Oleh: Sobirin Malian (Dosen FH UAD)
Tanggapan atas tulisan M.Hatta Taliwang “Mencermati Gaya Bahasa Presiden Prabowo”
Ada ekspektasi yang tertanam kuat di hampir setiap budaya: rambut memutih adalah lambang kebijaksanaan. Kerutan di wajah dianggap sebagai peta pengalaman hidup yang matang. Logikanya sederhana: semakin lama seseorang berjalan di atas bumi, semakin bijak langkahnya seharusnya. Namun panggung politik masa kini menyuguhkan sebuah paradoks yang menggelisahkan: di kursi kekuasaan, usia senja tak selalu melahirkan ketenangan — kadang justru melahirkan kerapuhan yang tak terkendali.
Retorika Pribadi yang Menguasai Ruang Publik
Apa yang terjadi ketika batas antara diri pribadi dan jabatan negara menguap? Ketika pidato kenegaraan tak lagi berisi visi bangsa, melainkan luapan perasaan pribadi; ketika kritik dianggap sebagai penghinaan, dan perdebatan dilihat sebagai serangan pribadi?
Publik menyaksikan sesuatu yang memprihatinkan: pemimpin yang seolah lupa bahwa ia mengenakan jubah kepala negara. Ucapan yang seharusnya terukur justru meluncur tanpa saring — emosional, defensif, kadang kekanak-kanakan. Mengapa kebijaksanaan yang diharapkan tak kunjung datang? Apakah usia mengikis pengalaman, atau justru mengikis kendali diri?
Jawabannya bukan sekadar masalah watak. Sains modern — neuropsikologi dan psikologi perkembangan — memberikan penjelasan yang lugas dan objektif: ini adalah proses biologis yang wajar, namun berbahaya jika dibiarkan di pucuk pimpinan.
Anatomi Otak yang Menua dan Hilangnya “Rem” Kognitif
1. Penyusutan Prefrontal Korteks: Ketika Saringan Ucapan Melemah
Di bagian depan otak terdapat wilayah bernama korteks prefrontal. Inilah pusat pengendali diri: tempat pertimbangan, penahanan ucapan, penyaringan perilaku. Ia yang berkata “jangan diucapkan, meski terasa di hati.”
Seiring bertambahnya usia, bagian otak ini mengalami penyusutan secara alami. Akibatnya, kemampuan menahan diri ikut menyusut. Apa yang terlintas di pikiran — kekesalan, keinginan, amarah — langsung meluncur ke mulut tanpa disaring oleh kesadaran akan etika, martabat, atau kepentingan negara. Bukan karena jahat, melainkan karena “rem”-nya sudah tak pakem lagi.
2. Kelelahan Mental yang Membuat Pertahanan Runtuh
Menjadi pemimpin negara menuntut beban pengendalian diri yang luar biasa — apa yang disebut psikolog sebagai kerja emosional (emotional labor). Di depan publik, di bawah sorotan, di tengah tekanan, ia harus selalu tenang, sopan, dan terukur.
Bagi seseorang yang sudah berusia lanjut, mempertahankan kedamaian itu memerlukan energi yang makin besar. Ketika kapasitasnya jenuh, pertahanan runtuh. Yang tersisa adalah regresi: kembali ke pola reaksi yang lebih sederhana — defensif, curiga, melihat segala sesuatu sebagai serangan pribadi.
3. Sindrom Hubris: Kekuasaan yang Mengaburkan Realitas
Kondisi ini menjadi jauh lebih berbahaya ketika bertemu dengan Sindrom Hubris — arogansi yang tumbuh subur di atas kekuasaan yang terlalu lama dipegang. Seseorang yang merasa dirinya adalah negara, maka segala yang dikatakannya dianggap kebenaran; segala yang dilarang dianggap tak perlu.
Ketika penurunan kendali diri bertemu dengan rasa maha benar, realitas pun terdistorsi. Ruang sidang dianggap seperti ruang tamu sendiri; ucapan kasar disebut kejujuran; peringatan dianggap penghianatan.
Cermin Sejarah: Ketika Pengalaman Berganti Menjadi Kerapuhan
Sejarah telah mencatat peringatan yang berulang:
Woodrow Wilson — Pemerintahan yang Disembunyikan
Presiden AS ke-28 mengalami penurunan fungsi mental setelah sakit berat di masa jabatannya. Ia menjadi keras kepala, tak mau mendengar, dan keputusan negara diatur oleh lingkaran terdekatnya. Demokrasi pun berjalan tanpa arah yang jelas.
Mao Zedong — Kebijakan dari Emosi
Di usia senjanya, kombinasi penurunan kesehatan dan rasa tidak aman pribadi membuat keputusan-keputusan strategis tidak lagi lahir dari pertimbangan matang, melainkan dari curiga, amarah, dan dorongan sesaat. Dampaknya dirasakan puluhan tahun oleh jutaan jiwa.
Dua kisah ini mengingatkan: ketika kepemimpinan tak lagi didasari pertimbangan yang jernih, melainkan diatur oleh emosi, kerugiannya ditanggung oleh seluruh bangsa.
Solusi Struktural: Menyelamatkan Negara dari Kerapuhan
Menasihati agar pemimpin tiba-tiba menjadi bijak tidak akan cukup — karena ini bukan soal niat, melainkan kapasitas. Negara memerlukan pengamanan sistemik:
1. Tes Kognitif Berkala, Bukan Sekadar Tes Fisik
Syarat kesehatan pemimpin tidak boleh sekadar menyatakan “bebas penyakit berat.” Diperlukan penilaian fungsi kognitif dan kemampuan eksekutif secara berkala — mengukur kemampuan mengambil keputusan, mengendalikan emosi, dan mempertahankan fokus. Ini bukan ujian kepintaran, melainkan pengukuran apakah “rem” pengendali diri masih berfungsi.
2. Pertimbangan Batas Usia Maksimum dalam Konstitusi
Jika usia minimum diatur demi kematangan, maka usia maksimum juga layak dipertimbangkan — bukan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk menyelaraskan harapan dengan kenyataan biologis. Tubuh dan pikiran manusia memiliki batas. Kekuasaan tidak boleh bertumpu pada keraguan.
3. Mekanisme Penarikan untuk Ketidakmampuan Mental
Konstitusi harus memiliki jalur yang jelas, objektif, dan tidak tabu untuk menonaktifkan pemimpin yang secara klinis terbukti tidak lagi mampu menjalankan tugas. Seperti Amandemen ke-25 AS — ada saatnya melepaskan jabatan bukan karena kesalahan, melainkan karena keterbatasan yang patut dihormati, namun tidak boleh dipertaruhkan di atas nasib bangsa.
Penutup: Kebijaksanaan Bukan Milik Usia
Sudah saatnya kita berhenti menganggap usia tua sebagai jaminan kebijaksanaan. Kerendahan hati, kesabaran, dan kematangan jiwa bisa ditemukan di usia mana pun — dan bisa hilang di usia mana pun.
Ketika seorang pemimpin tak lagi bisa membedakan mana ucapan pribadi dan mana perkataan negara, yang runtuh bukan hanya wibawanya. Yang runtuh adalah kepercayaan bahwa bangsa ini dipimpin oleh akal sehat, bukan oleh perasaan sesaat.
Kita tidak sedang menilai seseorang. Kita sedang melindungi negara.
