Keadilan Ditekuk Jokowi 10 tahun, Arus Baliknya Bisa Melanda Prabowo. Bagaimana Mengantisipasinya?

Wawancara Khusus dengan Ishak Rafick

Penulis National Bestseller
”Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial”

Jakarta, Kansnews.com – Demo mahasiswa berlanjut di bulan Juli 2026. Kampus-kampus besar, yang selama ini jadi barometer penilaian kondisi negara (UI, ITB, TRISAKTI) turun ke jalan. Puluhan kampus lain juga bergabung mengenakan jaket almamater masing-masing. Mereka seiya sekata menuntut perubahan. Jalan-jalan protokol Jakarta, Bandung, Surabaya, dll dipenuhi puluhan ribu demostran muda. Semuanya menyala dengan warna warni jaket almamater seperti terlihat di berbagai liputan media massa (medmas) dan media sosial (medsos). Redaksi berkesempatan mewawancarai Ishak Rafick, penulis dan aktivis di Jakarta. Berikut wawancaranya di bawah ini.

Bahkan tanpa takut mereka beringas menerjang pasukan polisi bertameng di seberang istana Jl. Medan Merdeka Selatan. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah 12 Juli kemarin BEM UI telah menggelar aksi simbolik bertajuk SALEMBA BERSERU di depan Fakultas Kedokteran Kampus UI Salemba. Ini tempat dimulainya aksi-aksi bersejarah yang merubah wajah Indonesia. Salemba Berseru adalah pernyataan perang terhadap tata kelola negara, yang telah berlangsung terlalu lama dan cuma menghasilkan angka-angka pertumbuhan – bukan kemakmuran.

Dalam Seruan tersebut BEM UI menyatakan bahwa dua tahun terakhir merupakan periode kemunduran yang sistemik, di mana kebijakan-kebijakan sektoral kini membentuk satu pola utuh kemunduran di sektor ekonomi, demokrasi, dan moral kepemimpinan. Mereka menegaskan bahwa kampus tidak boleh lagi bersembunyi di balik dinding kelas dan jurnal ilmiah. Melainkan harus memikul tanggung jawab moral sebagai kompas bangsa di tengah situasi memasuki ambang krisis.

Jadi ada kesenjangan antara apa yang dilihat dan dirasakan kaum intelektual muda ini dengan dugaan DPR yang tidak pedulian dan pemerintah yang narsistik. Pemerintah merasa sedang melakukan kerja besar melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Sedang kaum intelektual muda melihat pemiskinan terstruktur lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh tanah air, dimana tanah rakyat dan ulayat bisa dirampas kapan saja buat investor. UU No 11/2020 tentang Omnibus Law/Cipta Kerja warisan Jokowi telah melegalkannya. Juga obral konsesi pertambangan dan perkebunan, pembangkit listrik, dll. Ini telah membawa bencana banjir bandang dahsyat di 3 provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar).

Demo bulan Juli 2026, yang begitu dahsyat itu, akan terus membesar. Saat ini belum semua turun. Toh dapat dipastikan bila pemerintah dan DPR cuma punya telinga buat kepentingan bisnis oligarki dan tim sukses (timses), maka nantinya ormas-ormas islam, korban PHK, profesional, dokter, bidan, dan korban gusuran, petani, nelayan akan bergabung. Artinya ke depan makin masif dan meluas dengan tuntutan yang semakin jelas. Aksi Simbolik, Minggu, 12 Juli 2026 bertajuk SALEMBA BERSERU adalah sebuah peringatan, bahwa kemarahan pada mantan Presiden Jokowi dan para pendukungnya di Kabinet, kini mulai menyasar Presiden Prabowo.

Apa artinya ini bang?

Artinya dari sisi tata negara fungsi kontrol DPR, yang lama afkir, telah diambil alih kaum intelektual dan pejuang keadilan. Memang sejak ditaklukkan Jokowi lewat politik sprindik (surat perintah penyelidikan) dll, DPR tidak berani mengontrol Presiden. Malah berkolaborasi atau sekedar jadi tukang stempel. Sedang KPK berhasil diubah jadi lembaga pemerintah biasa di bawah Presiden dan dipakai membrangus oposisi parlementer kepartaian. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dulu membuat KPK begitu perkasa dipereteli lebih dulu.

Fungsi kontrol DPR pupus di situ. Mereka diubah jadi pencari nafkah biasa pengabdi perut sendiri. Sama seperti pegawai, karyawan, pengamen, dan pemulung. Mereka cuma takut kepada Ketum partainya sebagaimana diungkap anggota DPR dari PDIP Bambang Pacul beberapa tahun lalu.

Rakyat kehilangan pelindung baris kedua (legislatif) setelah eksekutif ditaklukkan konglo superkuasa alias oligarki dan negara adikuasa Timur (diwakili China) dan Barat (diwakili AS). Jadi munculnya kaum intelektual, aliansi rakyat, penjuang keadilan, dll sebagai lembaga kontrol baru sudah hukum alam, kata pakar ekonomi-pololitik (ekpol) tamatan UI dan Belanda ini.

Nampaknya demo akan berjalan terus, kecuali Presiden Prabowo memenuhi tuntutan kaum intelektual dan pejuang keadilan ini dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar retorika pembenaran alias apologia seperti selama ini. Seolah mendengar dan tata kelola telah diperbaiki, tapi tak ada perubahan alias omon-omon. Padahal mereka cuma menagih janji Presiden yang dilontarkan saat pelantikan di MPR, 20 Oktober 2024.

Direktur Eksekutif MasaDepan Institute Ishak Rafick memprediksi demo mahasiswa dan pejuang keadilan ini akan berlanjut dengan tingkatan yang semakin berbahaya. Gejalanya sudah terlihat awal Juli 2026 di Bundaran HI. Mereka menolak digeser paksa aparat polisi untuk berdemo di seberang istana negara atau di depan DPR/MPR.

Alasannya?

Sebagaimana dinyatakan BEM UI mereka tidak percaya lagi kepada Presiden dan Kabinet Merah Putih. Juga tidak percaya lagi kepada wakil rakyat di gedung DPR/MPR, yang mereka anggap sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Sikap ini akan menjalar ke kampus-kampus lain, pejuang keadilan, dan aliansi rakyat membentuk arus banjir bandang sosial. Ini gejala berbahaya. Atau setidaknya jadi awal MOSI TIDAK PERCAYA. Ini bisa berujung pada cabut mandat, yang mungkin saja didahului dengan kerusuhan sosial berbau sara dan etnis.

Bahayanya apa? Paling juga nanti reda. Akhir Agustus 2025 kan mereka juga melakukan demo besar. Bahkan telah minta korban jiwa pengemudi OJOL (ojek on line) yang tergilas mobil Brimob. Lalu reda begitu saja.

Itu bisa saja. Pemerintah jelas tak tinggal diam. Tawar-menawar dan ancaman dalam segala bentuknya akan ada saja. Lihat saja tekanan berat dan tawaran manis, yang menimpa Roy Suryo dan Dokter Tifa dkk. Beberapa sudah menyerah (Rismon dan Eggi Sujana). Wapres dan BuzzerRp juga akan memperkeruh situasi untuk kepentingan masing-masing, sebagaimana menimpa mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang dikadali Gibran. Artinya Gibran mulai ikut merongrong. Dan tentu masi ada operasi intelijen untuk meredam atau mengalihkan issue.

Namun secara umum demo kali ini lebih dahsyat. Memang bisa dibikin redup, tapi akan membesar lagi karena didorong oleh rasa frustrasi berkepanjangan. Juga keinginan untuk merubah nasib yang terasa gelap. Ini bisa berujung pada gerakan cabut mandat terhadap Presiden dan wapres, serta wakil rakyat. Bukan tidak mungkin mentri-mentri sumbangan Jkw (17 mentri, baru 5 diresafel) akan dikejar sampai ke rumah mereka.

Kaum intelektual muda dan pejuang keadilan ini minta sisa mentri Jokowi juga dipangkas alias diresafel. Misalnya Luhut Binsar Panjaitan (LBP) – mantan Menko Marves yang di zaman Prabowo didapuk jadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Lalu Airlangga Hartarto, Eric Tohir, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, Wisnu Trenggono, dan Bahlil Lahadalia. Bahlil dianggap terlibat dalam memainkan perizinan saat jadi Mentri Investasi/Kepala BKPM. Kini dikasi posisi lebih strategis lagi Mentri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Tak heran bila kaum intelektual muda dan pejuang keadilan melihat pertumbuhan ekonomi berjalan paralel dengan pemiskinan rakyat dan kerusakan lingkungan, hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan pulau-pulau kecil selama masa Jkwooi. Kini mereka melihat Prabowo melanjutkannya.

Kemudian Mentri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. Dia tak kalah merisaukannya dengan Menag sebelumnya Yaqut Cholil Qoumas yang terlibat korupsi kuota hajji. Mengapa? Karena dia berencana menggunakan dana Zakat untuk membangun desa dll. Padahal zakat sudah ada peruntukannya dalam alQur’an, yaitu mustahiq (8 golongan). Sedang pembangunan desa sudah ada dana apbn/apbd. Mantan Mensesneg dulu Pratikno juga punya rencana serupa.

Menurut catatan MasaDepan Institute pada zaman Jokowi BAZNAS pernah menggelontorkan dana zakat, yang merupakan amanat Allah dan amanat manusia, kepada Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang waktu itu dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo. Juga pernah menggelontorkan dana zakat kepada Pemda Bekasi. Padahal pemda bukan mustahiq dan sudah punya APBD. Ke depan urusan ini mesti diatur oleh Majelis Ulama (MUI) dan dilepaskan dari Kementrian Agama yang mengurusi berbagai agama.

Pun Mentri Agraria/Kepala BPN Nusron Wahid. Dia mengancam rakyat dengan aturan baru, yang menganggap data autentik yang dimiliki rakyat (girik, dll) mulai Februari 2026 tidak berlaku lagi. Bila ini perintah undang-undang, tentu DPR ikut bertanggung-jawab terhadap hancurnya kenyamanan hidup bernegara ini. Bila data autentik dianggap tidak berlaku lagi, tanah-tanah rakyat dan adat akan segera berpindah tangan kepada konglo serakah dengan bantuan mafia tanah. Gejalanya sudah terlihat. Sebaiknya undang-undang agraria dan pertanahan dikembalikan kepada aturan lama yang lebih manusiawi dan punya logika hukum yang benar.

Selain itu tentu saja mantan Mentri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Pratikno tidak akan dibiarkan. Dia dianggap arsitek jagoan strategi politik yang konon memoles Jkw jadi begitu perkasa. Bahkan berani menukangi perundang-undangan dan tata negara. Berani pula mengeluarkan Kepres No.17/2022 tentang Pelanggaran HAM berat. Ini memutarbalik sejarah kebiadaban PKI menjadi korban kejahatan HAM. Sekaligus menjadikan TNI serta umat Islam, Hindu, Budha, Kresten, Katholik dan umat lain, yang bereaksi setimpal setelah gagalnya kudeta G30S/PKI menjadi pelaku kejahatan HAM. Jika terjadi perubahan radikal tentu Pratikno akan diproses.

Namun Presiden Prabowo telah memposisikan Pratikno sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Jadi bersama mentri-mentri Jokowi lainnya Praktikno dkk seolah telah disucikan tanpa pernah diusut kasus-kasusnya yang sudah berkali-kali terungkap di medmas dan medsos, baik oleh PPATK maupun BPK dan Kejaksaan Agung. Future Channel (FC) sudah berkali memberi analisis tajam tentangnya. Nah ini akan jadi ganjalan ke depan. Juga wakil-wakil parpol di parlemen dan ketua-ketua fraksi akan jadi sasaran amuk massa di jalan-jalan atau disatroni rumahnya seperti akhir Agustus 2025. Eskalasinya nanti jauh lebih besar.

Paralel dengan itu 30 konglo superkuasa (Oligarki) penikmat Proyek Strategis Nasional (PSN) akan jadi sasaran kemarahan. Apalagi mereka menolak mendahulukan kebutuhan pasar domestik buat produk batubara dan CPO (sawit) mereka. Ini berakibat naiknya harga BBM dan listrik, serta harga-harga. Mereka mau menjual di dalam negeri dengan harga ekspor. Padahal konsesi minerba dan perkebunannya dari pemerintah. Kebutuhan batubara PLN sendiri hanya 130 juta ton. Produksi batubara nasional 790 juta ton. 500 juta ton diekspor. Kenapa serakah amat? Mereka tak punya rasa nasionalisme? Mengapa pemerintah diam saja dipecundangi seperti ini?

Mari kita tanya Mentri ESDM si Bahlil Lahadalia, yang kini sedang berupaya menaikkan harga beli PLN kepada konglo batububara dan sawit. Para pengusaha serakah pencipta kemiskinan ini tidak akan diampuni rakyat. Bahlil? Banyak pengamat bertanya-tanya mengapa pemerintah tak berani menyeret Bahlil dan mentri-mentri lain ke pengadilan? Atau setidaknya memecat mereka alias meresafel? Juga mencabut konsesi para konglo serakah ini sebagai sangsi atas penolakan mereka untuk tunduk kepada undang-undang dan hukum?

Muchtar Riady, bos besar Lippo, telah menangkap gejala ini. Dia mengantisipasinya dengan rencana populis bagi rumah di Meikarta, yang dulu perizinannya bermasalah. Untung ada mentri segala urusan (LBP). Tentu ini mesti ditagih segera sebelum berubah jadi omon-omon.

Bila tuntutan ini dianggap angin?

Bukan tidak mungkin tuntutan itu akan meluas. Bukan hanya 12 mentri Jkw mesti diganti, tapi bisa bertambah jadi 80% harus digusur pada Oktober 2026, sebagaimana diprediksi rekan saya Rocky Gerung. Menurut bang Ishak itu bisa saja terjadi. Sebab 48 mentri dan 57 wamen itu gagal membawa perubahan dan kemakmuran. Makan gaji buta. Bila tak digubris, maka 2027 akan terjadi perubahan besar seperti Mei 1998. Rakyat, aktivis dan kaum intelektual sudah muak pada kinerja kabinet yang maju mundur dan boros ini.

Sedahsyat itu?

Kan lu lihat sendiri akhir Agustus 2025 mereka sudah menyasar rumah mentri-mentri, anggota dpr, dan polisi. Tahun lalu itu pula mereka sudah minta Kapolri Listyo Sigit diganti. Namun Presiden layu di depan Listyo Sigit yang gagah berani mengajak jajaran kepolisian untuk bertahan sampai titik darah penghabisan. Listyo sukses menggagalkan rencana presiden mereformasi POLRI yang melibatkan para pakar kawakan (Mahfud MD, Jimly Asshiddiki, dkk). Lalu DPR ikut pula menambah runyam dengan memperluas dominasi polisi di ranah sipil lewat revisi UU POLRI. Plus masa pensiun Kapolri bisa diperpanjang dengan kemungkinan terus manggung sampai 2029. Artinya sampai pemilihan presiden lagi.

Bisa jadi sudah ada parpol melirik Kapolri super ini untuk dijadikan wakil presiden mendampingi Gibran. Atau jadi wapresnya si Ketum Golkar Mas Bahlil Ganteng (MBG), meminjam istilahnya Gen Z.

Tak berhenti sampai di situ. Di tengah banyaknya persoalan dan naiknya harga-harga Listyo Sigit terus meroket. Puncaknya pada 1 Juli 2026. Saat perayaan HUT BHAYANGKARA ke-80 Kapolri Listyo Sigit memberikan penghargaan Loka Praja Samraksana kepada Presiden Prabowo. Untuk apa? Atas jasanya dalam menegakkan keamanan dan keselamatan publik. Ini jadi ledekan Gen Z dan kaum intelektual, karena seolah Presiden berada di bawah Kapolri. Bukan tidak mungkin Panglima TNI akan memberi penghargaan serupa kepada Prabowo. Lalu Parpol, mentri-mentri, Herkules, ormas-ormas, dll.

Wah, makin menarik nih. Oya, pada liputan 23 Juni lalu DEMO MELUAS, BISA BERUJUNG CABUT MANDAT?

Bangkitnya kaum intelektual dan pejuang keadilan, bang ishak menyebut setidaknya ada 5 tuntutan demonstran, plus satu?

Oya benar. Plusnya itu adalah perbaiki gaya komunikasi pemerintah. Jangan menggunakan pendekatan keamanan. Artinya Badan Komunikasi (BAKOM) dianggap gagal. Yang 5 lagi?

1. Hentikan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang melegalisasi perampasan tanah-tanah rakyat buat investor alias oligarki.

2. Evaluasi total proyek MBG (Makan Bergizi Gratis), yang tata kelolanya amburadul, meminta korban ribuan siswa keracunan, dan jadi sasaran korupsi.

3. Evaluasi total Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ini perlu agar tak jadi ladang korupsi baru, sekaligus kanibal bagi usaha-usaha rakyat kecil dan koperasi yang sudah puluhan tahun berkiprah. Saran saya agar ada seleksi terhadap jenis-jenis usahanya. KDMP harus diarahkan memasuki usaha-usaha yang perlu teknologi dan manajemen canggih, misalnya cold storage di daerah nelayan buat produk perikanan dan kelautan. Lalu pabrik pengawetan dan pengolahan produk pertanian dan perkebunan rakyat. Terus pengolahan limbah di daerah pertambangan, dll.

4. Stop dwifungsi TNI dan POLRI. Tegasnya cabut UU TNI dan POLRI hasil revisi DPR.

5. Kendalikan nilai tukar Rp terhadap USDolar, sekaligus turunkan harga-harga.

Bisa dijelaskan lagi satu persatu di sini bang Ishak?

Ah lebih baik buka aja tayanganku itu di youtube DEMO MELUAS. BISA BERUJUNG CABUT MANDAT (23 Juni ’26). Presiden Prabowo sebetulnya sedang berupaya merubah tata kelola negara untuk kemakmuran rakyat tapi dia tidak dimengerti, karena banyaknya persoalan.

Oya? Apa contohnya?

Pertama Prabowo ingin mengembalikan fasal 33 (3) UUD 1945 ke relnya yang benar sesuai amanat para pendiri republik. Selama ini telah dijalankan dengan konsep liberal. UUD 1945, fasal 33 (3): Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi UU Minerba harus diubah atau diamandemen sesuai bunyi konstitusi itu.

Bagaimana caranya?

Ini sebenarnya sudah saya paparkan di buku saya ROADMAP MASA DEPAN INDONESIA, JALAN PINTAS MENCEGAH REVOLUSI SOSIAL (Change, Oktober 2014). UUD 1945, fasal 33 (3) di atas menggunakan bahasa pasar modal. Dikuasai negara artinya dimiliki oleh negara. Itu satu.

Kedua, bunyi fasal ini diambil dari konsep zakat di mana Islam menetapkan zakat tambang itu 20%. Jadi bila menggunakan konsep ini, maka pemerintah tidak dibolehkan konstitusi untuk memberikan seluruh kepemilikan tambang kepada investor darimana pun mereka berasal. Lalu pemerintah cuma dapat royalty dan sekedar pajak seperti berjalan selama ini.

Menurut MasaDepan Institute berpijak pada fasal 33 (3) UUD 1945 pembagiannya mestinya:
1. Pemerintah 40% persen sebagai wakil negara.
2. Investor 40% sebagai orang yang mengeluarkan modal dan teknologi untuk mengeksplorasi dan mengeluarkan barang tambang dari perut bumi.
3. Rakyat 20% sebagai hak dari zakat tambang dari Penciptanya. Dari situlah pendidikan, kesehatan, bahkan listrik dan airnya bisa ditanggung. Jadi bisa gratis untuk mereka yang sekarang ada dan yang bakal lahir.

Dalam urusan ini Prabowo jelas akan menghadapi perlawanan keras dari para konglo superkuasa/Oligarki Setidaknya ada 30 grup usaha dan afiliasinya serta parner mereka di dalam dan luar negeri, yang selama ini melahapnya abis-abisan. Juga perlawanan dari mentri-mentri sumbangan Jkw di Kabinet Merah Putih. Plus lembaga-lembaga superkuasa (IMF, WB, WTO), serta negara-negara adidaya Timur (diwakili China) dan Barat (diwakili AS).

Kedua, PERPU No.21/ 2026. Ini menyangkut 2 hal besar:
1. Ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ini kata Presiden Prabowo untuk menghentikan pencurian duit negara sejumlah Rp 15.400 Triliun yang sudah berlangsung tahun lebih. Caranya? Kata Menkeu Purbaya under invoicing, transfer pricing, manipulasi data ekspor, dan restitusi pajak.

2. Kewajiban Menaruh Dana Hasil Ekspor (DHE) di bank-bank HIMBARA (MANDIRI, BRI, BNI, BTN, BSI). Usul MasaDepan Institute baiknya langsung ditempatkan di BI sebagai Bank Centrak dan Bank Devisa minimal 1 tahun seperti di China. Bila mereka menolak? Cabut konsesinya abis perkara.

Mengapa tak bisa diterapkan?

Bukan tak bisa ditrapkan, tapi pemerintah sendiri yang memberi tenggat waktu terlalu lama (7 bulan) dari 1 Juni 2026. Jadi tgl 1 Januari 2027 baru berlaku penuh. Sekarang mereka cuma diwajibkan melaporkan ekspor mereka. DHE masi boleh ditaruh di bank di Singapore, Hongkong, Cayman Island, dll memperbesar cadangan devisa negara-negara lain. Jadi mestinya tenggat waktu itu 1 bulan saja. Toh sudah disosialisasikan sejak tahun 2025. Tenggat waktu 7 bulan itu memberi peluang para eksportir serakah tsb untuk menggagalkannya. Gejalanya sudah terlihat.

Padahal bila ditrapkan, menurut perhitungan MasaDepan Institute, dalam 1 tahun Indonesia bisa memiliki devisa USD 700 – 800 Miliar. Dalam 5 tahun bisa mencapai USD 3 – 5 Triliun seperti China pada 2011. Tak seperti saat ini yang cuma kuntet USD 146 – 156 Miliar. Itu pun sebagian diperoleh lewat utang atau jual surat utang (SBN, SBI, Patriot Bond, dll). Bukan lewat ekspor atau perdagangan internasional. Nah kalau ditrapkan ketat 5 tahun saja Indonesia bisa jadi investor dan kreditor di seluruh dunia, bukan pengutang.

Di situlah kita boleh bangga. Otot Rp akan membesar terhadap USD. Mungkin jadi Rp 2 – 3 ribu/USD. Utang Indonesia, yang dengan kurs saat ini Rp 18 ribu/USD akan turun secara otomatis 9 – 6 kali lipat dari Rp 10 ribu Triliun, mungkin tinggal 2 – 3 ribu Triliun tanpa membayar. Jadi ini sangat layk diperjuangkan pemerintah. Dan karena tarif listrik, bbm, dan harga-harga selalu dikurs dengan USD, maka semuanya akan turun juga otomatis. Tuntutan mahasiswa dan pejuang keadilan terwujud.