Oleh Sobirin Malian (Dosen FH UAD)
Dalam panggung kekuasaan modern, senjata paling mematikan bukan lagi peluru, melainkan narasi yang mampu melumpuhkan nalar publik. Kita sedang menyaksikan lahirnya gaya kepemimpinan yang mengadopsi teknik gaslighting—sebuah bentuk manipulasi psikologis sistematis yang bertujuan membuat rakyat meragukan ingatan, persepsi, hingga kewarasan mereka sendiri terhadap kondisi objektif bangsa. Dalam genggaman penguasa yang manipulatif, kebenaran bukan lagi sesuatu yang harus diperjuangkan, melainkan sesuatu yang diproduksi, dikemas, dan dipaksakan sebagai satu-satunya realitas yang sah.
Penyangkalan yang Membungkam Jeritan
Fenomena ini mencapai titik paling getir ketika negara berhadapan dengan krisis kemanusiaan di lapangan. Bayangkan kontras yang tajam saat pejabat negara berdiri di balik podium mewah, dengan suara tenang menyatakan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat telah usai. Di layar televisi, mereka mengklaim situasi sudah aman dan tak ada lagi warga yang terlunta-lunta.
Namun, gema suara itu beradu dengan kenyataan pahit di ceruk-ceruk desa yang terisolir. Di sana, di balik rimbunnya hutan dan akses jalan yang terputus, warga masih bertaruh nyawa di bawah tenda darurat yang rembes oleh hujan tanpa sentuhan bantuan. Inilah esensi dari gaslighting politik: sebuah upaya sadar untuk menghapus penderitaan korban dari catatan sejarah melalui penyangkalan terbuka. Ketika seorang penyintas mendengar kabar bahwa “semua sudah tertangani” sementara perutnya masih melilit lapar, ia dipaksa masuk ke dalam ruang hampa di mana suaranya dianggap sebagai halusinasi atau bahkan kebohongan.
Labirin Kebohongan Fiskal dan Ilusi Ketahanan
Manipulasi ini meluas hingga ke urusan dapur negara. Di tengah gejolak perang Timur Tengah yang mengancam stabilitas global, kita sering disuguhi narasi penenang bahwa ekonomi domestik sama sekali tidak terdampak. Pejabat publik menebar optimisme palsu tentang fundamental ekonomi yang “kebal,” padahal di balik pintu birokrasi, mereka sedang kelimpungan menyisir anggaran dan mengatur napas fiskal agar defisit tidak meledak. Juga proyek MBG yang demikian banyak masalah, dikatakan hanya “aral kecil”. Di sini nampak pejabat pemerintah bersikap simplistis. Isu MBG sering dikemas dalam “hiper-visual” yang rapi untuk menciptakan kesan bahwa semuanya terkendali, padahal realitasnya jauh lebih berantakan dan multidimensi.
Strategi ini adalah bentuk erosi realitas secara bertahap. Dengan menyembunyikan kerapuhan fiskal di balik retorika ketahanan, negara sebenarnya sedang merampas hak publik untuk bersiap. Rakyat ditidurkan dengan angka-angka pertumbuhan yang abstrak, hingga akhirnya ketika harga kebutuhan pokok melambung, publik dipaksa menerima beban tersebut sebagai “nasib” atau kesalahan pasar, bukan sebagai kegagalan manajemen kebijakan yang sejak awal ditutupi kabut informasi.
Hiperrealitas: Saat Layar Membunuh Lapangan
Keberhasilan gaslighting negara di era digital tak lepas dari terciptanya apa yang disebut Jean Baudrillard sebagai “Hiperrealitas.” Melalui simulasi dan citra media, negara tidak lagi sibuk mengurus “wilayah” (kondisi nyata rakyat), melainkan lebih fokus mempercantik “peta” (laporan administratif dan konten media sosial). Dokumentasi penyerahan bantuan yang sinematik telah menjadi lebih nyata daripada fakta di lapangan.
Inilah kondisi “Simulakra,” di mana citra tentang kesuksesan telah membunuh fakta tentang kegagalan. Publik tidak lagi melihat bencana melalui mata korban, melainkan melalui lensa kamera humas pemerintah. Ketika realitas visual di layar menunjukkan pejabat yang tampak bekerja keras, masyarakat cenderung lebih percaya pada citra tersebut daripada kesaksian warga yang masih tertimbun lumpur. Layar telah menjadi pabrik “kabut” yang membuat batas antara kebenaran dan fiksi menjadi cair hingga tak berbekas.
Memecah Cermin Retak: Kedaulatan Data Warga
Menghadapi gempuran hiperrealitas ini, masyarakat sipil tidak boleh sekadar menjadi penonton pasif. Jika negara sibuk memoles “peta” pencapaian yang semu, maka rakyat harus membangun “peta tandingan” yang berpijak pada tanah yang nyata. Instrumen pengawas independen—seperti platform pelaporan warga berbasis seluler atau jaringan relawan data—menjadi krusial untuk merobek kabut narasi resmi. Kedaulatan data adalah benteng terakhir melawan gaslighting sistemik.
Negara yang sehat hanya bisa tumbuh jika ada cermin yang jujur, bukan cermin retak yang hanya memantulkan citra yang diinginkan penguasa. Melawan simulakra berarti berani menyatakan yang pahit sebagai pahit, dan yang lapar sebagai lapar. Dengan menjaga nalar tetap terjaga dan solidaritas data tetap terhubung, kita memastikan bahwa kaki kita tetap menginjak bumi, meski kepala kita terus dibombardir oleh narasi melangit yang hampa. Karena kebenaran, sekecil apa pun, akan selalu memiliki bobot yang lebih berat daripada ribuan simulasi yang diproduksi oleh mesin kekuasaan.
