Penjaga Arah Perjuangan Bangsa dalam Menghadapi Perubahan Nasional
Oleh: Hikmat Subiadinata
Pendahuluan
Bangsa Indonesia telah melewati berbagai fase sejarah: kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi 1998, hingga berbagai perubahan politik setelahnya. Setiap perubahan membawa harapan baru, tetapi juga menyisakan pelajaran bahwa pergantian pemimpin belum tentu diikuti oleh konsistensi arah perjuangan bangsa.
Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Namun, dalam pandangan banyak kalangan, sebagian cita-cita awal reformasi belum sepenuhnya terwujud. Di sisi lain, perubahan konstitusi, pergantian kebijakan, dan dinamika politik jangka pendek sering memunculkan pertanyaan mendasar:
Siapa yang menjaga agar perjalanan bangsa tetap setia pada cita-cita yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945?
Dari pertanyaan inilah lahir gagasan Dewan Bangsa Indonesia (DBI), yaitu sebuah forum kebangsaan yang independen dan non-partisan untuk menjaga arah perjuangan bangsa. Dewan ini bukan lembaga kekuasaan baru, melainkan rumah kebijaksanaan nasional yang memastikan setiap perubahan tetap berpijak pada tujuan bernegara.
Mengapa Dewan Bangsa Indonesia Diperlukan?
Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan Presiden yang baik, DPR yang baik, atau Mahkamah Agung yang kuat.
Bangsa juga membutuhkan penjaga arah.
Selama ini Indonesia telah memiliki lembaga yang menjalankan pemerintahan, membuat undang-undang, dan menegakkan hukum. Namun belum ada forum permanen yang secara independen menjaga kesinambungan cita-cita bangsa lintas generasi dan lintas pemerintahan.
Akibatnya, setiap pergantian kekuasaan sering diikuti perubahan prioritas nasional. Program berubah, kebijakan berganti, sementara tujuan jangka panjang bangsa sering kehilangan konsistensi.
Akar Permasalahan
Masalah Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata pergantian pemimpin.
Masalah utamanya adalah belum adanya mekanisme nasional yang secara konsisten menjaga arah perjuangan bangsa.
Gejalanya antara lain:
– politik lebih berorientasi pada siklus lima tahunan;
– kepentingan jangka pendek sering mengalahkan kepentingan bangsa;
– pembangunan kehilangan kesinambungan;
– polarisasi masyarakat semakin tajam;
– nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 belum selalu menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kebijakan negara.
Tujuan Pembentukan Dewan Bangsa Indonesia
Dewan Bangsa Indonesia bukan dibentuk untuk:
– mengambil alih kekuasaan negara;
– menjadi lembaga superpower;
– mengawasi pemerintah secara operasional;
– menggantikan fungsi Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK maupun lembaga negara lainnya.
Sebaliknya, Dewan Bangsa Indonesia dibentuk untuk:
– menjaga arah perjuangan bangsa;
– menjaga kesinambungan cita-cita nasional;
– menjadi penjaga nilai-nilai Pembukaan UUD 1945;
– menjadi ruang musyawarah para negarawan, ilmuwan, tokoh agama, budayawan, profesional, dan masyarakat sipil;
– memberikan pandangan strategis bagi masa depan Indonesia.
Apa yang Dapat Dilakukan Dewan Bangsa?
Dewan Bangsa Indonesia dapat menjadi:
– pusat kebijaksanaan nasional;
– forum rekonsiliasi ketika bangsa mengalami konflik;
– pusat kajian strategis nasional;
– ruang dialog lintas generasi;
– penjaga memori konstitusional bangsa;
– pemberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis nasional.
Rekomendasinya tidak bersifat memaksa, tetapi memiliki kekuatan moral, intelektual, dan kebangsaan.
Pelajaran dari Reformasi
Reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Namun, terdapat beragam pandangan mengenai sejauh mana cita-cita awal reformasi berhasil diwujudkan. Sebagian pihak menilai bahwa perubahan kelembagaan dan konstitusi belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola negara yang sesuai dengan harapan awal reformasi.
Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan pentingnya sebuah mekanisme yang mampu menjaga arah perubahan agar setiap proses reformasi tetap berpijak pada tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tanpa bergantung pada pergantian rezim atau dinamika politik sesaat.
Dewan Bangsa Indonesia ditawarkan sebagai salah satu gagasan untuk mengisi kebutuhan tersebut.
Prinsip Dasar
Dewan Bangsa Indonesia harus:
– independen;
– non-partisan;
– bebas dari kepentingan kelompok;
– transparan;
– akuntabel;
– berorientasi jangka panjang;
– mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik.
Risiko yang Harus Dicegah
Agar tidak menjadi masalah baru, Dewan Bangsa Indonesia harus memiliki batas yang jelas.
Dewan Bangsa tidak boleh menjadi:
– pesaing lembaga negara;
– alat kekuasaan politik;
– kendaraan kelompok tertentu;
– tempat pembagian jabatan.
Fungsinya harus tetap sebagai lembaga pemberi pertimbangan strategis yang dihormati karena integritas, kualitas pemikiran, dan pengabdiannya kepada bangsa.
Rekomendasi
1. Menyusun naskah akademik yang komprehensif.
2. Mengkaji pengalaman berbagai negara yang memiliki forum penasihat kenegaraan atau dewan kebijaksanaan.
3. Melibatkan unsur masyarakat secara luas agar memperoleh legitimasi publik.
4. Merumuskan dasar hukum yang jelas sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945.
5. Menetapkan mekanisme keanggotaan yang berbasis integritas, kompetensi, kenegarawanan, dan rekam jejak pengabdian.
Penutup
Bangsa yang besar bukan hanya mampu melakukan perubahan.
Bangsa yang besar juga mampu menjaga arah perubahannya.
Indonesia membutuhkan sistem yang memastikan bahwa siapa pun yang memimpin, apa pun dinamika politiknya, dan bagaimanapun perubahan zaman terjadi, perjalanan bangsa tetap mengarah pada tujuan yang telah disepakati para pendiri negara: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dewan Bangsa Indonesia diusulkan bukan sebagai pusat kekuasaan baru, melainkan sebagai penjaga nurani, penjaga arah, dan penjaga cita-cita bangsa.
