Oleh: Abdurrahman Syebubakar
(Catatan: Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi niat/motif Rocky Gerung, termasuk dalam kapasitas barunya sebagai anggota Wantimpres. Tetapi semata-mata menguji cara berpikirnya)
____________________________
DALAM ruang percakapan publik, kita sering menyaksikan orang yang sangat fasih berbicara pada tataran filosofis, tetapi tidak cukup disiplin ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan.
Rocky Gerung adalah salah satu contoh yang menarik untuk diulas.
Ia memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki orang lain: mengubah gagasan abstrak menjadi bahasa yang tajam, sederhana, mudah dipahami dan provokatif. Ia mampu mengemas grammar filsafat menjadi tontonan publik. Dalam ruang demokrasi yang miskin perdebatan gagasan, kemampuan semacam itu tentu memiliki nilai tinggi.
Namun, justru karena pengaruhnya besar, cara berpikirnya layak diuji lebih serius.
Persoalannya bukan pada surplus filsafat Rocky Gerung. Tapi apakah, ketika berbicara tentang persoalan empirik atau realitas yang menyangkut hajat hidup rakyat, ia juga tunduk pada disiplin ilmu pengetahuan—data, bukti, dan metode yang memungkinkan klaimnya diuji dan dipertanggungjawabkan.
Filsafat dan ilmu pengetahuan bukan dua hal yang saling menegasikan, tetapi komplementer. Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Ia bertanya tentang hakikat, nilai dan makna dasar dengan mengandalkan kekuatan rasio dan analisis konseptual. Sementara ilmu pengetahuan menguji klaim realitas melalui observasi dan eksperimen, data dan bukti dengan metode yang sistematis dan terukur.
Karena itu, ketika pembicaraan memasuki wilayah kebijakan publik terkait kemiskinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau pembangunan secara umum, permainan konsep saja tidak cukup.
Kemiskinan, misalnya, bukan semata-mata persoalan definisi filosofis tentang keadilan. Ia adalah kenyataan yang dapat diukur: pendapatan, konsumsi, akses terhadap layanan, aset, pekerjaan, produktivitas, dan berbagai dimensi kesejahteraan lainnya.
Dus, kebijakan pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari niat politik atau konstruksi argumentasinya. Kita perlu bertanya: apakah kebijakan tersebut efektif? Berapa biayanya? Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang menanggung biayanya? Apa dampak yang tidak diinginkan? Dan apakah terdapat bukti yang kuat di tempat lain dan/atau pada waktu yang berbeda bahwa kebijakan tersebut menghasilkan perubahan?
Dalam konteks ini, menarik mencermati pandangan Rocky Gerung mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia antara lain menepis kritik terhadap kedua program tersebut dengan kerangka ideologis dan normatif: koperasi dipandang sejalan dengan gagasan sosialisme dan ekonomi kerakyatan, sementara program makan bergizi ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara sesuai amanat konstitusi.
Dengan kerangka tersebut, dasar ideologis dan konstitusional seolah menjadi alasan yang cukup untuk membenarkan pilihan kebijakan. Padahal, di sinilah persoalan epistemiknya muncul. Landasan normatif dapat menjelaskan mengapa suatu kebijakan dianggap baik atau patut diperjuangkan, tetapi tidak dengan sendirinya (akan) membuktikan bahwa kebijakan tersebut layak diterapkan, terlebih dalam skala besar.
Membangkitkan ekonomi rakyat melalui koperasi dan memberi makanan bergizi kepada anak-anak jelas merupakan tujuan yang baik. Tidak ada yang membantahnya. Tetapi tujuan yang baik tidak otomatis membuat desain, pelaksanaan, maupun biaya sebuah kebijakan atau program menjadi tepat.
KDMP dan MBG perlu dinilai melalui pertanyaan yang lebih realistis: apakah desainnya evidence-based? Apakah model bisnisnya layak? Bagaimana tata kelolanya? Berapa biayanya? Apakah negara mampu membiayainya secara berkelanjutan? Apakah manfaatnya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan?, dst.
Perbedaan antara legitimasi normatif dan validitas empiris menjadi penting. Konstitusi dan ideologi memberi arah mengenai nilai dan tujuan yang hendak dicapai. Namun keduanya tidak dapat menggantikan bukti apakah sebuah kebijakan efektif dan menghasilkan dampak positif bagi rakyat.
Kritik terhadap KDMP atau MBG, dengan demikian, bukan penolakan terhadap koperasi, ekonomi kerakyatan, tanggung jawab negara, atau cita-cita kesejahteraan sosial. Kritik berbasis ilmu pengetahuan justru diperlukan agar cita-cita tersebut tidak berakhir jadi malapetaka kebijakan publik.
Saya menyebutnya sebagai surplus filsafat dan defisit ilmu pengetahuan. Surplus filsafat bukan berarti terlalu banyak membaca Plato, Kant, Hegel, atau pemikir lainnya. Ia muncul ketika kemampuan berbicara tentang gagasan abstrak berkembang jauh lebih cepat daripada kesediaan mengujinya di hadapan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, defisit ilmu pengetahuan terjadi ketika klaim tentang realitas empiris lebih banyak dibangun dari keyakinan dan imajinasi daripada data, bukti, dan metodologi yang memungkinkan klaim tersebut diuji.
Filsafat penting untuk mempertanyakan asumsi, nilai, dan tujuan. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menguji apakah asumsi tersebut bertahan ketika berhadapan dengan fakta. Sebuah kebijakan dapat memiliki dasar normatif yang kuat tetapi buruk dalam implementasi. Sebaliknya, kebijakan yang efektif secara teknis tetap perlu diperdebatkan dari sisi keadilan dan nilai.
Ilmu pengetahuan menuntut kesediaan dikoreksi oleh bukti. Hipotesis yang meyakinkan tetap harus terbuka untuk dibantah. Metafora dan argumentasi yang terdengar cerdas tidak dengan sendirinya menjadi bukti kebenaran.
Rocky Gerung telah mengajarkan banyak orang untuk bertanya dan mencurigai kekuasaan. Itu penting bagi demokrasi. Tetapi demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan keberanian untuk bertanya; ia juga membutuhkan kesediaan untuk tunduk pada ilmu pengetahuan.
Pada akhirnya, kualitas seorang intelektual tidak diukur dari seberapa mentereng istilah-istilah yang digunakannya, seberapa tajam kritiknya, atau seberapa banyak orang yang terpukau oleh retorikanya. Ukuran yang lebih penting adalah: ketika gagasan berhadapan dengan fakta, apakah ia bersedia mengoreksi pandangannya?
Di titik itu, filsafat bertemu ilmu pengetahuan, dan intelektualitas benar-benar diuji.
Advertisement
