Oleh: In’amul Mustofa M.IP
RAKERNAS GERAKAN RAKYAT tidak lama lagi akan digelar tepatnya diminggu ke 2 bulan Januari 2026, peristiwa ini tentu akan menjadi perhatian serius para aktivis yang sebelumnya (Sebagian besar relawan Anies Baswedan pilpres 2024), juga buat masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Realitas menyatakan demikian karena secara formal inilah organisasi masyarakat yang senantiasa memiliki intensitas dalam komunikasi dan koordinasi dengan Anies Baswedan.
Perhatian serius yang lain disebabkan bahwa ada amanat RAPIMNAS GERAKAN RAKYAT 1, untuk membidani lahirnya partai politik ditengah kepercayaan publik terhadap partai politik sangat turun!
Mari direview sejenak beberapa hal yang menjadi issu penting dan digaungkan berkali-kali oleh masyarakat secara luas. Tuntutan untuk menjalankan amanat reformasi 98, penataan kelembagaan penegak hukum; Kejaksaan/Kehakiman dan Kepolisian, transparansi dan kontrol terhadap pengunaan anggaran sehingga tepat sasaran, penertiban kelembagaan pemerintah yang terkait dengan penerimaan keuangan. Ada pula tuntutan agar DPR dibubarkan, ini bermula dari ketidakpekaan para wakil rakyat dalam memperjuangankan kesejahteraan rakyat. DPR sarang korupsi, tempatnya minta fee sebagai rasa terimakasih dalam meloloskan peraturan pro konglomerat.
Pro kontra jabatan sipil yang secara sistimatis dibegal oleh petinggi Polri. Keesemuanya mengarah pada makin menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintah, dan disisi lain penyelenggara pemerintah merasa paling tahu. Ada semacam arogansi tersembunyi, seolah penyelenggara pemerintah adalah pemilik negara maka sangat sering mengabaikan pendapat rakyat dan melalaikan tugas hakikinya sebagai pelayan rakyat bukan konglomerat.
Semakin ke sini tampak semakin centang perentang tak terdengat lagi gembar gembor Indonesia Emas. Maka jika yang masa lalu ditarik untuk masa kini sekaligus ada ihktiar mengambarkan masa depan, tanpa label apapun. Maka tuntutan adanya partisipasi secara substansial sudah tidak bisa dinafikan, stop mobilisasi, dukung mendukung tiada henti dan cukup sudah relawan (terutama relawan Jokowi). Kini demokrasi menemukan momentumnya untuk memperbaiki citranya agar tidak digunakan sewenang-wenang oleh yang memiliki kekuasaan dan keuangan. Demokrasi mesti dipahami apapun keputusan publik yang dibuat berujung dan mengutamakan kesejateraan dan keadilan bagi rakyat dan tumpah darah Indonesia. Tujuan mulia tersebut diakui atau tidak justru digerus oleh partai politik sendiri selaku pembuat kebijakan yang mengikat seluruh rakyat.
Gerakan Rakyat (GR) adalah sedikit contoh bagaimana mengakhiri kerelawanan Anies Baswedan yang jumlahnya ratusan simpul di seluruh Indonesia. Sebagai Ormas, GR akhirnya berfokus pada kegiatan kemasyarakatan : pendidikan informal, kebersihan lingkungan, tanggap bencana, pendampingan kesehatan, pendampingan korban kekerasan fisik dan mental dan lain-lain. Usianya belum seumur jagung, namun terus berihktiar komitmen pada kerakyatan.
Sayang dalam usia yang belum seumur jagung akhirnya GR tergoda dengan politik, yang kemudian mengamanatkan untuk membidani lahirnya partai politik baru. Maka suhu internal GR pun akhirnya banyak perubahan. Beberapa agenda kerakyatan akhirnya terpinggirkan oleh agenda politik—membidani lahirnya partai politik baru sebagai kendaraan politik Anies Baswedan. Publik tentu menduga kuat hal demikian karena figur Anies Baswedan juga pernah bersama Nasdem sebelum akhirnya menjadi partai politik. Dugaan yang kedua partai yang akan lahir dari ormas Gerakan Rakyat tidak akan semulus Nasdem berhasil melenggang ke senayan.
 partai yang sudah mapan dan cenderung menjadi mayoritas akan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik digunakan untuk memberi jalan bagi kepentingan elit partai. Keadaan tersebut sekarang terjadi di Indonesia, parpol lebih banyak melayani kepentingan elit partai itu sendiri. Miris akhirnya, rakyat hanya dijadikan alat legitimasi kebijakan dengan cara mobilisasi lima tahunan. </p>
<p>Terbayang jika parpol besutan Anies Baswedan hanya bergantung pada sosok Anies bukan pada gagasan dan ide maka cepat atau lambat parpol ini akan hilang dari peredaran. Penulis katakan hal tersebut dengan asumsi parpol Anies Baswedan juga lolos sebagai peserta pemilu. Kesemuanya itu bukan berarti bahwa Anies tidak penting untuk menjadi leader dalam partai politik baru, bahkan arus bawah sebagaian besar menginginkan hal tersebut. Apa point penting pada titik ini, jangan sampai Anies Baswedan menganggap bahwa Parpol baru ini terlu sempit jika digunakan sebagai jaket politik. Bahwa ia merupakan asset dan milik semua anak bangsa, iya. Namun rumah dan baju tetap harus memiliki agar nantinya tidak dianggap sebagai gelandangan politik sebagaimana yang sudah-sudah.<br><br>Kedua, dalam khasanah ilmu politik dikenali istilah caucus, merujuk pada pertemuan tidak resmi para elit partai baik dari pusat maupun dari daerah dengan jumlah tertentu(fleksibel) yang bersepakat atas arah parpol, termasuk didalamnya beberapa tokoh yang hendak ditampilkan di depan panggung (Marshall,1979). Kelihatan tampak elitis, namun untuk sebuah partai politik baru merupakan tidakan wajar agar agar perbincangan dalam level yang lebih luas semacam Munas, Rapimnas atau Rakernas tidak menemui jalan buntu. Perlu dicatat juga keberadaan caucus juga kemudian tidak mengkesampingkan dinamika politik yang berkembang dalam sidang dan sejenisnya. Bila dalam perkembangan keberadaan caucus ini justru berkesan elitis, semata untuk kepentingan konsolidasi awal. Jadi caucus nantinya dapat berwujud seperti Presidium atau dewan syuriyah yang memiliki kewenangan tertentu, atau caucus berada diluar struktur kepartaian namun memiliki pengaruh tertentu terhadap penyelenggara parpol. Catatannya adalah bila masa awal (konsolidasi nasional) sudah lewat maka kewenangan jika ada dan memiliki seyogyanya dikurangi dengan sangat. <br><br>Ketiga, daerah sebagai soko guru parpol baru Anies Baswedan memiliki otonomi dalam mengatur ke rumah tanggaanya, kebijakan politik yang bersifat kedaerahan merupakan harga mati daerah yang menentukan, dengan demikian partai baru Anies juga membawa tradisi baru yakni, bukan DPP an sich. Minimal sesuai dengan semangat otonomi daerah yang kini semakin tercerabut, sekaligus bagian dari desentralisasi kepartaian.<br><br>Akhirnya ketiga syarat tersebut bila dapat dipenuhi dengan penuh semangat, bukan hal yang sulit bagi partai politik Anies Baswedan akan lolos sebegai peserta pemilu. Selamat ber- RAKERNAS. Huuurraaaa.<br><br>*penulis, tinggal di Sleman. Direktur Eksekutif LeSPK ( lembaga studi pendidikan dan kebangsaan) Yogyakarta<br></p>
</div>
<footer>
<div class=)
