Dunia juga tak pernah lelah dari konflik memperebutkan sumber daya alam atas nama agama, suku, ras, dan antar golongan. Bahkan dunia juga tak pernah usai membangun dominasi berbalut liberalisasi dan sekulerisasi atas nama keterbukaan informasi dan teknologi. Satu hal yang mendasar dari semua itu, ialah penguasaan atas ekonomi dan politik yang membuat seluruh manusia tunduk dan patuh pada satu poros tunggal syahwat iblis dalam kemanusiaannya.
Bercermin dari yang demikian, maka negara bangsa Indonesia juga tak luput dari apa yang menjadi distorsi dan manipulasi pada kehidupan rakyatnya. Tentu saja ada sistem yang diselewengkan, tapi yang sangat berpengaruh adalah pada persoalan kepemimpinan. Rakyat kerap menjadi korban dan bulan-bulanan kekuasaan yang korup, represif, dan kejahatan kemanusiaan yang memilukan. Dalam hal memenuhi nafsu kebinatangannya, para pemimpin dalam wajah kekuasaan berupa birokrat, politisi, dan korporasi serta pelbagai pemangku kepentingan lainnya kerap mengabaikan faktor fundamental yakni Ke-Tuhanan dan kemanusiaan.
Indonesia, sebuah negara bangsa yang lahir dari rahim Islam dan kekayaan kultural lainnya, juga harus mengalami anomali kepemimpinan dan sistem yang menahun. Spiritualitas tak lagi mampu menopang moral, etika, dan hukum yang memadai pada setiap rakyat dan pemimpinnya. Agama juga tak kunjung menjadi panduan hidup, tercerabut dari akarnya yang kemudian menjadi sebatas formalitas ritualitas. Sebagai bangsa yang religius namun kerap kehilangan keadaban dan masif mengedepankan kebiadaban.
Lebih dari satu dekade ini, konstitusi dan demokrasi yang dijunjung tinggi sebagai sebuah sistem ketatanegaraan. Sering diperalat hanya sebatas kepentingan, jabatan dan lumbung materi. Orang yang berada dan atau memiliki akses kekuasaan terus membentengi diri dari norma-norma kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Mereka yang kebanyakan tampil memegang otoritas dan kewenangan justru menjadi kontra nilai, ‘abuse of power’, dan hipokrit.
Dari beberapa kasus yang ikut memengaruhi konstelasi kebangsaan hingga pada titik rawan. Banyak perilaku pemimpin yang justru menampilkan watak arogan, beringas, dan bahkan tak berperi kemanusiaan. Ini bukan soal agama yang dianutnya, bukan juga tentang tingkat pendidikannya. Ini lebih banyak soal akhlak. Sesuatu yang harusnya paripurna dan istimewa dimiliki seorang pemimpin atau pejabat.
Sebagai wakil rakyat dalam pelbagai distribusi peran seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seharusnya para pemimpin sekaligus pejabat itu bisa lebih manusiawi dibandingkan rakyat biasa pada umumnya. Lebih bisa menahan diri dan sabar dalam merespon banyak harapan, keinginan, dan tuntutan rakyat. Kecerdasan purwarupa yang unggul dalam intelektual, emosional, dan spiritual, para pemangku kepentingan publik itu harusnya terdepan dalam menghadapi kerumitan yang problematik dari urusan rakyat kebanyakan.
Tanpa emosi, tanpa menghardik, dan tentu saja tanpa merendahkan serta mengecilkan keberadaan rakyat. Itu sudah harus menjadi standar operasional prosedur atau setidaknya menjadi hukum tak tertulis dalam setiap pola pikir dan tindakan para pemimpin, baik dalam kebijakan, kerja-kerja administratur maupun teknis lapangan. Pada kenyataannya dalam ranah sosial kerap dipertontokan perilaku arogan, represif, dan terkadang cenderung fasis. Caci-maki, hujatan, dan kekerasan menjadi trend dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terkait kepentingan publik.
Kehilangan giat untuk mencari dan menemukan solusi, aparatus negara dalam level kebijakan dan teknis kerap mengabaikan jeritan hati dengan kepiluan yang mendalam dan luka batin berkepanjangan. Linangan Air mata, cucuran keringat, dan jerih payah turun-temurun rakyat terpinggirkan. Mereka yang sejatinya pemilik kedaulatan dan menjadi alasan negara ini berdiri tegak, harus tergusur, terusir dan kehilangan harapan karena ketertindasan demi bertahan hidup. Rakyat terus mengalami tangis tersembunyi, sesak dalam rongga dada dan duka haru biru. Kejelataan kaum miskin itu terpapar menghadapi laras sepatu, moncong senjata, dan mesin-mesin penghancur yang angkuh.
Sementara kaum kaya raya, penyandang status borjuis, dan kapitalis birokrat itu nyaman menikmati kemewahan hidup dengan status pejabat dan politisi serta korporatisme negara. Sudah menikmati kerja keras, darah, dan terkadang nyawa rakyat, kalangan elit itu masih menampilkan watak arogan, represif, dan bahkan fasis terhadap rakyatnya sendiri. Mereka berlaku sebagai majikan yang harus dilayani sepenuhnya oleh rakyat. Bukan sebaliknya, menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya harus bekerja dan berkorban untuk kemaslahatan rakyat.
Pemimpin-pemimpin itu begitu kentara terlihat dan dirasakan oleh rakyat, betapa Berjaraknya nilai-nilai dengan tindakannya. Semangat merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam tak pernah sedikitpun merasuki jiwa dan batin mereka. Tiada kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap rakyatnya. Mereka bahkan tak sedikitpun mengambil keteladanan dari Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Pemimpin-Pemimpin yang tutur katanya, sikap, dan kebijakannya kerap menampilkan kesombongan, keangkuhan, dan lupa daratan. Mereka yang terlihat kaya raya tanpa kedermawanan, mereka yang punya segalanya tapi sangat miskin akhlaknya.
Negara memang masih dan akan terus dikuasai oleh segelintir orang dan kelompok penikmat jabatan, kekayaan, dan kekuasaan dalam banyak rupa di dalam pemerintahan. Para pemangku kepentingan publik berseragam birokrasi dan politisi tak sekadar memanipulasi konstitusi dan demokrasi. Keintiman elit itu dengan pemilik modal besar telah menjadi kekuatan dengan latar “white collar crime” dan “state organized crime”. Mereka terlanjur menikmati dunia dan gaya hidup penuh kesenangan, kemewahan, dan eksklusivisme serta previlagev dari penderitaan rakyat. Lalu untuk mempertahan semua itu dan demi melanggengkan kekuasannya, mereka menggunakan segala cara untuk membuat rakyat tetap menjadi populasi yang terbelenggu kemiskinan dan kebodohsn terstruktur, sistematis, dan masif.
Kemudian, jika ada yang sadar, kritis, dan melawan kesewenang-wenangan itu. Maka tak ada pilihan lain kecuali membungkamnya dengan cara intimidasi, ancaman, dan teror. Jika tidak bisa dirangkul dengan tawaran uang dan jabatan, upaya meredam gejolak dari kesadaran kritis itu, apapun akan dilakukan krkuasaan termasuk kriminalisasi yang memungkinkan disertai penganiayaan dan pembunuhan sekalipun. Kini pilihan ada di tangan rakyat sendiri dalam menghadapi pemimpin-pemimpin yang arogan. Berseragam resmi negara dengan kekayaan, jabatan, dan kekuasaan yang tak terbatas, apakah rakyat akan tetap diam saja. Hanya ada satu sikap, diam tertindas atau bangkit melawan.
Bekasi Kota Patriot.
13 Rabiul Awal 1448 H/26 Agustus 2026.
