Oleh: Benz Jono Hartono, Praktisi Media Massa, Waketum SMSI Pusat, Wadir CAJ PWI Pusat
Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Karena itu, umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan kebangsaan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Umat Islam tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekuasaan sedang menentukan masa depan negeri.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto perlu diberikan dengan kesadaran politik yang matang. Mendukung bukan berarti mengkultuskan. Mendukung bukan berarti membenarkan semua kebijakan. Dan mendukung bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan.
Justru karena ingin pemerintahan berjalan baik, umat Islam harus memberikan dukungan sekaligus catatan keras.
Dukung Presiden, Bukan Berarti Menjadi Pengikut Buta
Presiden adalah pemimpin negara yang memiliki mandat konstitusional. Ketika pemerintah menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kedaulatan nasional, memperkuat ekonomi, memberantas korupsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sudah semestinya kita memberikan apresiasi.
Tetapi ketika terdapat kebijakan yang merugikan rakyat, membuka ruang ketidakadilan, memperbesar kesenjangan, atau memberikan keuntungan berlebihan kepada kelompok tertentu, umat Islam juga wajib bersuara.
Inilah bentuk dukungan yang dewasa.
Dukungan yang sehat bukanlah tepuk tangan tanpa batas, melainkan dukungan yang disertai kontrol moral.
Catatan Keras Pertama, Jangan Biarkan Kekuasaan Dikuasai Oligarki
Presiden harus memastikan bahwa pemerintahannya tidak menjadi kendaraan kepentingan segelintir kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.
Rakyat memilih pemimpin bukan untuk memberikan kekuasaan kepada kelompok tertentu agar mereka semakin kaya dan semakin kuat.
Pemerintahan harus berdiri di atas kepentingan rakyat. Umat Islam harus mengingatkan Presiden, Jangan biarkan oligarki menentukan arah negara. Jangan sampai keputusan strategis negara lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemodal daripada kepentingan rakyat kecil.
Catatan Keras Kedua, Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Korupsi adalah penyakit yang menghancurkan negara dari dalam.
Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, pertanian, infrastruktur dan kesejahteraan rakyat justru dapat berubah menjadi kekayaan pribadi segelintir orang. Karena itu, umat Islam harus mendukung setiap langkah pemberantasan korupsi. Tetapi dukungan tersebut harus disertai tuntutan, Jangan tebang pilih.
Siapa pun pelakunya, apakah pejabat, pengusaha, politisi, aparat, atau orang dekat kekuasaan, apabila terbukti melakukan korupsi harus diproses berdasarkan hukum.
Keadilan tidak boleh mengenal istilah orang kita dan bukan orang kita.
Catatan Keras Ketiga, Keadilan Hukum Harus Berlaku Untuk Semua
Negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara kekuasaan.
Umat Islam harus mendukung pemerintah apabila hukum ditegakkan secara adil. Tetapi umat Islam juga harus berani mengingatkan apabila penegakan hukum dirasakan tidak adil. Jangan sampai hukum tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan uang.
Keadilan adalah fondasi negara. Tanpa keadilan, pembangunan sebesar apa pun tidak akan mampu menciptakan ketenteraman.
Catatan Keras Keempat, Jangan Marginalkan Umat Islam
Sebagai mayoritas penduduk Indonesia, umat Islam tidak meminta keistimewaan. Yang diminta adalah keadilan dan kesempatan yang sama. Umat Islam harus mendapatkan ruang yang wajar dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan tanpa diskriminasi.
Namun pada saat yang sama, umat Islam juga harus menghormati hak seluruh warga negara tanpa memandang agama, suku maupun kelompok.
…
