Purbaya mengaku “kecele”, menyebut ada “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban MBG, dan ingin efisiensi anggarannya. Apakah keterusterangan punya harga politik?
Catatan Cak AT
Tak sedikit penguasa yang kehilangan jabatan karena gagal mencapai target. Banyak juga lainnya yang tersingkir karena terlibat masalah.
Purbaya Yudhi Sadewa tersingkir dari kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026, entah kenapa. Siang itu, ironinya, ia sendiri sedang menjelaskan surat utang pemerintah di Gedung DPR/MPR Senayan.
Di tengah rapat bersama DPD RI itu, tiba-tiba seorang pimpinan menyelanya: ada telepon untuk sang menteri. Rapat pun diskors beberapa menit. Tak lama kemudian, di Istana, Presiden melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Tampak ada ironi kecil dalam adegan itu. Seorang bendahara negara sedang berbicara tentang utang, tapi yang datang justru kabar yang mungkin mengubah “modal politik”-nya menjadi utang pertanggungjawaban.
Kita belum tahu persis apa isi telepon ke Purbaya tersebut. Namun, suasana itu terasa seperti metafora yang terlalu rapi untuk diabaikan. Di pemerintahan, seseorang bisa masih memegang mikrofon ketika kekuasaan sudah mulai memindahkan kursinya.
Jangankan kita, Purbaya pun mungkin belum tahu apakah ia dilepas karena kinerja, perbedaan arah kebijakan, persoalan koordinasi, atau sebab lain.
Namun, ada satu hal yang menarik untuk diperiksa. Antara lain, cara Purbaya berbicara tentang masalah pemerintah, terutama program unggulan Presiden.
Purbaya bukan pejabat yang selalu membungkus persoalan dengan plastik bahasa birokrasi. Ia kadang berbicara seperti teknokrat yang lupa bahwa mikrofon menteri memiliki daya ledak politik.
Pada 22 Juni 2026, ketika membahas pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia mengaku kecolongan. Ia bahkan menggunakan kata kecele.
Menurutnya, ia telah menolak pengadaan tersebut, tapi barang itu tetap dibeli. Ia juga menyatakan telah menindak pihak Kementerian Keuangan yang meloloskan anggaran itu.
Kata kecele mungkin biasa dalam percakapan warung kopi. Tetapi ketika keluar dari mulut Menteri Keuangan, ia berubah menjadi pengakuan resmi bahwa sistem yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak sepenuhnya bekerja.
Dalam birokrasi, kalimat seperti “terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan” terdengar aman. Kata “Saya kecele” memang terdengar lebih manusiawi, tetapi juga lebih telanjang.
Kata tersebut membuka celah bagi publik untuk bertanya: siapa yang lalai, bagaimana prosesnya, dan mengapa pejabat yang bertanggung jawab tidak mengetahuinya sejak awal?
Purbaya tidak berhenti di sana. Pada 26 Juni, ketika membicarakan efisiensi anggaran MBG, ia mengatakan, “Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan, (anggarannya) sudah keluar.” Ia segera menambahkan bahwa program itu bagus dan pelaksanaannya perlu diperbaiki.
Secara fiskal, pernyataan itu masuk akal. Menteri Keuangan memang wajib mencari efisiensi. Program yang baik tidak memperoleh kekebalan dari pemeriksaan anggaran hanya karena menyandang nama program unggulan Presiden.
Tetapi politik memiliki telinga yang berbeda dari akuntansi. Bagi teknokrat, “anggaran masih bisa diefisienkan” berarti pengelolaan harus lebih cermat. Sementara bagi pengusung program, kalimat itu bisa terdengar seperti pertanyaan terhadap skala, desain, atau pelaksanaan program.
Lalu, pada 12 Agustus, Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan menemukan “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban keuangan MBG di daerah. Ia mengatakan temuan itu akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional untuk perbaikan.
Sekali lagi, substansinya bukan sesuatu yang semestinya memalukan. Justru program besar dengan uang publik yang besar membutuhkan pengawasan besar.
Masalahnya, Purbaya mengucapkannya secara terbuka. Ia tidak hanya berbicara tentang anggaran, tetapi juga memperlihatkan bahwa program prioritas pemerintah masih menghadapi persoalan tata kelola.
Di sinilah karakter Purbaya menjadi relevan. Ia tampaknya percaya bahwa tugas Menteri Keuangan bukan hanya menyediakan uang, melainkan juga mengatakan ketika uang itu bermasalah.
Namun, dalam pemerintahan, keterusterangan teknokratis kadang bertabrakan dengan kebutuhan menjaga keseragaman pesan politik.
MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan sekadar pos belanja. Keduanya merupakan bagian penting dari agenda Prabowo.
Karena itu, setiap kritik mengenai efisiensi, pertanggungjawaban, atau kelemahan pelaksanaan mudah memperoleh dimensi politik yang lebih besar daripada isi teknisnya.
Apakah Purbaya menentang MBG? Tidak ada bukti yang mendukung kesimpulan itu. Ia bahkan pernah mengatakan program tersebut bagus.
Apakah ia menolak KDMP? Juga tidak. Yang tampak dari pernyataannya justru upaya memastikan program-program itu tidak menjadi beban fiskal yang tak terkendali.
Namun, membela tujuan sebuah program tidak selalu berarti membenarkan seluruh cara pelaksanaannya.
Dan di situlah seorang Menteri Keuangan bisa menjadi suara yang tidak selalu nyaman didengar.
Apakah ketidaknyamanan itu menjadi alasan Purbaya diganti? Kita belum tahu.
Tidak ada penjelasan resmi yang menyatakan bahwa Presiden memberhentikannya karena pernyataan tentang MBG, KDMP, atau gaya komunikasinya. Tidak ada pula bukti publik bahwa Prabowo secara pribadi tersinggung oleh ucapan tertentu.
Tetapi pertanyaan itu tetap sah diajukan. Sebab, Purbaya bukan hanya mengeluarkan kebijakan. Ia juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang kadang membuka persoalan internal pemerintah kepada publik.
Dalam kasus motor listrik MBG, misalnya, jawabannya tentang “kecele” dan “tebak saja sendiri” ketika ditanya soal pencopotan pejabat memperlihatkan gaya komunikasi yang jauh dari bahasa resmi yang biasanya sangat terukur.
Di sinilah kita perlu membedakan dua hal. Pejabat yang terlalu banyak bicara belum tentu pejabat yang salah.
Tapi pejabat yang berbicara tanpa koordinasi juga bisa menciptakan masalah yang tidak perlu. Keterbukaan dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi ceplas-ceplos dapat mengacaukan pesan kebijakan.
Pemerintahan yang sehat tidak membutuhkan menteri yang bisu. Menteri Keuangan justru harus berani mengatakan bahwa anggaran bocor, prosedur lemah, atau program perlu diefisienkan.
Namun keberanian itu harus berjalan bersama ketelitian. Data harus benar, konteks harus lengkap, dan kritik terhadap lembaga lain harus melalui koordinasi yang layak.
Karena itu, jika pergantian Purbaya memang berkaitan dengan gaya komunikasinya, persoalannya bukan semata-mata bahwa ia terlalu jujur.
Bisa jadi persoalannya adalah cara menyampaikan kejujuran itu dalam sebuah pemerintahan yang menuntut disiplin pesan.
Kita belum memiliki bukti untuk menetapkan bahwa itulah sebabnya ia diganti. Tapi kita juga tidak perlu berpura-pura bahwa gaya bicara pejabat tidak pernah berpengaruh terhadap nasib politiknya.
Kita belum dapat memastikan alasan penggantian Purbaya. Tapi dalam pemerintahan yang mengelola uang rakyat, pertanyaan tentang siapa yang boleh bicara, apa yang boleh dikatakan, dan kapan harus mengatakannya, sama pentingnya dengan pertanyaan tentang siapa yang memegang uang.
@Signature
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 15/9/2026
-000-
