Oleh: Radhar Tribaskoro
Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)
Dalam percakapan politik kita, sebuah kata kadang bekerja seperti lampu sorot. Ia menerangi satu sisi wajah, lalu membiarkan sisi lainnya tinggal dalam gelap.
Begitulah kata “sosialis” ketika dilekatkan kepada Prabowo. Dalam polemik yang mempertemukan pandangan Rocky Gerung dan Mohamad Sobary, sebutan itu membuka pertanyaan tentang keberpihakan: apakah seorang pemimpin yang ingin negara lebih banyak mengurus pangan, melindungi orang miskin, dan mengendalikan ekonomi layak disebut sosialis?
Sobary menolaknya. Ia mengajukan sebutan lain: “borjuis praetorian”. Bagi telinga awam, istilah ini mungkin terasa seperti pintu yang terlalu berat untuk dibuka. Secara sederhana, ia menunjuk pada kedekatan dengan dunia pemilik modal sekaligus kecenderungan memberi militer tempat yang besar dalam pemerintahan.
Dua sebutan itu berdiri berhadapan. Yang satu menyoroti janji kesejahteraan. Yang lain menyoroti susunan kekuasaan.
Namun, kehidupan rakyat berlangsung di tempat yang lebih luas daripada pertengkaran nama.
Seorang ibu yang menghitung uang belanja menjelang pasar tutup mungkin tidak bertanya apakah harga beras yang terjangkau merupakan hasil sosialisme atau kapitalisme negara. Ia ingin anaknya makan. Seorang buruh yang pulang dengan tubuh letih ingin upahnya cukup dan pekerjaannya aman. Seorang petani ingin hasil panennya dihargai, utangnya tidak menelan tanahnya, dan anaknya mempunyai masa depan yang lebih lapang.
Bagi mereka, istilah politik baru berarti ketika turun dari mimbar dan mengetuk pintu rumah.
—–
Ada alasan untuk berhati-hati menyebut seorang pemimpin sosialis hanya karena ia membagikan bantuan atau memperbesar peran negara.
Bantuan dapat menyelamatkan orang dari kelaparan. Nilai itu nyata. Kita tidak perlu mengecilkannya hanya karena suatu program juga mendatangkan keuntungan politik bagi pemerintah. Perut yang terisi bukan ilusi, sebagaimana anak yang dapat belajar tanpa lapar bukan sekadar angka dalam pidato.
Tetapi sesudah makanan habis, pertanyaan lain masih menunggu di meja.
Apakah orang tuanya memperoleh pekerjaan yang layak? Apakah petani yang menanam bahan pangan mendapatkan harga yang adil? Siapa yang memperoleh kontrak pengadaan? Apakah keuntungan tersebar atau berhenti di lingkaran yang sama?
Sebuah kebijakan dapat sekaligus menolong rakyat dan menguntungkan pemilik modal. Kenyataan sering datang dengan dua wajah yang sama-sama perlu dilihat.
Karena itu, keberpihakan harus diperiksa lebih jauh daripada banyaknya pemberian. Kita perlu melihat apakah orang yang menerima bantuan juga memperoleh kesempatan untuk berdiri, berbicara, dan menentukan jalan hidupnya.
—–
Lalu bagaimana dengan keluarga?
Nama ayah dan kakek sering dibawa ke panggung untuk menjelaskan keyakinan seorang anak. Dalam perdebatan tentang Prabowo, pemikiran Soemitro dan jejak perjuangan koperasi kakeknya dijadikan bagian dari pembicaraan tentang akar sosialisme.
Keluarga memang dapat menjadi sekolah pertama. Di meja makan, seorang anak bisa mendengar tentang bangsa, kemiskinan, perang, atau keadilan. Percakapan itu mungkin menetap dalam ingatan dan tumbuh bersama usia.
Namun, gagasan tidak mengalir melalui darah seperti warna mata.
Warisan pemikiran harus dihidupkan kembali melalui pilihan. Seseorang dapat menjaga sebagian, mengubah sebagian, dan meninggalkan sebagian lainnya. Nama leluhur memberi petunjuk tentang tempat seseorang berangkat; keputusan-keputusannya menunjukkan ke mana ia berjalan.
Karena itu, silsilah belum cukup untuk mengangkat seseorang menjadi sosialis. Tetapi silsilah pun tidak perlu dibakar agar kritik terhadapnya tampak lebih tajam. Pengaruh keluarga dapat diakui, sementara kebijakan tetap diperiksa dengan mata terbuka.
—–
Sebutan “borjuis praetorian” mempunyai kegunaan ketika mengarahkan perhatian kita kepada hubungan antara uang, seragam, dan jabatan.
Kita patut bertanya apakah pemilik modal memperoleh jalan yang terlalu mudah menuju meja keputusan. Kita juga patut memeriksa apakah perluasan peran militer membuat pemerintahan semakin sulit diawasi oleh warga.
Artinya, setelah mengucapkan istilah itu, pekerjaan berpikir justru baru dimulai.
Kita masih harus menjelaskan mengapa suatu kebijakan dipilih, siapa yang mendorongnya, siapa yang membiayainya, dan siapa yang akhirnya menikmati hasilnya. Kita perlu membuktikan hubungan antara kedekatan dengan modal dan keputusan ekonomi, antara kehadiran seragam dan menyempitnya ruang warga.
Tanpa pekerjaan tersebut, istilah yang terdengar tajam dapat menjadi selimut: menutup banyak hal sekaligus, tetapi tidak memperlihatkan bentuknya.
Seorang pemimpin yang dekat dengan pengusaha tetap mungkin membatasi keuntungan pengusaha tertentu. Seorang pemimpin yang memperluas peran militer tetap mungkin membangun program kesejahteraan. Kemungkinan-kemungkinan ini tidak membebaskannya dari kritik. Justru di sanalah kritik memperoleh tugas yang lebih sulit: menerangkan kenyataan yang tidak selalu patuh kepada nama.
—–
Negara juga perlu dibaca dengan cara yang sama.
Negara dapat memiliki perusahaan, mengarahkan investasi, membeli hasil panen, dan menyediakan layanan sosial. Semua itu menunjukkan luasnya pekerjaan negara. Belum dengan sendirinya menunjukkan siapa yang paling diuntungkan.
Perusahaan negara dapat menjadi sumber pelayanan dan kemakmuran. Ia juga dapat menjadi tempat pembagian kedudukan. Koperasi dapat memperkuat anggotanya, tetapi nama koperasi saja tidak menjamin bahwa anggota benar-benar menentukan keputusan. Program kesejahteraan dapat tumbuh menjadi hak yang terjamin, atau tetap terasa sebagai kemurahan hati seorang penguasa.
Perbedaannya tampak ketika rakyat mengajukan keberatan.
Apakah petani boleh menolak harga yang merugikannya? Apakah buruh dapat berserikat tanpa ketakutan? Apakah penerima bantuan dapat mengeluhkan pelayanan tanpa khawatir kehilangan haknya? Apakah pemerintah bersedia memperbaiki program yang dibanggakannya sendiri?
Negara memperlihatkan wataknya ketika menghadapi suara yang tidak menyenangkan.
—–
Polemik tentang Prabowo akan lebih berguna jika membawa kita ke pertanyaan-pertanyaan itu.
Rocky dapat mengajukan sebutan sosialis. Sobary dapat membantahnya dengan istilah borjuis praetorian. Publik berhak meminta keduanya menunjukkan jalan dari kata menuju bukti.
Kita tidak harus buru-buru memilih salah satu nama untuk mulai menilai kekuasaan.
Kita dapat menghargai kebijakan yang menolong, menolak keputusan yang merugikan, dan menuntut pertanggungjawaban atas keduanya. Sikap demikian membutuhkan kesabaran untuk melihat hasil, keberanian untuk mengakui keberhasilan, dan keteguhan untuk menyebut kegagalan.
Pada akhirnya, ukuran sebuah pemerintahan dapat dicari di tempat-tempat yang sederhana: di meja makan, di ladang, di ruang kelas, di tempat kerja, serta di hadapan pintu kantor tempat seseorang datang membawa pengaduan.
Di sana, rakyat membutuhkan lebih dari janji bahwa negara akan menjaga mereka. Mereka membutuhkan kepastian bahwa suara mereka ikut menentukan bagaimana penjagaan itu dilakukan.
Bayangkan seorang warga berdiri di hadapan pemerintah yang sangat kuat. Ia membawa keluhan, bukan pujian. Ia tidak mempunyai kenalan penting, kekayaan besar, atau seragam.
Lalu ia didengar. Haknya diperiksa. Kesalahan diperbaiki. Ia pulang tanpa takut. Disanalah lampu itu akhirnya menerangi seluruh wajah negara.
Di dalam peristiwa yang tampak kecil itu, kita dapat mulai melihat seberapa besar tempat rakyat dalam sebuah negara.===
CIMAHI, 29 September 2026
Advertisement










