Oleh: In’amul Mustofa M.IP
RAKERNAS GERAKAN RAKYAT tidak lama lagi akan digelar tepatnya diminggu ke 2 bulan Januari 2026, peristiwa ini tentu akan menjadi perhatian serius para aktivis yang sebelumnya (Sebagian besar relawan Anies Baswedan pilpres 2024), juga buat masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Realitas menyatakan demikian karena secara formal inilah organisasi masyarakat yang senantiasa memiliki intensitas dalam komunikasi dan koordinasi dengan Anies Baswedan.
Perhatian serius yang lain disebabkan bahwa ada amanat RAPIMNAS GERAKAN RAKYAT 1, untuk membidani lahirnya partai politik ditengah kepercayaan publik terhadap partai politik sangat turun!
Mari direview sejenak beberapa hal yang menjadi issu penting dan digaungkan berkali-kali oleh masyarakat secara luas. Tuntutan untuk menjalankan amanat reformasi 98, penataan kelembagaan penegak hukum; Kejaksaan/Kehakiman dan Kepolisian, transparansi dan kontrol terhadap pengunaan anggaran sehingga tepat sasaran, penertiban kelembagaan pemerintah yang terkait dengan penerimaan keuangan. Ada pula tuntutan agar DPR dibubarkan, ini bermula dari ketidakpekaan para wakil rakyat dalam memperjuangankan kesejahteraan rakyat. DPR sarang korupsi, tempatnya minta fee sebagai rasa terimakasih dalam meloloskan peraturan pro konglomerat.
Pro kontra jabatan sipil yang secara sistimatis dibegal oleh petinggi Polri. Keesemuanya mengarah pada makin menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintah, dan disisi lain penyelenggara pemerintah merasa paling tahu. Ada semacam arogansi tersembunyi, seolah penyelenggara pemerintah adalah pemilik negara maka sangat sering mengabaikan pendapat rakyat dan melalaikan tugas hakikinya sebagai pelayan rakyat bukan konglomerat.
Semakin ke sini tampak semakin centang perentang tak terdengat lagi gembar gembor Indonesia Emas. Maka jika yang masa lalu ditarik untuk masa kini sekaligus ada ihktiar mengambarkan masa depan, tanpa label apapun. Maka tuntutan adanya partisipasi secara substansial sudah tidak bisa dinafikan, stop mobilisasi, dukung mendukung tiada henti dan cukup sudah relawan (terutama relawan Jokowi). Kini demokrasi menemukan momentumnya untuk memperbaiki citranya agar tidak digunakan sewenang-wenang oleh yang memiliki kekuasaan dan keuangan. Demokrasi mesti dipahami apapun keputusan publik yang dibuat berujung dan mengutamakan kesejateraan dan keadilan bagi rakyat dan tumpah darah Indonesia. Tujuan mulia tersebut diakui atau tidak justru digerus oleh partai politik sendiri selaku pembuat kebijakan yang mengikat seluruh rakyat.
Gerakan Rakyat (GR) adalah sedikit contoh bagaimana mengakhiri kerelawanan Anies Baswedan yang jumlahnya ratusan simpul di seluruh Indonesia. Sebagai Ormas, GR akhirnya berfokus pada kegiatan kemasyarakatan : pendidikan informal, kebersihan lingkungan, tanggap bencana, pendampingan kesehatan, pendampingan korban kekerasan fisik dan mental dan lain-lain. Usianya belum seumur jagung, namun terus berihktiar komitmen pada kerakyatan.
Sayang dalam usia yang belum seumur jagung akhirnya GR tergoda dengan politik, yang kemudian mengamanatkan untuk membidani lahirnya partai politik baru. Maka suhu internal GR pun akhirnya banyak perubahan. Beberapa agenda kerakyatan akhirnya terpinggirkan oleh agenda politik—membidani lahirnya partai politik baru sebagai kendaraan politik Anies Baswedan. Publik tentu menduga kuat hal demikian karena figur Anies Baswedan juga pernah bersama Nasdem sebelum akhirnya menjadi partai politik. Dugaan yang kedua partai yang akan lahir dari ormas Gerakan Rakyat tidak akan semulus Nasdem berhasil melenggang ke senayan.
Di sinilah letak suhu internal GR menjadi sedikit memanas karena tertantang dengan realita politik yang makin kotor, di kubu lain ada sebagian kecil elit GR yang tidak menginginkan menjadi bidan parpol Anies Baswedan. Masing-masing memiliki alasan; perlu Parpol karena Anies masih berpotensi menjadi capres 2029 sekaligus masih kompetitif maka parpol menjadi harga mati agar Anies kelak tidak dipecundangi oleh parpol yang telah mapan sebelumnya. Setidaknya dengan memiliki parpol posisi tawar Anies Baswedan kepada partai lain makin naik.
Bahkan Anies tidak akan canggung untuk membangun koalisi dengan parpol lain. Sedangkan yang tak setuju, memang agak aneh pada saat kepercayaan publik terhadap parpol kenapa juga GR ngotot buat kendaraan politik, sia-sia bukan. Dus menghabiskan energi dan duit. Sudah menjadi rahasi umum demokrasi di Indonesia akhirnya berbiaya mahal karena banyak faktor, namun yang paling menonjol ada budaya pragmatism yang terus merengsek hingga pelosok-pelosok desa dan tingkat pendidikan yang masih dibawah rata-rata.
Arus kedua memang terdengar sayup, pilihan kendaraan politik sudah bulat namun pemikiran rentannya parpol besutan Anies Baswedan akan ngembos di tengah jalan perlu diperhatikan. Setidaknya Anies Baswedan tidak menempatkan diri sebagai pucuk pimpinan Ormas GR sebagaimana dulu Surya Paloh saat membidani Nasdem dimana Anies Baswedan ikut di dalamnya. Juga tidak sebagaimana Prabowo Subianto dan SBY langsung tancap gas ambil tongkat komando parpol, akhirnya Gerindra dan Demokrat berhasil juga mengantarkan keduanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Jika kemudian dijawab ‘maklumlah mereka ambil komando karena tradisi serdadunya kuat, sedang Anies murni sipil’. Letak masalahnya bukan pada serdadu atau sipil, namun pada tekad dan kemauan untuk bertanggungjawab terhadap kapal yang hendak dibentuk dan menjadi nahkoda ke mana hendak bberlabuh. Prabowo dan SBY dapat disebut all out. Apakah Anies tidak all out? Psikologi Anies Baswedan melihat rekam jejaknya, ia punya kredo bila punya kesempatan pertama untuk bertanding harus menang, jangan maju bertanding jika kau ragu dan akan kalah. Lebih baik Sabar dan tunda hingga engkau yakin menang.
Nah, sabar dan tunda inilah sesungguhnya letak kekuatan Anies Baswedan dalam melihat dan menganalisa keadaan, khususnya perkembangan sospol. Secara finansial ia tidak sekuat SBY, Prabowo dan Surya Paloh namun ketajaman intuisinya hemat penulis melebihi ketiganya. Relawan yang melimpah di seluruh tanah air yang kemudian terorganisir dalam wadah GR, tidak dimiliki sebelumnya oleh SBY, Prabowo dan Surya Paloh. Sampai detik ini masih terjaga loyalitas kepada Anies Baswedan, sedemikian rupa diorganisir dalam wadah formal bernama Gerakan Rakyat. Ceritanya akan lain jika hal tersebut dibiarkan tanpa arah, ketrampilan memimpin yang dibimbing oleh intuisi akhirnya menyudahi anggapan bahwa relawan tidak lebih dari gerombolan sorak sorai dan hore-hore. Relawan juga bukan sekedar untuk urusan dukung mendukung yang bersifat mobilisasi namun yang terjadi dalam GR sarat akan partisipasi aktif dari bawah. Maka budaya yang tersemaipun tidak bergantung pada sosok Anies Baswedan, ke depan tentu hal ini tersebut akan berdampak positif
Beberapa persyaratan minimal agar parpol ini sukses berlayar; Pertama, tumbuh kembang demokrasi akan menjadi sehat manakala masyarakat tersebut terbimbing oleh ide dan gagasan. GR sedari awal kaya akan kebiasaan tersebut; gagasan dan perubahan. Sepanjang arah dan perjuangan ditentukan bersama dengan tanpa mengabaikan suara dari bawah partai baru ini akan menjadi semacam harapan baru, nyawa baru demokrasi Indonesia. Tantangan di depan seyakinnya akan banya terutama dari parpol-parpol yang telah mapan. Kata Pemper( 1990) partai yang sudah mapan dan cenderung menjadi mayoritas akan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik digunakan untuk memberi jalan bagi kepentingan elit partai. Keadaan tersebut sekarang terjadi di Indonesia, parpol lebih banyak melayani kepentingan elit partai itu sendiri. Miris akhirnya, rakyat hanya dijadikan alat legitimasi kebijakan dengan cara mobilisasi lima tahunan.
Terbayang jika parpol besutan Anies Baswedan hanya bergantung pada sosok Anies bukan pada gagasan dan ide maka cepat atau lambat parpol ini akan hilang dari peredaran. Penulis katakan hal tersebut dengan asumsi parpol Anies Baswedan juga lolos sebagai peserta pemilu. Kesemuanya itu bukan berarti bahwa Anies tidak penting untuk menjadi leader dalam partai politik baru, bahkan arus bawah sebagaian besar menginginkan hal tersebut. Apa point penting pada titik ini, jangan sampai Anies Baswedan menganggap bahwa Parpol baru ini terlu sempit jika digunakan sebagai jaket politik. Bahwa ia merupakan asset dan milik semua anak bangsa, iya. Namun rumah dan baju tetap harus memiliki agar nantinya tidak dianggap sebagai gelandangan politik sebagaimana yang sudah-sudah.
Kedua, dalam khasanah ilmu politik dikenali istilah caucus, merujuk pada pertemuan tidak resmi para elit partai baik dari pusat maupun dari daerah dengan jumlah tertentu(fleksibel) yang bersepakat atas arah parpol, termasuk didalamnya beberapa tokoh yang hendak ditampilkan di depan panggung (Marshall,1979). Kelihatan tampak elitis, namun untuk sebuah partai politik baru merupakan tidakan wajar agar agar perbincangan dalam level yang lebih luas semacam Munas, Rapimnas atau Rakernas tidak menemui jalan buntu. Perlu dicatat juga keberadaan caucus juga kemudian tidak mengkesampingkan dinamika politik yang berkembang dalam sidang dan sejenisnya. Bila dalam perkembangan keberadaan caucus ini justru berkesan elitis, semata untuk kepentingan konsolidasi awal. Jadi caucus nantinya dapat berwujud seperti Presidium atau dewan syuriyah yang memiliki kewenangan tertentu, atau caucus berada diluar struktur kepartaian namun memiliki pengaruh tertentu terhadap penyelenggara parpol. Catatannya adalah bila masa awal (konsolidasi nasional) sudah lewat maka kewenangan jika ada dan memiliki seyogyanya dikurangi dengan sangat.
Ketiga, daerah sebagai soko guru parpol baru Anies Baswedan memiliki otonomi dalam mengatur ke rumah tanggaanya, kebijakan politik yang bersifat kedaerahan merupakan harga mati daerah yang menentukan, dengan demikian partai baru Anies juga membawa tradisi baru yakni, bukan DPP an sich. Minimal sesuai dengan semangat otonomi daerah yang kini semakin tercerabut, sekaligus bagian dari desentralisasi kepartaian.
Akhirnya ketiga syarat tersebut bila dapat dipenuhi dengan penuh semangat, bukan hal yang sulit bagi partai politik Anies Baswedan akan lolos sebegai peserta pemilu. Selamat ber- RAKERNAS. Huuurraaaa.
*penulis, tinggal di Sleman. Direktur Eksekutif LeSPK ( lembaga studi pendidikan dan kebangsaan) Yogyakarta
